Peristiwa Liga Doerah” Aa Ne en Na aa

Sartono Kartodirdjo Dadang Juliantara

5 Pa | L Revolusi F

ANTON LUCAS

ONE SOUL ONE STRUGGLE: PERISTIWA TIGA DAERAH DALAM REVOLUSI INDONESIA

Pengantar: Sartono Kartodirdjo

(4 resist 00x

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Lucas, Anton E. ONE SOUL ONE STRUGGLE: Peristiwa Tiga Daerah Dalam Revolusi Indonesia — Anton E. Lucas/Kata Pengantar Edisi Pertama: Sartono Kartodirdjo/Kata Pengantar Edisi Revisi: Dadang Juliantara, Yogyakarta: Resist Book, Agustus 2004

400 halaman, i - xxxiv, 14,5 X 21,5 cm ISBN 979-3723-07-6 N

ONE SOUL ONE STRUGGLE 2. Revolusi Sosial 3. Gerakan Sosial L Judul

Cetakan Pertama, diterbitkan oleh Grafiti Pers, 1989 Cetakan Kedua, Agustus 2004

Penyelaras Bahasa: mmx dan R. Hidayat Setting dan.Rancang Sampul: Resist Book Design

Diterbitkan oleh:

Resist Book

Jl. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh Sinduadi Sleman Yogyakarta 55284

Telp. 0274-7422 761

E-mail: resistbook@gmail.com

Didistribusikan oleh:

lppi

Ji. Magelang km 5 Gg. Bima No. 39 RT 02/28 Kutu Dukuh Siduadi Sleman Yogyakarta 55284

Telp. 0274 7422 761 Faks. 0274-580439 (hunting) E-mail: ippibook@yahoo.com

Pencetak: Nailil Printika Telp. 0274 7422 761

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

KATA PENGANTAR — EDISI PERTAMA

SARTONO KARTODIRJDO

DALAM suasana penuh perhatian kepada perjuangan sewaktu bangsa Indo- nesia melancarkan Revolusi Fisik untuk melawan kekuatan-kekuatan Belan- da yang berusaha menegakkan lagi kekuasaan kolonialnya, adalah sangat tepat menerbitkan karangan Saudara Anton Lucas ini. Sebagai episode dari Revolusi Fisik itu, Peristiwa Tiga Daerah merupakan gejala yang cukup unik serta sangat bermakna dalam konteks jalannya revolusi secara keseluruhan- nya. Kalau kehidupan sehari-hari di Yogyakarta pada tahun 1945-1947 tidak banyak mengalami pergolakan dan kegoncangan, di beberapa daerah timbul pergolakan dan kekerasan yang menciptakan suasana revolusioner sesuai de- ngan penggambaran situasi revolusioner di negeri-negeri lain.

Pergolakan yang meletus di Sumatera Utara, Surakarta, Pekalongan, Tegal, dan Salatiga, dapar disebut sebagai pergolakan sosial atau revolusi sosial, tidak lain karena terjadinya banyak konflik sosial, perebutan kekuasa- an, penumpasan lawan dengan kekerasan. Pendeknya masyarakat betul-betul mengalami krisis dan kekacauan. Golongan-golongan saling bertentangan, rakyat mengambil kekuasan di tangan sendiri, bahkan pemerintah sementara telah mengangkat penguasa sendiri.

Suasana yang penuh ketegangan, karena pertentangan TN konflik antara golongan-golongan dirasakan sebagai krisis politik, suatu situasai yang mengandung bahaya akan munculnya kekacauan serta rusaknya orde sosi- al. Lazimnya situasi krisis iru menyertai adanya semacam vakum kekuasaan yang didukung oleh kekuasaan pusat. “Hukum Rimba” dalam skenario itu mulai berlaku, dimana yang paling kuat akan menang. Kekuatan fisik hanya dijamin oleh adanya organisasi atau badan bersenjata, yang kemudian terke- nal sebagai badan perjuangan.

Yang sangat menarik dalam skenario revolusi sosial itu adalah, antara lain: 1) Kristalisasi kekuatan sosial dalam badan perjuangan, 2) Penggolong- an kekuatan sosial itu berdasarkan ideologi yang terdiri atas tiga kategori, yaitu kanan, tengah, dan kiris 3) Polarisasi yang terjadi antara golongan itu,

v

4) Dominasi golongan radikal dalam episode awal Revolusi Fisik.

Kompleksitas situasi dapat dipahami dengan diadakan analisa berda- sarkan empat pokok itu, ditambah oleh tahap-tahap perkembangan politik, yang menunjukkan periode meluasnya dominasi suatu golongan, periode memuncaknya, dan akhirnya masa surutnya.

Sudah barang tentu penjelasan (eksplanasi) baru lengkap kalau ditam- bah keterangan kausal mengenai mengapa sejarahnya perkembangan historis terjadi secara demikian. Suatu deskripsi yang jelas serta ketelitian mengupas detail dari peristiwa akan dapat mengungkapkan pertanyaan itu kesemuanya.

Dalam keterangannya Saudara Anton Lucas memaparkan kejadian- kejadian secara mendetail serta kaya akan fakta-fakta, sehingga secara keselu- ruhan tersusunlah gambaran yang komprehensif mengenai Peristiwa Tiga Daerah itu.

Yang sangat berharga dalam karya ini ialah bahwa fakta-fakta yang dimuat kesemuanya harus dikumpulkan dari wawancara dalam kerja lapang- an yang lama dan penuh persoalan. Masalahnya ialah bahwa praktis tidak tersedia dokumen-dokumen yang mencatat peristiwa itu. Metode “Oral His- tory” atau “sejarah lisan” dalam penelitian ini betul-betul dihayari dan cukup menunjukkan keberhasilan,

Suatu keuntungan dari karya yang tidak terlalu diarahkan oleh kerang- ka analisa yang ketat ialah bahwa si penulis tidak terlalu terpaksa memasuk- kan fakta dalam “kotak-kotak konseptual,” tetapi tetap terbuka terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangan sejarah.

Meskipun demikian dari deskripsi muncullah dengan jelas peranan pemimpin, baik di kota maupun di pedesaan, cara memobilisasi pengikut, ideologi yang menjiwai gerakan golongan-golongan protes yang melampias- kan keresahannya kepada para pejabat, golongan-golongan “di bawah ta- nah” yang dipimpin oleh “counter-elite,” tokoh-tokoh bandit pedesaan. Ideal tipe skenario revolusi sosial memang mewujudkan situasi di mana terjadi umwertung aller werte (perombakan semua nilai). Elite yang menjadi estab- lishment merupakan sasaran agresi penuh kekerasan golongan-golongan ren- dah yang berperan sebagai underdog, pihak yang senantiasa ada di bawah dan menderita. Di dalam keadaan vakum kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revolusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan memberi angin untuk menggerakkan massa me- lakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada. Dalam teori sejarawan Yunani, Polybus, telah disebut adanya mob rule atau pemerin- tahan “rakyat kebanyakan.” Keganasannya meminta banyak korban, teruta-

vi

ma dari kalangan elite. Sering kali kebuasan timbul sebagai ekspresi rasa dendam atau kemasygulan rakyat yang menjadi obyek eksploitasi pada masa sebelumnya, seperti dalam kasus Tiga Daerah, yaitu penindasan pada zaman Jepang.

Proses formasi kekuatan sosial sedang berjalan, maka belum ada pe- lembagaan yang mantap, sehingga situasi menjadi mengambang serta sa- ngat labil, maka situasi sangat eksplosif karena ketegangan antargolongan setiap saat dapat meledak. Setiap provokasi dapat menimbulkan pecahnya bentrokan.

Gejala-gejala seperti penculikan (menyerobot), dan penurunan pe- nguasa (pendaulatan) menandai percaturan kekuasaan sehari-hari. Cukup banyak keleluasaan bagi tindakan kekerasan, seperti pembalasan dendam, penahanan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Diukur menurut model di atas, Peristiwa Tiga Daerah benar-benar mencakup pelbagai gejala seperti yang teruraikan itu. ciri-ciri revolusi sosi- al tercakup di dalamnya, suatu perbandingan dengan kasus Sumatera Utara, Surakarta, dan Salatiga akan menemukan banyak sedikitnya karakteristik- karakteristik yang sama. Sudah barang tentu yang menarik bagi studi sejarah ialah keunikan peristiwa-peristiwa itu yang memberikan warna lokal yang tak ada persamaan atau bandingannya.

Dipandang dengan perspektif itu, maka studi Peristiwa Tiga Daerah ini adalah studi sejarah murni yang penuh dengan detailnya, sehingga “ba- gaimana terjadinya” peristiwa itu sepenuhnya dapat diungkapkan. Penggam- baran deskriptif-naratif ini membuka kesempatan leluasa untuk kemudian melangkah ke analisa struktural, sehingga dapat dilakukan eksplanasi sepe- nuhnya.

Untuk studi sejarah revolusi Indonesia tidak berlebih-lebihan perlu ditegaskan, bahwa uraian deskriprif sangatlah tepat dan diusahakan sebagai metodologi juga paling memadai metode oral history atau sejarah lisan.

Bagi semua yang akan melakukan penelitian dalam bidang itu, maka karya ini dapat dipakai sebagai model dari metodologi itu. Di samping itu dengan penuh menyadari bahwa bahan dokumen tersebut sangat Jangka, karya ini merupakan juga suatu perintisan yang sangat berharga bagi sum- bangan kepada penulisan sejarah perjuangan bangsa.I|

Yogyakarta, 7 Oktober 1986 Sartono Kartodirjdo

vii

KATA PENGANTAR EDISI REVISI

“DAERAH TIGA PERISTIWA DADANG JULIANTARA

APAKAH yang akan terjadi ketika suatu “kekuasaan” ditinggalkan oleh pe- megangnya tanpa kejelasan siapa yang akan menegang kendali kekuasaan berikutnya? Pertanyaan ini sesungguhnya akan menjadi jelas dan mudah dijawab apabila penguasa (pemegang “kekuasaan” aktual), meninggalkan arena karena sebuah penyingkiran yang terencana dan sistematis. Atau de- ngan kata lain, pemegang kekuasaan baru adalah mereka yang sejak awal ingin merebutnya dan telah mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan tersebut.

Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika yang “mengusir” penguasa adalah kekuatan yang plural—bukan saja “dari dalam" tapi juga “dari luar”—dan terjadi secara spontan dan tidak terencana? Bisa dipastikan, masalah besar akan segera menyergap. Terlebih lagi, apabi- la proses peralihan model itu terjadi pada sebuah “kekuasaan” dengan struk- tur hierarki yang ketat dan menyimpan “dendam politik” yang mendalam, sebagai akibat dari penindasan yang tiada banding. Dalam situasi yang de- mikian, berbagai kekuatan politik yang ada, akan berusaha ambil bagian, ambil peran, dan jika mungkin merebut “kekuasaan” yang ada dengan semua cara yang tersedia. Fenomena tersebut laksana tanah kosong yang ditinggal- kan pemiliknya, dan kemudian diperebutkan oleh mereka yang datang. Sia- pakah yang akhirnya menjadi pemenang?

Masa lalu Indonesia, khususnya pada kurun awal pembentukan nega- ra—sebagai organisasi “kekuasaan” pada tahun 1945—menyimpan kisah

“Terima kasih pada R. Yando Zakaria atas komentarnya pada naskah awal pengantar ini.

kelam tentang peristiwa tersebut. Kita bisa menemukan kasus serupa (tapi tidak sama) pada peristiwa tahun 1998, dalam sebuah kurun ketika gerak- an massa menguat, tekanan internasional meninggi dan faksionalisme me- najam, dan penguasa pergi tanpa terduga. Barangkali sernua pihak percaya bahwa perubahan akan datang, namun (dapat dikatakan) tidak ada yang mengira bahwa momentum peralihan terjadi pada 21 Mei 1998. Untuk menggambarkan ketridakterdugaan datangnya momentum peralihan ini, mungkin kita bisa meminjam ungkapan Sarimin (Bupati Brebes, 1965): « .kami mengira bahwa kemerdekaan itu hal yang masuk akal, tetapi prokla- masi' adalah hal yang tak pernah muncul dalam benak kami (cetak miring Penulis). Kita tidak tahu bahwa suatu negara dapat dengan mudah menya- takan proklamasi kemerdekaannya...” (hlm. 90).

Kurun dimana “kekuasaan” ditinggalkan oleh pemegang (awalnya), dan kemudian diambil alih pihak lain, tentu saja merupakan masa yang penuh dengan pergolakan dan ketidakpastian. Peralihan kekuasaan telah terjadi. Namun, pertanyaannya adalah apakah peralihan tersebut menjadi momentum bagi perombakan semua nilai (umwertung aller werte) untuk mencapai transformasi sosial atau hanya sekedar pergantian penguasa (pemegang kekuasaan!) belaka. Jawabannya, tentu saja akan sangat bergan- tung pada proses ditinggalkannya “kekuasaan” tersebut, konstelasi kekuat- an politik yang ada dan sejarah—atau endapan peristiwa-peristiwa yang mampu membangkitkan perlawanan (fisik). Pemahaman yang utuh akan ketiga segi tersebut, akan membuat kita dapat mengenali dengan jelas apa yang sebetulnya sedang berlangsung, dan juga akan mempermudah kira da- lam memprediksi apa yang akan berlangsung, atau akhir dari keseluruhan peristiwa.

'Yang tidak terduga sebelumnya adalah momentum (persis) proklamasi. Tanggal 17 Agustus 1945, adalah momentum yang tidak direncanakan sebelumnya. Semua pihak barangkali telah mempersiapkan kemerdekaan, namun kapan hari H tersebut, belum ada satu pun pihak yang secara persis merencanakannya.

Sebagai bahan perbandingan, dapat disimak ulasan Hans Antlov: “peristiwa ini mengejutkan bahwa presiden Indonesia dapat diganti secara tiba- tiba adalah sesuatu yang benar-benar baru. Di Indonesia selama tiga dekade terakhir mustahil bagi rakyat untuk mengganti kepala desa yang tidak disukai warganya...” (lihat Hans Antlov, Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal, Yogyakarta: LPU—pada bagian epilog). Pandangan yang senada datang dari Olle Tornguist, yang menyatakan: “...itu kesalahan besar yang pernah saya lakukan. Saya tidak menduga Soeharto jatuh secepat itu...." Kompas, 04 Februari 2004.

Buku Anton E. Lucas ini, yang merupakan karya disertasi (The Bam- boo Spear Pierces the Payung: The Revolution Against the Bureucratic Elite in North Central Java in 1945), kiranya dapat dilihat sebagai suatu lukisan ten- tang dinamika yang berlangsung dalam suatu kurun waktu penuh kegen- tingan tersebut. Lukisan detail Anton E. Lucas, yang bila dilihat dengan pertanyaan di atas, kiranya akan dapat menyajikan suatu pemahaman yang lebih tajam mengenai suatu peristiwa dalam kurun “peralihan kekuasaan.” Segi apa yang penting untuk dilihat dan menjadi suatu bahan pelajaran bagi para penggerak perubahan di masa kini? Apakah benar bahwa peristiwa di tiga daerah tersebut, merupakan interpretasi lokal tentang Revolusi Indone- sia, sebagaimana yang ditulis oleh Abdurachman Surjomihardjo (Prisma 8, Agustus 1981), atau ketidaksiapan “elite nasional” atau bahkan bentuk repre- si'dan restriksi “elite nasional”, atas tuntutan revolusi sosial yang dilancar- ikan akar rumput, sebagai kelanjutan dari revolusi nasional (pembebasan

'nasional).

Kekosongan Kekuasaan

Kemerdekaan merupakan hal yang sudah sangat diyakini oleh para aktivis pejuang kemerdekaan. Kapan waktu kemerdekaan? Barangkali ma- salah ini (waktu), bukanlah soal teknis (mengenai kapan proklamasi harus dibacakan), melainkan masalah yang sangat politis (bahkan militer). Peng- umuman resmi Dai Nippon tentang penyerahannya pada Sekutu baru di- terima Jakarta tanggal 15 Agustus 1945 sore hari. Berita ini tidak terduga. Banyak dari mereka—baik penguasa Jepang di Indonesia, khususnya Ja- karta ataupun para aktivis kemerdekaan—tidak mengira bahwa bala ten- tara Jepang dapat menyerah dengan mudah dan cepat.? Kekosongan kekua- saan terjadi, persis setelah Jepang (dipaksa) menyerah.

Apa yang terjadi pada (kurun) kosongan kekuasaan tersebut? Krisis politik! Yakni suatu kondisi dimana legitimitasi, legalitas dan kekuaran riil, dari penguasa de facto dan de jure, mencapai masa transisi di titik nol. Muncul ketidakjelasan mengenai sumber otoritas utama yang mampu menggerakkan kekuasaan. Kelemahan pihak lawan (penguasa Jepang) telah menjadi pendorong prakarsa pengambilalihan (secara cepat).' Dalam situasi yang

3Sekedar gambaran mengenai masalah ini, lihat Suhartono W. Pranoto, 2001, Revolusi Agustus, Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.

“Teks proklamasi menyebutkan:

«

...hal-hal mengenai pemindahan ke-

xi

demikian, kekuatan anti-Jepang (anti penguasa asing), dengan mudah menyatu, menjadi kekuatan baru, yang siap mengambilalih kekuasaan. Namun, tepat disebelahnya, bayangan akan keberhasilan, sukses, atau ke- menangan, dengan cepat memicu kalkulasi perolehan (baca: porsi kekuasa- an), dan karenanya potensi polarisasi telah tersedia. Krisis politik yang mem- bawa perasaan tidak aman dan kegelisahan timbul karena kontrol penguasa militer Jepang mengundurkan diri bersamaan dengan datangnya ancaman kembalinya kekuasaan kolonial Belanda.

Sebagaimana diketahui bahwa di tingkat elite, krisis politik dalam arti legalitas (formal), tidak berlangsung lama. Pada 17 Agustus 1945, telah diumumkan kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, yang dengan demikian, ke- kuasaan formal, telah (sedang) diambil alih. Akan tetapi, yang menjadi perta- nyaan adalah apakah kekuasaan legal (formal) tersebut, dapat menjadi efektif? Pengalaman reformasi di zaman sekarang (1998), memperlihatkan dengan sangat jelas, bahwa peralihan formal, tidak dengan sendirinya mengalihkan seluruh sumber daya kekuasaan. Datanglah pada berbagai peristiwa menje- lang dan pasca kejatuhan Soeharto, seperti: kerusuhan di Jakarta, Solo, Su- rabaya, Ujung Pandang, dan Medan, perisitiwa pembunuhan terhadap “dukun santet” di Banyuwangi (dan sekitarnya), kerusuhan SARA di Kebu- men (dan menjalar ke Gombong, Karanganyar, Prembun, Temanggung, Wo- nosobo, Banjarnegara, Purworejo), Ketapang, kerusuhan SARA di Kupang, sampai dengan kejadian-kejadian tragis di Ambon, dan daerah-daerah lain- nya.” Selain peristiwa yang menurut wacana umum disebut sebagai kerusuh- an, terdapat pula kasus-kasus pergolakan politik lokal, seperti pengguling- an kepala desa di beberapa daerah dan juga kasus-kasus perusakan simbol- simbol negara, terutama menjelang kejatuhan Soeharto. Konflik vertikal dan horisontal, menjadi bagian dari peralihan kekuasaan legal (formal). Dapat dikatakan bahwa meskipun peralihan kekuasaan sudah berlangsung, namun yang sedang terjadi pada dasarnya adalah kekosongan kekuasaan. Dalam kekosongan kekuasaan seperti yang mudah timbul dalam masa awal revo- lusi, massa mudah digerakkan oleh pemimpin alamiahnya dan keresahan

kuasaan, dll. diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat- singkatnya...”

$Lihar Sartono Kartodirdjo, 1981, “Wajah Revolusi Indonesia di Pandang dari Perspekrivisme Struktural,” Prisma No. 8, LP3ES.

SLebih jauh mengenai masalah ini, lihat: Laporan Akhir Penelitian tentang “Perilaku Kekerasan Kolektif : Kondisi dan Pemicu”. Kerja sama P3PK UGM dan Departemen Agama, 1998.

xii

memberi angin untuk menggerakan massa melakukan serangan terhadap golongan yang berkuasa dan yang berada.”

Kekosongan kekuasaan sebagai sebuah peristiwa, tidak lain dari sebu- ah kondisi yang memungkinkan terjadinya pergolakan. Kekosongan kekua- saan adalah arena yang terbuka, yang memberikan ruang bagi berbagai ke- kuaran politik untuk ambil bagian dalam penataan ulang struktur kekuasa- an. Lukisan Anton E. Lucas, cukup jelas memberikan gambar tentang ba- gaimana regrouping politik terjadi, bahkan sampai pada kristalisasi kekuat- an dalam bentuk badan-badan perjuangan,8 yang berbasis pada polarisasi ideologis. Secara politik, dapat dibedakan adanya tiga kekuatan utama, yakni kekuatan konservatif (yang merupakan elemen-elemen pendukung penguasa kolonial atau fasis Jepang), kekuatan moderat, dan kekuatan radikal (yang umumnya merupakan sayap kiri, komunis). Sebagian ciri dari kekosongan kekuasaan tersebut adalah sikap (saling) menunggu, terutama dari kalang- an elite birokrat (lokal), pangreh praja? dan sikap menghalangi suatu prakarsa dari bawah. Saling menunggu, dapat dipahami bukan saja sebagai akibat dari ketidakjelasan atas apa yang sedang berlangsung, akan terapi dapat pula sebagai refleksi dari pertarungan siasat antar berbagai kekuatan yang ada.

?Lihat Sartono Kartodirdjo, Kata Pengantar buku Anton E, Lucas, Peristiwa Tiga Daerah, 1989.

"Sebagai bahan perbandingan—di masa reformasi suatu gejala liberalisasi politik dan kristalisasi kekuatan politik terjadi, dalam bentuk partai politik. Persis setelah Soeharto turun dan peluang pemilu terbuka, berbagai partai politik didirikan. Tercatat pada bulan Mei berdiri 33 parpol, bulan Juni 25 parpol dan bulan Juli 18 parpol. Pendirian parpol terus berlangsung, bak jamur di musim hujan, sampai dengan tahun 1999. Berdirinya berbagai parpol ini tentu dengan alasan dan landasan yang sangat beragam. Namun, dapat dikatakan bahwa pada umumnya, pendirian ini belum terencana sepenuhnya. Bahkan bila dilihat sejarah berdirinya Partai Kea- dilan (kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), yang merupakan partai kader yang dikenal solid, tidak ada suatu rencana matang sebelumnya. Keputusan diambil melalui polling dan musyawarah, dan memang sebagian besar “basis” (sekitar 6896) menghendaki pendirian partai politik. Lebih jauh mengenai ini, lihar Ali Said Da- manik, 2002, Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Bandung: Teraju.

"Tanggapan mula-mula kaum elite tradisional terhadap pengibaran pertama Sang Merah-Putih di keresidenan itu adalah serupa: “turunkan itu!” katanya kepada kaum perjuangan, “karena kita tidak mendapat perintah resmi dari Dai Nippon.” Sikap demikian di masa Kemerdekaan jelas menandai keraguan akan makna Proklamasi (hlm. 93).

xiii

Pergolakan: Perebutan Kekuasaan

Suatu kekosongan kekuasaan tidak lain mencerminkan pudarnya le- gitimitasi penguasa atau pulihnya keberdayaan rakyat. Hal yang segera men- jadi masalah adalah siapakah yang layak untuk mengambil alih kekuasaan, manakala sambungan atas (vertikal) telah putus. Apakah elite lama (elite birokrat) yang berhak untuk melanjutkan kekuasaan, ataukah perlu suatu kekuatan baru? Kalau elite birokrat lokal bersikap menunggu, maka hal ter- sebut tidak perlu dibaca (hanya) sebagai sikap tidak tahu, melainkan suatu strategi untuk mempertahankan status guo. Pada titik inilah tabrakan awal mulai terjadi, yakni antara pihak yang tidak menghendaki perubahan, yang masih ingin menunggu kejelasan dari pihak Jepang dan pihak yang meng- hendaki perubahan, terutama untuk mengakhiri segala bentuk (dan jenis) penindasan. Mereka yang ingin mempertahankan status guo, tentu sudah sangat jelas, namun siapakah yang hendak mengambil-alih, merebut, atau menggantikan kedudukan yang lama? Apakah pihak yang terakhir ini memi- liki cukup legitimitasi dan legalitas? Atas dasar apa kekuasaan baru akan (dapat) didirikan? Masalah-masalah ini, patut diduga menjadi faktor yang ingin membangun suasana ketidakpastian dan sikap saling menunggu.

Peralihan kekuasaan yang berlangsung pasca proklamasi di tingkat daerah, sudah barang tentu tidak dibekali atau tidak berdasarkan perangkat legal-formal. Justu peralihan tersebut membawa implikasi yang sangat jauh, yakni terjadinya destruksi atas simbol-simbol kekuasaan lama, termasuk hukum, etika, atau nilai. Oleh karena itu, sangat mustahil bila pembentu- kan kekuasaan baru mengandalkan proses formal, melalui legalitas yang sudah ada—meminjam Anton E. Lucas: perubahan itu bukanlah sesuatu yang akan begitu saja mereka serahkan." Perebutan kekuasaan tidak ber- jalan dalam mekanisme demokratis, karena perangkat hukumnya tidak ada dan perubahan itu sendiri sedang dalam maksud membentuk prosedur. Sua- tu perebutan kekuasaan berjalan melalui mekanisme alamiah, berdasarkan pada kekuatan yang tersedia. Kekerasan menjadi (salah satu) sarana utama"!

di antara cara politik yang tersedia.

"Lihat Anton E. Lucas, “Peristiwa Tiga Dacrah: Revolusi Sosial atau Pem- berontakan,” dalam Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemer- dekaan, Grafiti.

"Maka menjadi sangat bisa dipahami mengapa lenggaong memiliki peran yang sangat besar. Keterlibatan dan posisi strategis lenggaong, bukan saja karena kekuatan fisik yang mereka miliki, akan tetapi karena sejak awal, mereka terlibat dalam proses politik (baca: politik keamanan). Sebagai sebuah contoh, seorang camat sebelum

xiv

Proses (perebutan kekuasaan) yang berlangsung, dapat dilihat sebagai tiga tahap penting, yakni: pertama, suatu proses dimana upaya menghancur- kan simbol-simbol kekuasaan formal dilakukan, terutama melalui aksi pelu- cutan pejabat lokal (setempat). Massa yang sudah siap, dengan mudah di- arahkan geraknya sesuai dengan keinginan pemegang otoritas. Penurunan pejabat secara paksa, menjadi pertanda bahwa kekuasaan telah lumpuh dan sekaligus telah diambil alih.? Kedua, suatu proses dimana sumber-sumber ekonomi diambil alih, terutama dari kalangan pengusaha, tuan tanah, atau orang kaya, yang telah diidentifikasi oleh massa sebagai bagian dari pengu- asa. Ketiga, suatu proses konsolidasi dalam hal ini dilakukan dua arah sekali- gus, yakni: (1) upaya mengisi kekosongan jabatan, yang dalam masalah ini terjadi pula dinamika, karena siapa yang duduk menjadi sangat penting: dan (2) upaya untuk melakukan konsolidasi legalitas, terutama melalui jalan mencari dukungan dari apa yang diakui sebagai pusat kekuasaan (Jakarta!).

Aksi yang pertama, yakni penurunan pejabat setempat memang tidak terlalu sukar. Sebagaimana diketahui bahwa menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki

perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik: “....saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu, manakala setoran pajak me- nurun, uangnya pasti telah digunakan oleh lurah. Bila seorang lurah tidak bisa me- nyetor pajak desanya ke kantor kecamaran, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan merampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran setengah bandit (lenggaong) agar segera mendapatkan uang itu...” (hlm. 16). Kesaksian lain, seorang nasionalis dari Kewedanaan Comal, tempat terdapat banyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut: “..kalau pencuri hampir setiap desa ada orang kerjanya mencuri, tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuar fisik dan punya ilmu-ilmu kesaktian (ngelmu), untuk menjadi lenggaong me- merlukan waktu lama belajar silat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bukan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlindungan keamanannya. Pada jaman penjajahan, para leng- gaong umumnya disegani oleh rakyat, sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu adalah aparat Belanda atau kalau rakyat yang diganggu dikare- gorikan tuan tanah...” (hlm. 33).

'?Proses yang dapar dilihar sebagai penghancuran legalitas (formal), melalui penghancuran semua simbol (formal) kekuasaan yang ada. Proses ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghilangkan sumber legalitas bagi pemegang kekuasaan, sehingga (ia) tidak lagi dapat menggerakkan sumber daya kekuasaan, seperti tidak lagi dapat menggerakkan aparat kekerasan. Proses ini juga bermakna sebagai momen pembebasan rakyat atas hegemoni penguasa, sehingga rakyat (massa) tidak lagi me- miliki rasa takut, dan menyadari sepenuhnya bahwa penguasa telah lumpuh. Rakyat juga menyadari, pada saat itu, bahwa apa pun tindakan yang mereka lakukan, tidak akan membawa risiko politik (ataupun hukum).

lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari kelompok pergerakan. Me- ngutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi sandang dan pangan di masa pendudukan Jepang, memun- culkan benih-benih dendam yang amat kuat di kalangan rakyat. Elite birok- rat di hadapan rakyat tidak lain dari kepanjangan tangan penguasa kolonial, yang telah melakukan penindasan lebih dari majikannya. Melalui kasus- kasus pemicu, seperti kelambanan membagi beras, pakaian, atau ketidakjelas- an dalam mengambil sikap, dapat dengan mudah memicu kemarahan massa, dan pada saat itulah “pengusiran” dilakukan, bahkan tidak j jarang mengguna- kan model yang sangat populer, yakni “mendombreng.” Pengambilalihan sumber daya politik dan kemudian diikuti penjarahan ekonomi, menjadi inti dari proses perebutan kekuasaan.

Stabilisasi, Integrasi, dan Marjinalisasi

Suatu revolusi sosial tidak hanya ditentukan oleh proses perebutan kekuasaan, melainkan juga pada proses setelahnya. Perebutan kekuasaan yang paksa, cepat, dan tidak menggunakan prosedur formal yang berlaku, tidak dapat serta merta dipandang sebagai sebuah revolusi, akan tetapi baru pada tahap awal sebuah proses menuju revolusi sosial. Meminjam Wertheim, “suatu revolusi selalu bertujuan untuk menumbangkan kekuasaan masya- rakat atau susunan kekuasaan yang bercokol, sedangkan semua jenis ganggu- an ketertiban, apa pun namanya, tidaklah memiliki kemauan akan perubah- an fundamental ini dan hanya bertujuan untuk memberikan suatu pukulan terhadap para pemegang kekuasaan atau bahkan mencopot mereka dari ke- kuasaan itu atau secara fisik menyingkirkan mereka...” Apa yang terjadi

'3Ja masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais dokar mengenai keridakadilan itu: Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembirjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjiban sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalsannja." (hlm. 71). Kasus lain yang menunjukan kebencian rakyat pada pejabat adalah kasus pembunuhan aras diri camat. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan camat dan para pembantunya, lurah, carik dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camar Raden Bambang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mempunyai nama buruk sebagai pejabat Je- pang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang...” (hlm. 68).

MLebih jauh lihar, WF Wertheim, Gelombang Pasang Emansipasi, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.

kemudian setelah pelucutan kekuasaan dilakukan?

Masalah awal yang segera muncul ketika kekuasaan baru terbentuk adalah masalah legitimitasi dan legalitasnya. Manakala kalkulasi politik mulai dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ambil bagian dalam proses pere- butan kekuasaan tersebut, dari sanalah masalah mulai menyeruak. Ketidak- puasan segera mewarnai gerak kekuasaan yang baru, terutama apabila pengu- asa baru terindikasi lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya, dan hendak menyingkirkan yang lain. Namun, dalam logika yang sangat wajar, penguasa baru tentu akan segera melakukan stabilitasi, dengan maksud hen- dak mulai mengisi kekuasaan yang baru dengan praktik “pembangunan,” agar massa rakyat dapat segera merasakan makna dari peralihan kekuasaan. Untuk dapat melakukan “pembangunan” dengan baik, maka tidak terelakkan bila yang berkuasa melakukan konsolidasi, dan dengan demikian, rekrutmen politik lebih mengarah pada kelompok dalam, atau jarang melibatkan kelom- pok luar." Proses inilah yang kerap menjadi picu masalah, dengan berbagai isu yang menjadi dalihnya.

Pengalaman revolusi yang terjadi di “Tiga Daerah” (Tegal, Brebes, dan Pemalang—Peny.) memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana per- golakan terjadi. Prakarsa “front rakyat yang radikal” yang terlihat sangat aktif, militan dan kuat, pada akhirnya membuat mereka mengambil posisi penting pada arena kekuasaan yang baru (terbentuk). Berkuasanya golong- an kiri menimbulkan reaksi keras dari golongan Islam dan golongan lain yang merasa dirugikan. Kahin menggambarkan, “...suatu ketegangan antara Front Rakyat yang radikal dengan kelompok Islam mengenai tujuan revolusi, ditambah dengan soal kegiatan para bandit, terutama di Tegal, membantu terwujudnya aliansi anti-radikal antara kaum Islam dan TKR (Tentara Kea-

Realisasi proses konsolidasi kekuasaan setelah perebutan kekuasaan, tentu saja harus dapat dipahami dengan dingin. Sayangnya, wacana umum masih kurang dapat menyelami kenyataan ini, sehingga sering muncul kritik yang sebetulnya kurang dapat diterima dengan suatu akal sehat, meski mungkin harapannya bisa diterima. Kasus turunnya Gus Dur, sebagai contohnya. Di masa konsolidasi, Gus Dur, mulai menyingkirkan “orang luar” dan bergerak memperkuat konsolidasi ke dalam, dengan merekrut “orang dalam.” Akibatnya, “kawan koalisasinya” merasa ditinggalkan, dan kemudian mengadakan kalkulasi ulang. Akhirnya Gus Dur jatuh.

“Abdurrachman Surjomihardjo, menyatakan, “...salah saru kekuatan politik yang penting selama peristiwa Tiga Daerah itu, walaupun tidak dapat diukur secara numerik, ialah gerakan bawah tanah PKI...” Lebih jauh lihat Abdurrachman Surjomihardjo, “Peristiwa Tiga Daerah, Suatu Interpretasi Sejarah: Revolusi Sosial Menyambut Proklamasi Kemerdekaan,” Prisma No.8 tahun 1981-LP3ES, Jakarta.

xvii

manan Rakyat), yang kemudian menghancurkan Front Rakyat dan mena- wan para pemimpinnya sebelum pemerintah pusat ikut campur tangan se- cara langsung ...”” Mengapa TKR terlibat dalam upaya perebutan kekuasa- an, melalui proses penyingkiran golongan radikal. Lukisan Anton E. Lucas sebenarnya telah menjelaskan. Surjomihardjo, dengan lugas menyatakan, “pada umumnya TKR merupakan kekuatan konservatif dalam kehidupan politik Indonesia di tahun 1945... empat hari setelah kaum radikal berkuasa, golongan militer untuk pertama kali menunjukan peranannya memperta- hankan “ketertiban dan status guo. Korps perwiranya dengan kesetiaannya yang mendalam kepada golongan priyayi yang telah ditumbangkan selama revolusi sosial, juga merasa terancam oleh PKI dan golongan Muslim radikal di Tiga Daerah....” |

Mereka yang disebut sebagai “elite nasional” pada dasarnya tidak me- miliki suatu sikap yang tegas, terhadap pergolakan yang sudah berlangsung. Akan tetapi, bila dilihat dengan hati-hati, sebenarnya “elite nasional,” telah membangun logika tersendiri mengenai apa yang disebut dengan proses sta- bilisasi, yang menjadi bagian dari proses integrasi nasional. “Jakarta”, tentu saja menghendaki ketenangan di daerah-daerah, agar proses politik dan dip- lomasi yang sedang dibangun, dapat berjalan lancar, tanpa meninggalkan kesan, citra yang negatif terhadap Republik yang baru berdiri. Sjahrir, sebagai contoh, hanya bisa diam. Bahkan menurut Johan Syahruzah, Sjahrir bukan pendukung feodalisme, tetapi tidak pula dapat menerima revolusi sosial yang tidak mematuhi hukum. Di bagian lain, Hatta, menganggap rakyat terlalu banyak mempunyai kedaulatan dan pangreh praja hanya dapat diganti oleh pemerintah. Apa yang dapat dikatakan bahwa sebetulnya, “elite nasional,” tidak sepakat dengan apa yang sudah berlangsung di daerah (Tiga Daerah), dan kemudian membenarkan proses stabilitas bagi kepentingan integrasi nasional, kendati proses tersebut pada dasarnya adalah gerakan marjinalisasi terhadap kelompok-kelompok radikal, yang secara kongkret terlibat aktif dalam upaya-upaya dekolonisasi.

Cap sebagai pengacau keamanan, penjara dan hukuman mati, men- jadi imbalan yang dibayar tunai pada gerakan radikal. Tokoh gerakan radikal, seperti Kutil, menunjukkan dengan sangat jelas watak revolusionernya: tidak memberi ruang kompromi. Kutil tidak meninggalkan pesan dan memilih menghadapi butiran peluru yang hendak membunuhnya dengan mata ter-

"Lihat Audrey R. Kahin, 1990, Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, Jakarta: Grafiti, hlm, 272.

xvili

buka—pada 5 Mei 1951. Anton E. Lucas memberi gambaran yang sangat dramatik dan sopan: “...ternyata revolusi nasional Indonesia tidak sanggup mengambil keputusan tentang makna Peristiwa Tiga daerah. Satu-satunya yang disetujui ialah mengambil seorang lenggaong sebagai kambinghitam, seorang wakil dari tradisi protes sosial petani di Jawa.” Apakah ini berarti bahwa elite nasional telah menghentikan gerak sejarah, dengan jalan menghentikan proses revolusi nasional (pembebasan nasional) agar tidak

berlanjut menjadi revolusi sosial.

Makna dan Konteks Kekinian

Tiga Peristiwa penting di Tiga Daerah, yakni kekosongan kekuasaan, perebutan kekuasaan dan stabilisasi kekuasaan melalui proses marjinalisasi kelompok radikal, kiranya penting untuk menjadi bahan kajian dan reflek- si dari para penggerak pembaruan. Penelusuran Anton E. Lucas, yang sa- ngat rinci (kaya), sebetulnya telah sangat membantu untuk memberi pen- jelasan mengenai apa yang sedang berlangsung, dan dari sana kita dapat memberikan makna yang mendalam mengenai keseluruhannya. Gambaran yang rinci tentu sangat dibutuhkan, agar dapat diberikan konteks yang te- pat pada setiap peristiwa. Tindakan mendombreng pangreh praja, atau tin- dakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh massa, tentu saja akan mu- dah dianggap sebagai “kekerasan yang tidak patuh hukum” atau sebagai sebuah “tindakan kriminal,” apabila tidak diberikan konteks yang tepat. Cara pajabat “pusat” yang menilai apa yang terjadi di Tiga Daerah sebagai “krimi- nal,” merupakan contoh dari apa yang dapat dipandang sebagai ketidak- mampuan (elite) memahami apa yang sudah berlangsung di kalangan massa rakyat, karena mengabaikan konteks.

Dalam situasi dimana hukum (legalitas), telah kehilangan legitimita- sinya, sebenarnya yang terjadi adalah kekosongan hukum. Di hadapan rak- yat, hukum adalah alat penindas yang nyata. Pengalaman rakyat memperli- hatkan bagaimana penguasa merampas milik rakyat dengan menggunakan hukum, dan mengirim siapa saja yang mempertahankan haknya ke penja- ra. Di Tiga Daerah, yang kehilangan legitimitasi bukan saja hukum, tetapi lebih dari itu, nilai itu sendiri. Para penguasa, elite, arau mereka yang di- anggap terpandang, yang menjadi pemilik “kebenaran” dalam pengalaman hidup rakyat, justru dianggap sebagai mereka yang mudah merampas milik rakyat. Mereka tidak melindungi rakyat, bahkan ikut memeras atau menin- das rakyat. Mereka menjadi kaki tangan penguasa kolonial, dan malah bertin- dak lebih kejam, sehingga rakyat mencatat dengan sangar jelas dalam memori

xix

mereka. Oleh sebab itu, dalam kurun peralihan kekuasaan, sesungguhnya tidak ada yang dapat dijadikan rujukan nilai, karena destruksi sedang ber- langsung. Apa yang dinyatakan sebagai “elite nasional,” pada dasarnya te- ngah berproses untuk menjadikan dirinya sebagai “elite nasional.” Dapat dikatakan bahwa mereka adalah para pemimpin yang mendudukkan diri mereka sendiri di atas kursi tersebut. Tindakan siapa sebetulnya yang paling benar menurut hukum dan moral?

Sangat sulit memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kesulit- an ini sebetulnya dapat memberikan makna bahwa apa yang terjadi pada akhir tahun 1945, dan proses selanjutnya adalah suatu proses yang sangat politis, yakni upaya menyingkirkan salah satu pihak yang ikut ambil bagi- an dalam proses pergolakan, dengan menggunakan jargon hukum dan moral. Penyingkiran dengan menggunakan modus kriminalisasi menjadi sangat unik. Mengapa mereka yang semula dianggap berjasa, terlibat aktif, dengan sangat mudah dituding sebagai “penjahat”, mengapa aktivitas politik de- ngan mudah dikriminalisasi? Dengan melihat proses ini, sebetulnya terda- pat beberapa pertanyaan lain, yang rasanya belum dapar dijawab oleh riset Anton E. Lucas, yakni apakah tindakan-tindakan akar rumput, terutama pelucuran kekuasaan lokal dan tindakan kekerasan yang mengikutinya, me- rupakan tindakan spontan murni dari bawah, ataukah suatu hasil dari provo- kasi elite, dalam rangka untuk mengukur reaksi balik dari penguasa Jepang ataupun dari kekuatan kolonial Belanda. Bila dilihat dari para penggerak- nya, yang memiliki kaitan dengan jaringan politik (nasional), terutama para eks-Tapol Digul, maka sangat besar kemungkinan bahwa prakarsa yang ber- kembang di lapis bawah, sangat dipengaruhi oleh dinamika yantg berkem- bang di kalangan aktivis pergerakan di Jakarta. Terlebih lagi, para eks-Tapol, memiliki akses informasi yang kuat, selain mobilitas mereka juga sangat tinggi. Pertanyaan ini memang mengandung nada “teori konspirasi,” namun pertanyaan ini layak diajukan, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh dan benar mengenai apa yang sudah berlangsung di Tiga Daerah, bila dikaitkan dengan proses pembentukan Negara Republik Indonesia.

Tanpa kejelasan masalah-masalah itu semua, maka membaca karya Anton E. Lucas, akan mudah menimbulkan kengerian, pada apa yang dise- but sebagai revolusi sosial. Masa-masa kacau (penuh kekacauan), kekerasan dan kehadiran bandit, telah menjadi “simbol” dari revolusi sosial atau malah menjadi semacam indikator suatu revolusi sosial. Suatu kekacauan karena ketidakmampuan pemerintah dan suatu kekacauan karena pemerintah telah terdekonstruksi dan proses rekonstruksi tengah berjalan, tentu punya makna

lain: Aksi yang dilakukan oleh para bandit, dengan motif ekonomi, tentu sangat berbeda dengan “kekerasan” yang muncul sebagai akibat dari ben- turan kepentingan yang sulit didamaikan.

—. Memberikan kejelasan konteks menjadi sangat penting, karena data suatu revolusi sosial akan dengan mudah dibiaskan oleh elite konservatif atau golongan mapan, status-guois, dengan maksud untuk memanipulasi “simbol” dan mencitrakan revolusi sosial sebagai tindakan kriminal, mela- wan hukum dan hanya menghasilkan ketidaktertiban. Kejadian yang serupa dapar dilihat pada kasus reformasi saat ini (pasca 1998), di mana gerakan reformasi mulai dicitrakan oleh golongan konservatif sebagai proses yang menyengsarakan rakyat. Elite masa lalu (elite Orde Baru), dengan terang- terangan mengatakan bahwa dulu (di masa Orde Baru) lebih baik, karena lebih aman (stabilitas politik) lebih mudah mencari duit, sedangkan di era reformasi hanya menghasilkan ketidakamanan dan penderitaan. Sasaran dari citra buruk ini sudah sangat jelas, yakni semua elemen yang menyimboli- sasi “rakyat.” Massa yang tidak memiliki akses dan kendali pada sarana prop- aganda, tentu saja akan dengan mudah dimanipulasi, dan dengan sendirinya, setiap upaya perubahan dari bawah, akan mudah dikriminalisasi, sebagaima- na yang juga dilakukan Orde Baru, terhadap gerakan rakyac.

Keberhasilan kriminalisasi, memberikan refleksi yang sangat baik bagi setiap gerakan rakyat, agar tidak menjadi (hanya sekedar) tumbal, atau pem- buka jalan bagi golongan elite, yang setelah itu disingkirkan. Setiap gerak- an kerakyatan patut menjadikan pengalaman “Tiga Daerah” sebagai cer- min, agar “Tiga Peristiwa” yang terjadi di sana dapat dikenali dengan baik. Dari sana sangat jelas digambarkan bahwa gerakan rakyat (kerakyatan) tidak mungkin hanya mengandalkan massa. Tanpa jaringan politik yang kuat, sampai ke tingkat “elite,” logistik yang memadai, penguasaan sarana propa- ganda, dan akses pada kekuatan militer, sangat sulit bagi gerakan rakyat men- capai suatu tujuannya. Tanpa kesemuanya itu, gerakan rakyat hanya membe- rikan sedikit gangguan pada struktur kekuasaan, atau malah memberikan alasan bagi “penyegaran struktur” kekuasaan, tanpa pernah dapat mengubah struktur keridakadilan. Akhir kisah Kutil, sebagai tokoh arus bawah yang terlibat dalam proses mobilisasi dalam pelucutan kekuasaan, barangkali memberikan pesan bagi pentingnya mempertahankan idealisme. Namun berakhirnya Kutil (dan kawan-kawan) juga menjadi akhir dari langkah rea- lisasi idealisme.

Penutup

Riset Anton E. Lucas, sejarah lisan, kiranya memberikan sumbangan yang sangat besar untuk melihat apa yang tersembunyi, atau apa yang tidak terekam dalam dokumen resmi," khususnya berkait dengan prakarsa arus bawah ataupun keterlibatan massa rakyat dalam proses perubahan (pemba- ruan). Hal ini tentu saja penting bagi para aktivis pembaruan dan juga ilmu- an kritis yang terlibat dalam gerakan pembaruan, agar tidak lagi menganggap remeh (atau malah meremehkan), makna dokumen dan dokumentasi pra- karsa pembaruan. Suatu dokumen dan pendokumentasian, pada dasarnya menjadi bagian penting dari proses pembaruan itu sendiri, sebab arena bagi sebuah refleksi untuk kepentingan perbaikan langkah-langkah pembaru- an, hanya dapat dihadirkan oleh proses pendokumentasian yang baik.

“Tiga Daerah” dengan “Tiga Peristiwa” di dalamnya, memuat pelajar- an-pelajaran yang sangat penting bagi setiap prakarsa pembaruan. Pengala- man melakukan pengorganisasian, memobilisasi, menghimpun logistik, me- lakukan pelucutan kekuasaan, konsolidasi kekuasaan dan pergolakan-per- golakan dalam kurun nir-hukum, pada dasarnya adalah pengalaman yang sangat berharga. Para penggerak pembaruan mungkin tidak terlalu perlu menggali ilmu bongkar dan ilmu pasang dari pengalaman di luar seperti kasus revolusi di Filipina ataupun kasus Amerika Latin, cukuplah membu- ka kitab lama yang ada di negeri sendiri. Pengalaman negara lain, layak di- jadikan bahan perbandingan, dan bukan satu-satunya sumber. Malahan ke- mauan untuk belajar dari masa lalu, akan menjadi bagian yang penting dari proses memberikan harga pada pengalaman yang ada, termasuk mulai be- lajar membuat dokumentasi yang baik dan memberikan harga pada doku- men politik.

Tiga Daerah meninggalkan pesan yang sangat penting, bahwa upaya pembaruan di tingkat paling bawah, tidak mungkin hanya mengandalkan

'8Kuntowijoyo menyatakan, selain sebagai metode dan sebagai penyediaan sumber, sejarah lisan mempunyai sumbangan yang besar dalam mengembangkan substansi penulisan sejarah. Pertama, dengan sifatnya yang kontempor, sejarah lisan memberikan kemungkinan yang hampir-hampir tidak terbatas untuk menggali sejarah dari pelaku-pelakunya. Kedua, sejarah lisan dapat mencapai pelaku-pelaku sejarah, yang tidak disebutkan dalam dokumen-dokumen, dengan kata lain, dapat mengubah citra sejarah yang elitis kepada citra sejarah yang egalitarian. Ketiga, sejarah lisan memungkinkan perluasan masalah sejarah, karena sejarah tidak lagi dibatasi kepada adanya dokumen tertulis. Lihat, Kuntowijoyo, 2003, Metodelogi Sejarah, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 29-30.

xxii

spontanitas, dan regrouping politik yang melulu taktis. Suatu kekuatan politik riil perlu dibangun. Dalam konteks ini pula kritik Olle Tornguist pada ele- men gerakan prodemokrasi, yang dianggapnya menjadi demokrat yang mengambang, yang tidak lagi terlibat dalam “urusan politik” sehingga proses reformasi akhirnya diambil alih oleh elite, menjadi sangat relevan. Reformasi bisa berbelok arah, meski mungkin beberapa segi prinsip diadopsi. Upaya pembaruan tidak mungkin hanya berbekal prakarsa awal, tanpa suatu ke- inginan untuk melanjutkannya sampai pada taraf realisasi cujuan. Untuk maksud itu, tidak terhindarkan suatu “bangunan kekuatan” harus ditum- buhkan. Oleh sebab itu, membangun ikatan yang kuat dengan basis, atau “memiliki” basis politik yang jelas dan membangun keterampilan politik bagi basis, menjadi sangat penting, selain tentu saja, daya dukung basis, be- rupa jaringan politik yang luas dan juga logistik yang dihasilkan dari bawah.

Pada sisi yang lain, riser Anton E. Lucas, juga memberikan perspektif dalam melihat masa lalu, agar tidak melulu digunakan perspektif Orde Baru. Sejarah juga perlu didemokratisasi, sehingga semua kekuaran politik turut dilihat dengan jujur dan dingin, tanpa perlu terideologisasi, sebagaimana cara Orde Baru menjadikan sejarah sebagai alat legitimasi kekuasaan. De- mokrasi dalam sejarah, melalui pengungkapan secara jelas apa yang sudah terjadi, dengan memberian ruang pada para aktornya untuk mengungkap- kan, akan menjadi sumbangan yang baik dalam menyusun bata merah masa depan. Demokratisasi sejarah adalah prasyarat utama jika bangsa ini hendak menyelesaikan persoalan masa lalunya, agar dapat melangkah di masa de- pan dengan lebih baik. Dengan berbagai sudut pandang dan sudut kepen- tingan inilah, kita menyambut baik penerbitan kembali naskah buku Anton E. Lucas, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pengalaman bagi para penggerak pembaruan di tingkat akar rumput, dan juga para pihak lainnya. I)

Yogyakarta, 5 April 2004

Dadang Juliantara Pernah aktif di Lappera Indonesia, sejak tahun 1993 telah meng- undurkan diri sepenuhnya, kini bekerja sebagai penulis lepas.

xoili

DAFTAR ISI

Kata Pengantara Edisi Pertama v Kata Pengantara Edisi Kedua ix Pendahuluan/

BAB SATU

Kaum Nasionalis Dan Elite Birokrat Di Pekalongan Sebelum Perang Peranan Pangreh Praja /2 @ Beban Pajak /4 28 Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula /8 @ Keresahan Politik 26 @ Para Lenggaong 34

BAB DUA

Pengalaman Masa Jepang: Swasembada Penunjang Perang, Beban Ekonomi yang Berat Wajib Setor Padi 44 @ Penjatahan Beras 50 @ Penjatahan Bahan Sandang 57 @ Kerja Paksa (Romusha) 6/1 Usaha Koperasi 70 Usaha Penghindaran 71! MB Perlawanan dengan Kekerasan 73 @ Politik Jepang 75

BAB TIGA

Oposisi dan Perlawanan Organisasi 81 @ Dana 83 B Kode dan Penyamaran 84 @ Kegiatan 85 B Kelompok Oposisi Loka! Lain 86

BAB EMPAT

Proklamasi Kemerdekaan dan Berakhirnya Kekuasaan Jepang Tanggapan Kalangan Perjuangan 97 @ Reaksi Elite Birokrat 100 B8 Awal Mula Revolusi Kemerdekaan 108 @ KNI: Komite Nasional Indonesia /24 B Nasib Orang-orang Jepang 128

BAB LIMA Revolusi Sosial dan Ciri-cirinya Peranan Lenggaong dalam Revolusi Sosial 149 8 Kucil 1/57 @ Hilangnya Pemerintah Pro-Kolonia! 157 @ Brebes /6/ @ Pergantian Pangreh Praja di

Tingkat Kewedanan dan Kecamatan /62 B Perubahan Kepemimpinan Desa 166 @ Pola-pola Pergolakan 173

BAB ENAM

Masa-masa Kacau h Nasib Polisi 177 @ Golongan Indo Eropa 1/81

BAB TUJUH Kesadaran Revolusioner: Bayangan Bagi Kenyataan Tradisi Pangreh Praja /9/ B Tradisi Protes 193 M Sandiwara Perjuangan dalam Revolusi 200 H Demokrasi dalam Bahasa 20/ @ Gejala Dombreng 204 E Sama Rata Sama Rasa 205 Janur Kuning 206 @ Segi-segi Lain dari Revolusi 207 H Pandangan Elite Birokrat 2/ /

BAB DELAPAN Revolusi

Di Kota-kota Kabupaten Pemalang 2/6 Tegal 227 HI Brebes 234

BAB SEMBILAN

Front Persatuan di Tiga Daerah Badan Pekerja di Tegal dan Brebes 248 gl Gabungan Badan Perjuangan Tiga Daerah-GBP3D 257 8 Konferensi Pemalang 262 MB Pemerintah Baru 264

BAB SEPULUH

Peranan Militer dalam Revolusi Lokal Latar Belakang TKR di Pekalongan 273 @ Tingkat Kehidupan yang Berbeda di Pera 274 @ Badan Keamanan Rakyat (BKR)276 & Tentara Keamanan Rakyat (TKR)277 B Unsur-unsur Militer yang Lain di Tiga Daerah 280 Front TKR di Semarang 28/ @ Campur Tangan Militer 283

BAB SEBELAS

Pengadilan Peristiwa Tiga Daerah Sikap Pemerintah Pusat 29/ @ Perjuangan Hukum dan Politik 298 @ Masalah- masalah Politik 303 8 Kuril 309

KESIMPULAN Makna Sebuah Revolusi 3/7 @ Poscript 319 Lampiran 325 kepustakaan 373 Indeks 387

DAFTAR PETA DAN ILUSTRASI

PETA

Keresidenan Pekalongan ..........oo..oWo.ooooorenseanaknanan xxvili Kabupaten Brebes ..........o.ooooo.ooo.Wo.mo.o.Woro.oWoWomomatannnnnannna xxix Kabupaten Tegal ........ooo.ooco.oo.omooaanaananatnnnaaanan Kabupaten Pemalang .......oooomoWo.oo

Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya Dera Kotapraja Tegal: eren edge kanan nasa

ILUSTRASI Gedung Societet, Tempat Penyimpanan senjata Jepang di Pekalongan Kediaman Residen Pekalongan (1945) Bekas "Hotel Merdeka", Markas Tiga Daerah

di Pekalongan (Desember 1945)

Balai Kota Tegal (T9A9) seinsinienenh nenen en men memanah inna an batam Peresmian Monumen Tugu Pahlawan 3 Oktober 1945

di Pekalongan, pada hari Kebangkitan Nasional 20 mei 1964 ............... 138 Markas Kuril di Bank Rakyat, Talang, Tegal, waktu Tiga Daerah ................... 138 Markas Tentara Jepang di Tegal, bekas Kantor

Sernarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS) ...oo.co.oWoWo 139 Rumah Walikota Tegal .......oooco.oocoWoWoomo.WoWoWoW Wo. 139 Alun-Alun Tegal beniennemnan atasan nanda anang 140 Masjid Randudongkal Pemalang Selatan ......o.ooooooooooo 140 Gedung Chung Hwa, Chung Hwee di Pemalang .......ooooooo.ooooWoo Kabupaten Pemalang (1975) .....oooo.oWoWo.WoooomooWomoom man Pengadilan Pekalongan (W979).-0. bohai uns aah Makam maling Aguna di Pemalang Selatan dag Sarimin Reksodiharjo, Bupati Brebes (1945) ........ocoro.WooocooWoWomommm. 144

Tokoh-tokoh Revolusioner Tiga Daerah Di Penjara Wirogunan, Yogyakarta, Sekitar Desember 1946 ....oooooo.”oooooooocooo 145-146

AT 2 uebuojeyag ueuspisese Y

1 VISINOONI VYINNVS

: : Penta : , erASoA HA j mam UEduRGuRY CMN SG i PBOA na Bana nu 2 # £ - 2 sa T Detak Sg Pa ) 1 : 9 ) Ja a2N : ang oktsanse ? mun 1 Pi olaoaing ! ee A 1 4 ad p ea : 34 8 : ix Sian nd “ Pata Ne AN . Don agan” Tg “ om Pe NX Guan "3 TURITINS 9 s ta Tepitw : S nan 1

: ) se j Panja PP auselur BAWLL VMVP Pn KAV DN Bodor VM VA"

“

1 k 3 5 Ne PN Kg Pe Fi OWBUNO UNJ Pang 5 Babat ho persi ef Na, P- 51, SA YA ta 2 2 : £. 1 ) 5 PA ! aa LN NN LVIV9 VMVT 2 IPEPOAUNI,, pa vyvn3s , K3 TN 1 HI 1 Rpu3N ro1g Dgn SA OLX pa s o. at 1 | pare AL tang £ K3 3 sni TN mb Surgway ON TN Na 2 ” F Rn Y sedot : $ YMVI 1NVv1

NVONOTYM3I NYN3GISISIN

KABUPATEN BREBES

ST NA

Aosari Fa Tg TN H 1 td , Pasarbatang MX F N Bulakam hn -. 2 BREBES P3 : Pama Ag AP pia wa 7 Pcd .Kemurang k

e aa N ! Pj " ' Banjaratma £ : ! 9. Kn A ! , ya 2 Nan $ tg elEnggungan Barat... 4

Jatibarang Jatibarang 0

“ Na... nnga

Parang an . , Pi Pa Fi 4 « , N « : KI & Ze, & 5 £ 1 , ' 3 3 : RA ye H Pi , Sun Na P3

BANJARHARIG Sg ! , i | £ 5 / ( Fa if P4 / K ' N KABUPATEN TEGAL ( : ks ! Panama Deng / £ Pd f 2 | £ y 3 £. .| h « | P N PN 3 pem. Ta L sa Sang 3 mamang Pe Sea LNG BANTAR KAWUNG 4 yan tag Kewedanaan “Tang . Kecamatan | Pa . Desa FI N BUKMAYU 3 Tomara AN ' Pabrik gula Ng, Meta ---.. Batas kecamatan 3 ! mm jalan ks AN ! 2 “Ng | “umma Jalan kereta api 12 ' (5 Batas provinsi KERESIDENAN BANYUMAS Hn Sand

mm Batas kabupaten

xxix

KABUPATEN TEGAL

LAUT JAWA

: Ykemantran ud

t

,

,

'

4 T 2

' n , Warureja n

ang AN, “| esayangan -“ ki

p Pacul,“ Jarub 7 | KABUPATEN NN Ih bene” geponat tarmeseran

BREBES

gk 1 KA Kedungbanteng PANGI

pose Kidul

Inna ma “Tang “

PEMALANG

BUMIJAWA

Keterangan Jeieg

O Kawedanan

@ Kecamatan

8 Desa

“ Pabrik gula

mamim Batas kecamatan Gunung Siamet —e Jalan

——— Batas kabupaten

KABUPATEN PEMALANG

alan

atas kecamatan

Jalan kereta api Batas kabupaten , Batas keresidenan

PANTAI WIDURI —.

“ . “ da “ dd “ 1 ( . NG

Sumberharjo Banjardawa V LA j T | Ampelgs Bojongbata df « Karahgasem, ," (Paduceksa Kendatsar! / ts A '

. . « : : «

1

k:) “ian . ea Kedungiati “s .-" KABUPATEN Bg TEGAL: . Kesesi 1 Bariarpotani 9 2 “ ht a 5 1 : KABUPATEN Jatinegara 1 1 ' Krbio , ' PEKALONGAN

ka " n eng » Rembul " , Warungpring ,

Cibuyur” A

ndowang £ “2 PN Pa “ MOGA ,, Hat 1 Mandirejo | nama Sima bi 2 | . “ - Rena N. Watukumpul Tni naa & sak 3) f7 K9 2. ' i -— AT Pa N 1 Kepelek N Pn Jaman N aa 0 0 & “. bj - Tan

KARESIDENAN BANYUMAS

XXXI

Peta Kotapraja Pekalongan dan Sekitarnya

Jalan Jalan Kereta Api Gedung . penjara Cikalsari . penjara Loji . balaikota . kantor pos dan tetegraf . gedung kediaman Residen Pekalongan . Hotel Merdeka . Kantor Keresidenan Pekalongan . asrama kenpeitai . Kantor Kewedanan Pekalongan . menara yang didirikan pemuda kereta api . alun-alun Pekalongan . Taman Ratu . tempat penembakan rombongan Residen Sarjio MP Ambokembang pada tanggal 14 Desember . 1945

12. tempat Kuti! ditembak mati N pada tanggal 5 Mei 1951

13. stasiun kereta api Pekalongan

edi Kedungwuni

xxxii

KOTAPRAJA TEGAL

(1 Markas AMRI Slawi.ic

2 aan SEPTEMBER- DESEMBER 1945 emual O| -Gran an H " 0s (Rute yang harus ditempuh para demonstran NA Aaimawa, Yungrusi memasuki kota pada 4 November) 6 Tempat kediaman dan kantor wedana a Adiwerna

7. Tempat pemakaman korban 4 November. Wakil Ketua KNI Marjono dan lain-lainnya.

18. Rumah Kutil di Pesayangan.

19, AMRI Talang (Gedung Bank Rakyat). —01 Pabrik Gula

40. Tompat kediaman dan Kantor camat Dukuhringin

(Talang. . “41. AMRI Pagongan. (12 Kecamatan Dukuhtun. Ng 13. AMRI Dukuhturi. ke Pangkah A 44. Markas API di Bekas Pemerahan Susu

|. Tubes. , 115, Rumah Sakit Kardinah. !

16. Asrama Polisi Kejambon (diserang pada 4

— M Okober) | 17. Dua orang Jepang terbunuh. i 19. Orang-orang sipil Jepang lainnya yang 3

terbunuh.

149 Dua anggota keluarga Bouman (Indo |. Bopa) terbunuh. 20 Markas kedua Barisan Pelopor. 21 Tempat kediaman dan kantor bupati Tegal. 22 Markas ketiga Barisan Petopor

23. Alun-alun (lapangan tengah kota) Tegal. 24 Markas AMRI kota Tegal

25 Anggota keluarga Coster dan orang-orang Perpil

Indo lainnya terbunuh. Hai W

26 Kantor KNI Kotapraja Tagal n t 37 Pula Gereja Katolik Roma, dalam suatu entembatan Meraji

pertemuan di sinilah terjadi Walikota | RN |. ddawan dan dihina oleh kaum perjuangan Tegad, 11 September 1945 28 Balai Kota Tegal. - Kantor Badan Pekerja Tegal (bekas kantor “asiken residen). Markas PolisVPKN. . Asiama TKR (bekas kenpetai/Hotol Stork). Asrama TKR Kantor Barisan Pelopor yang pertama kat. Penjara. Halaman Galangan Kapal Kayu Jepang @oserjo). .

Stasiun kereta api Tegal.” Ke Dasi . Markas daidan PETA Tegal. Lapangan Slerok.

Pabek Tokstil Jawa.

— Rute massa memasuki Tegal pada 4 November.

ke jatiba

ke Balamoa

Tana | ke Brebes-Cireb — (021 | 9 1 1 1 ke Jodan Ne Mena D ea | 8 ' 1 ke Tegaisan

ke Kandangmenjangan

LAUT JAWA

PENDAHULUAN

PERISTIWA Tiga Daerah adalah suatu peristiwa dalam sejarah revo- lusi Indonesia yang terjadi antara Oktober sampai Desembar 1945 di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, di Keresidenan Pekalongan (Jawa Tengah), di mana seluruh elite birokrat, pangreh praja (resi- den, bupati, wedana, dan camat), dan sebagian besar kepala desa, “di- daulat” dan diganti oleh aparat pemerintahan baru, yang terdiri dari aliran-aliran Islam, Sosialis, dan Komunis.

Peristiwa ini sering disebut, terapi pengertiannya masih kabur. Kata-kata perampokan, penyelewengan, dan pemberontakan masih sering dipakai di samping kata-kata pergerakan, perjuangan, atau pe- ristiwa untuk Tiga Daerah.' Contohnya seperti apa yang pernah ditu- lis oleh majalah Tempo:

Waktu itu sekitar tahun 1950, Belanda baru saja pergi, dan Peristiwa

Tiga Daerah (Brebes-Tegal-Pemalang), di sana-sini diiringi peram-

pokan toko-toko dan penyunatan Cina.?

Padahal perampokan toko-toko Cina di Tiga Daerah terjadi pada waktu kekosongan kekuasaan pada bulan Maret tahun 1942 (bukan 1950!) sebelum Jepang menguasai Keresidenan Pekalongan. Walaupun ada redistribusi kekayaan Cina dengan kekerasan pada ta- hun 1945, Peristiwa Tiga Daerah jelas bukan semata-mata gerakan anti-Cina, justru ada beberapa orang Cina yang menjadi pemimpin perjuangan di Pemalang. Di sini terlihat bahwa pengertian tentang Tiga Daerah memang masih simpang siur walaupun peristiwa itu te- lah terjadi lebih dari empat puluh tahun yang lalu.

'Lihat Anton Lucas, “My Story and Other Source: An Oral Approach to the Indonesian Revolurion,” Masyarakat Indonesia Vol !, No. 2, Desember 1974, 2Syu'bah Asa, “Cina Saleh”, Tempo 1 November 1986.

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Sejarah Tiga Daerah penting sebagai peristiwa lokal revolusi Indonesia, karena merupakan sebuah revolusi sosial dengan ciri khas tersendiri. Di sini revolusi sosial diartikan sebagai suatu revolusi un- tuk mengubah struktur masyarakat kolonial/feodal menjadi suatu su- sunan masyarakat yang lebih demokratis. Cita-cita ini mulai diperju- angkan oleh Sarekat Islam di Pekalongan pada tahun 1918, diterus- kan oleh gerakan PKI dan Sarekat Rakyat sampai dengan tahun 1926, — tetapi baru tercapai pada bulan Oktober-November 1945. Salah satu tema pokok dalam studi ini adalah kemerosotan kehidupan ekonomi rakyat pedesaan pada zaman kolonial, yang disusul dengan kemelarat- an hebat pada zaman Jepang, dan menyebabkan amarah rakyat berko- bar melawan elite birokrat dalam aksi-aksi politik sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Untuk mendukung hipotesa ini, di- lakukan pencarian dan penelusuran sumber arsip di Negeri Belanda, misalnya masalah beban pajak, pemilikan tanah, pendapatan dan pe- ngeluaran rakyat serta utangnya di Tiga Daerah sebelum perang. Da- lam hal ini keberadaan 17 pabrik gula di Keresidenan Pekalongan sebelum perang sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pedesaan, khususnya berkaitan dengan kemerosotan ekonomi pedesaan. Bab I menggambarkan dampak ekonomi kapitalis Belanda pada kehidupan ekonomi pedesaan dan peranan elite birokrat dalam pemerintah kolo- nial.

Untuk memahami mengapa terjadi Peristiwa Tiga Daerah pada tahun 1945, kita perlu juga mengetahui sejarah politik daerah terse- bur. Pada abad sembilan belas terjadi aksi protes terhadap tanam paksa (gula) dan beban wajib kerja (corvee) yang menjadi inti dari sistem tanam paksa Belanda. “Brandal Mas Cilik” di Tegal merupakan pem- berontakan petani pada tahun 1864, dipimpin oleh seorang dukun bernama Mas Cilik, yang menyerang pabrik gula dan membunuh pegawai Belanda.” Aksi protes muncul lagi pada tahun 1926, dengan pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal. Kali ini petani

melawan corvee dengan senjata ideologi modern, yaitu komunis. Pe-

3Tine Ruiter, “The Tegal Revolt in 1864” dalam Dick Kooiman, Otto van den Muizenberg, dan Peter van der Veer, 1984, Conversion, Competirion and Conflict: Essays on the Role of Religion in Asia, Amscerdam, Free University Press.

2

PENDAHULUAN:

ristiwa pemberontakan tahun 1926 ini mengakibatkan banyak pe- mimpin dari Tegal dibuang ke tempat pembuangan Boven Digul di Irian Jaya. Golongan inilah yang muncul kembali memimpin badan- badan perjuangan dan menyusun strategi politik untuk mengubah struktur pemerintahan di Tiga Daerah pada tahun 1945 itu.

Peristiwa Tiga Daerah lebih daripada sekadar protes sosial terha- dap eksploitasi Belanda. Selain latar belakang politik dan ekonomi, revolusi sosial di Tiga Daerah pada tahun 1945 juga harus disoroti faktor kepemimpinan, ideologi, dan konteks kebudayaannya—apa artinya revolusi bagi pelakunya sendiri.

Sumber sejarah lisan membantu sekali mengkaji lebih menda- lam segi kebudayaan sebuah revolusi. Misalnya, apa makna “merde- ka” bagi rakyat pada waktu itu? Dari bahasa simbol di dalam sandiwa- ra-sandiwara revolusioner pada tahun 1945, kita bisa menghayati makna revolusi sosial dari persepsi para pelakunya sendiri, yang pada waktu itu disebut “pemuda,” walaupun umumnya sudah tidak muda lagi.

Pendekatan kebudayaan memperlihatkan pentingnya persepsi tentang kedaerahan yang ada di dalam beberapa ungkapan orang Te- gal. Misalnya, Pekalongan, ibukota keresidenan yang kaya raya, telah lama menjadi pusat batik yang berkembang dengan sifat-sifat merak ngigel sinonderan, artinya seekor merak menari-nari memamerkan hi- asannya, tetapi tidak berani berkelahi.

Brebes, yang berbatasan dengan Jawa Barat yang berbahasa Sunda dan daerah pedalaman Banyumas ke selatan, bukan saja secara geo- grafis terpecah belah, melainkan adat istiadat dan bahasanya pun di- tarik ke dua arah. Ia diibaratkan sebuah kenong (alat gamelan) yang bebas tergantung. Kalau retak, sukar di-” tambal”, atau kenong sigar ing gantungan. Memang Brebes, terletak antara Jawa Barat yang berbaha- sa Sunda dan Jawa Tengah yang berbahasa Jawa.

Tegal, sebuah kota yang jauh lebih miskin dibanding dengan kota-kota tetangganya, namun mempunyai kebanggaan yang diiba- ratkan sebagai seekor kerbau liar yang hanya dapat ditunggangi dan dikuasai oleh seseorang (biasanya dilambangkan dengan seorang anak laki-laki) yang mengerti betul perwatakannya, banteng loreng bonceng- an. Tokoh legenda dalam dongeng rakyat setempat ialah seorang anak

ONE SOUL ONE STRUGGLE

penggembala yang menjaga kerbaunya dengan penuh kasih sayang, sehingga ketika harimau datang hendak menerkam si penggembala, kerbau itu melindungi dan menyelamatkan tuannya meski menderita luka parah di sekujur tubuhnya sendiri. Pemalang, sebuah kawasan kaya yang membentang di daratan pantainya, diibaratkan dengan sebuah perahu yang mulus, bila da- yung pengemudinya yang panjang itu mendadak patah, dengan mu- — dah akan diombang-ambingkan gelombang ke sana-sini, watang pu- tung ing ayunan. Orang Pemalang berucap bahwa mereka itu kadang kala suka dipengaruhi oleh yang satu (Tegal) atau oleh yang lainnya (Pekalongan). Bilamana dayung panjang perahu Pemalang dikemu- dikan oleh tangan yang kokoh seperti yang terjadi di dalam peristiwa nasional di tahun 1930-an, demikian juga halnya pergolakan Peris- tiwa Tiga Daerah yang membuktikan bahwa Pemalang dapat men- jadi petunjuk jalan bagi daerah lain. Dengan demikian timbullah ung- kapan kedua yaitu, bende munggeng tawang, artinya “sebuah gong kecil suaranya menggema di langit”, suara Pemalang yang kecil itu terde- ngar di mana pun juga.

aa

Sebelum terbitnya buku Regional Dynamics of The Indonesian Revolution, penulisan sejarah lokal zaman revolusi di Indonesia be- lum memadai. Perhatian, tenaga maupun biaya banyak dicurahkan kepada penulisan sejarah nasional. Walaupun proyek sejarah lisan Arsip Nasional RI sejak tahun 1973 menghasilkan arsip sejarah lisan di pusat, sumber sejarah lisan untuk zaman revolusi di daerah sampai saat ini masih sangat kurang.

Salah satu alasan mengapa Peristiwa Tiga Daerah baru terung- kapkan dalam kumpulan karangan tentang revolusi lokal di Indonesia yang disebut tadi' ialah masalah sulitnya menemukan sumber sejarah lokal. Penulisan sejarah lokal zaman revolusi seharusnya merupakan perpaduan antara sumber lisan dan tertulis. Padahal sumber tertulis

#Lihat Aaudrey R. Kahin (ed) Regional Dynamics of The Indonesian Revolution from Diversiry, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1985) membahas sejarah delapan daerah pada waktu revolusi, yaitu Tiga Daerah, Banten, Banda Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Barat, Jakarta, Sulawesi Selatan, dan Ambon.

4

PENDAHULUAN

sangat langka, koleksi koran daerah maupun tulisan tokoh-tokoh se-

jarah lokal sendiri jarang ditemukan, sehingga mencari sumber seja- rah lokal bagi penulisan sejarah Indonesia sulit. Di Arsip Nasional belum tentu ada, sedang di arsip pemerintah tidak selalu lengkap, kalau ada (tentu ada pengecualian, misalnya Sulawesi Selatan).

Jadi memasukkan perspektif sejarah lokal dalam buku sejarah revolusi kemerdekaan memerlukan pelaku sejarah lokal sebagai sum- ber. Bagaimana sebaiknya menggarap sumber-sumber tersebut? Un- tuk mencari tokoh-tokoh sejarah lokal, di mana sekarang mereka ting- gal, memerlukan waktu yang panjang. Agar informan bersedia mem- berikan data, maka diperlukan suasana yang erat dengan informan. Dalam jangka waktu yang panjang hasilnya akan memuaskan. Ba- nyak pelaku sejarah lokal yang bersedia memberikan data tentang revolusi lokal dan senang apabila didatangi untuk dimintai data. Pa- ling sedikit diperlukan beberapa pertemuan untuk mendapat data yang lengkap.

Sumber lisan, seperti halnya sumber tertulis, harus diuji kebe- narannya dan kecocokannya dengan sumber lain. Dalam menilai ke- terangan harus diteliti latar belakang sosial, pendidikan, politik, dan langsung atau tidaknya terlibat dengan kejadian yang diteliti. Sebagai studi sejarah lokal yang banyak bersandar pada sumber lisan, ingatan manusia menjadi penting dalam studi Peristiwa Tiga Daerah ini. Semua wawancara (baik yang direkam maupun yang dicarat) di belakang 20-30 tahun sesudah kejadiannya. Seorang peneli- ti harus bisa cepat menilai kualitas ingatan seorang informan, apakah masih baik atau tidak, dan apakah cenderung menonjolkan diri.

Sebagai peneliti sejarah lokal revolusi dalam hal ini saya berun- tung, karena sesudah banyak mewawancarai banyak informan, saya dapat memperoleh proces verbaal (hasil catatan tanya-jawab Kejak- saan) dan tulisan lain tentang Peristiwa Tiga Daerah yang diambil oleh Belanda dari pengadilan RI Pekalongan tahun 1947.5 Sesudah

saya membandingkan proces verbaal dengan wawancara saya ternyata

'Inventaris No. 201, berjudul “Omwentelingzaak te Pekalongan" (Pergolakan di Pekalongan) dalam arsip Procureur-General bij het Hoorgrrechtsh of van Indonesia, Algemeen Rijhsarchief (ARA) den Hague, Netherland, selanjutnya dikutip Proc, Gen.

ONE SOUL ONE STRUGGLE

tidak banyak perbedaan. Proces verbaal yang lebih dekat waktunya itu tentunya memberi data yang lebih kronologis dan terperinci, wa- laupun tidak bertentangan dengan sumber lisan hasil wawancara. Dalam daftar pustaka pembaca akan menemukan hasil wawan- cara dengan 324 informan. Di antaranya ada 40 informan yang dire- kam wawancaranya. Bagaimana membedakan seorang informan ha- rus direkam atau tidak? Ini tergantung apakah informan bisa memberi — data dengan lancar atau tidak. Selain itu, hasil rekaman sangat tergan- tung dengan peneliti, apakah dia bisa menahan diri dan memberi- kan kesempatan kepada informan untuk mendongeng sepuas-puas- nya tanpa banyak pertanyaan. Perlu diperhatikan bahwa mengambil data melalui kaset lebih sukar daripada melalui cacatan. Walaupun mewawancarai tokoh sejarah lokal dengan kaset bukan pekerjaan yang mudah, tetapi untuk masa depan penulisan sejarah revolusi, hal ini menjadi sangat penting. Untuk menjaga keaslian sumber sejarah li- san, hasil wawancara pelaku sejarah (baik yang direkam maupun yang dicatat) dikutip sesuai dengan bahasa aslinya tanpa diubah.

akar

Studi tentang Revolusi Tiga Daerah ini adalah perpaduan antara sumber berbeda (arsip maupun lisan), yang menunjukkan suatu ren- tetan kejadian yang sangat kompleks sifatnya. Untuk menjelaskan apa yang terjadi bulan-bulan pertama sesudah proklamasi kemerde- kaan di Tiga Daerah, banyak dimensi harus diungkapkan antara lain sejarah ekonomi-eksploitasi dan penindasan kaum penjajah (Belanda dan Jepang)—sifat kepemimpinan di Tiga Daerah dan Pekalongan yang masing-masing mendukung dan menentukan strategi politik golongan nasional radikal, adanya kekerasan pada revolusi sosial, dan lain sebagainya. Karena begitu banyak tempat tokoh dan peristiwa dalam waktu yang relatif singkat, pendekatan kronologis untuk studi ini ditolak karena pasti membingungkan pembaca (lihat lampiran Time Chart atau kronologis sejarah Peristiwa Tiga Daerah).

“Tentang masalah metodologi sejarah lisan lihat Anto Lucas “Wawancara Dengan Informan Pelaku Sejarah” dalam Koentjaraningrat dan Donald K. Emmerson, (ed) 1982, Aspek manusia dalam Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia.

6

PENDAHULUAN

Penulisan sejarah Tiga Daerah ini lebih berdasarkan tema-tema yang muncul waktu riset sedang berjalan. Misalnya bagaimana hubungan antara strategi menyusun kekuatan kaum radikal di Tiga Daerah dengan gerakan bawah tanah komunis sewaktu Jepang? Mengapa kaum “bandit” atau lenggaong menonjol di desa-desa tert- entu pada pada waktu revolusi sosial berkobar antara bulan Okto- ber-November 1945? Bagaimana sampai lebih dari seratus orang Indo terbunuh? Selain itu juga diungkapkan mengapa militer dan Islam Pekalongan sampai melawan Gerakan Tiga Daerah, dengan analisa kepemimpinan Pembela Tanah Air (Peta) dan hubungan dengan Resimen XVII di Pekalongan. Dimensi yang paling menarik barang- kali adalah persepsi revolusi sosial dari pelaku sejarah sendiri. Dimensi ini mampu membawa pembaca kembali ke konteks kebudayaan alam revolusi lokal di Jawa, masa yang penuh kekacauan tetapi juga pe- nuh semangat dan harapan akan adanya perubahan yang mendasar dan mendalam pada waktu itu. |

aKaok

Dalam studi sejarah yang banyak menggunakan sumber lisan seperti yang dilakukan dalam studi ini, ucapan terima kasih yang se- besar-besarnya harus diberikan kepada semua informan di Indone- sia yang selama 5 tahun telah bersedia membantu peneliti baik dalam bentuk lisan, tertulis, maupun tulisan dalam bentuk memoar, doku- men-dokumen yang telah dapat dipergunakan oleh penulis. Di antara informan-informan tadi ada beberapa nama yang perlu disebutkan, yaitu Sumarno dan Kadarisman Surodiwiryo di Tegal, Samhuri di Pemalang, Keluarga A. Junaid di Pekalongan, Wadyono dan Mayjen Sudharmo Jayadiwangsa dari Resimen XVII, Sarino Mangunpranoto, Susmono, Suwignyo, Maksum Hr, Mr. Besar, dan Sarimin Reksodi- harjo. Terima kasih juga kepada sejumlah pejabat penting Pemerintah RI yang memberi bantuan penulisan studi ini, dari Bapeda Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, Asisten I Kodam VII Diponegoro, Semarang, sampai kepada Pemerintah Daerah Tingkat II di Pekalongan, Pema- lang, Tegal, dan Brebes.

Tak lupa, saya juga harus mengucapkan banyak terima kasih kepada sejarawan Indonesia yang banyak membantu saya.I)

BAB SATU

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT DI PEKALONGAN SEBELUM PERANG

MENDENGAR nama Pekalongan, terbayanglah warna-warni cerah dengan motif-motif menarik dari batiknya yang khas, produk ibukota keresidenan. Juga warna yang kontras jika dibandingkan dengan war- na agak gelap dari batik yang bermotif tradisional dari kota-kota pe- dalaman Yogyakarta dan Solo. Kontras dalam gaya dan corak rupanya diikuti pula oleh perbedaan dalam bidang geografis, sosial, dan poli- tik antara Keresidenan Pekalongan yang memangku pantai utara de- ngan bagian-bagian Jawa yang lain.

Keresidenan ini terdiri dari Kabupaten Pekalongan, dengan ko- ta Pekalongan sebagai ibukotanya, menyusur ke barat dengan kabu- paten-kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes.' Antara tahun 1928 sampai tahun 1931, Kabupaten Pemalang, Tegal, dan Brebes merupa- kan suatu keresidenan tersendiri dengan Tegal sebagai ibukotanya. Pada tahun 1945, kabupaten-kabupaten inilah yang dikenal sebagai “Tiga Daerah.”

Dari sensus terakhir sebelum perang, yaitu ada tahun 1930, penduduk Keresidenan Pekalongan berjumlah sedikit melebihi dua setengah juta jiwa yang secara geografis tersebar ke dalam tiga wilayah. Wilayah pertama ialah Batang, daerah termakmur dalam keresiden- an ini yang pernah merupakan kabupaten tersendiri sampai awal ta-

'Tiap kabupaten secara administratif terbagi dalam kewedanan yang dikepalai oleh wedana: di bawahnya terdapat kecamatan yang dikepalai camat. Besama-sama lurah (kepala desa) pejabat-pejabat Jawa yang berpendidikan Belanda ini disebut pangreh praja, merupakan elite birokrasi Pekalongan. Lihat peta di depan.

ONE SOUL ONE STRUGGLE

hun tiga puluhan. Karena adanya penghematan ekonomi dan jumlah penduduk yang rendah, daerah ini terpaksa harus digabungkan de- ngan Pekalongan. Wilayah berbukit rendah ini pada tahun 1920-an menjadi penghasil utama tanaman niaga keresidenan, seperti gula, teh, kopi, kina, karet, dan 30 persen dari seluruh produksi kokoa (cokelat) di Jawa. Daerah ini juga merupakan satu-satunya tempat bagi petani kecil yang menjadi penghasil komoditi ekspor.

Wilayah kedua membentang dari Batang sampai ke Losari di perbatasan Jawa Barat, daerah sepanjang pantai yang menghasilkan sebagian tanaman niaga utama keresidenan, yaitu padi dan tebu. Per- paduan antara musim hujan yang teratur, tanah yang subur, dan jaring- an irigasi Sungai Comal dan Pemali yang dibangun dan dipelihara oleh perkebunan-perkebunan tebu milik orang Eropa, menyebabkan irigasi daerah ini menjadi yang terbaik dan merupakan salah satu dae- rah yang tersubur di Jawa Tengah yang berswasembada beras. Sebelum Perang Dunia II, pertumbuhan penduduk di Pemalang tertinggi di Jawa, sedangkan Kewedanan Adiwerna di Tegal pada tahun 1930 me- nunjukkan kepadatan penduduk 1.764 per kilometer persegi, suatu angka tertinggi di Jawa. Sampai Depresi Ekonomi Dunia di daerah ini terdapat 17 pabrik gula.?

Wilayah ketiga adalah daerah pedalaman selatan. Tanahnya tan- dus dan cocok untuk hutan jati yang luas. Kepadatan penduduk di bagian selatan Brebes dan Pemalang tergolong rendah, yaitu sekitar 390 per kilometer persegi. Banyaknya pesantren di wilayah ini men- cerminkan kuatnya pengaruh Islam ortodoks.

Peranan penting dari kegiatan perdagangan yang menjadi sum- ber pendapatan berada terutama di tangan minoritas asing Cina dan Arab di ibukota-ibukota kabupaten dan kawedanan. Di Tanjung (da-

?Mengenai produksi gula, lihat Landbouwatlas van Java en Madora (Weltev- reden, 1926). Bagian 1 tabel VI: uncuk irigasi dan kesuburan tanah lihat Volksteling, 1930, jilid II Inheemsche Bevolking van Midden-Java en Vorstenlanden, hlm. 10 (se- lanjutnya dikutip Volksteling), untuk demografi itu lihat Indiseh Verslag, 1939, hlm. 377. Mengenai kepadatan penduduk di Adiwerna lihat vo/kstelling, 1930, hlm. 11: Gambaran ini dikutip Karl J. Pelzer, 1948, Pioneer Serrlemenr in the Asiatic tropics, New York, hlm. 167, Charles Fischer, 1966, South East Java: A Social Economic and Political Geography, London, hlm.. 291, tabel 22, juga menyebut hlm. ini.

? Volkstelling , tabel 9, hlm. 167.

10

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

taran pantai Brebes) terdapat industri rokok kretek yang maju, bebe- rapa di antaranya milik pribumi. Di bagian selatan, yaitu di Banjarhar- jo, terdapat penanaman kapas dan pemintalan, sedangkan tekstil dite- nun di Tegal, Pemalang, dan di Kampung Pekajangan (selatan kota Pekalongan). Hanya di Pekajangan orang-orang Cina dan Arab tidak pernah berhasil memegang kendali kegiatan ekonomi. Industri te- nun Pekajangan dan rokok kretek Tanjung sesungguhnya merupa- kan dua pusat kegiatan perdagangan pribumi yang berhasil di Keresi- denan Pekalongan. Selain itu pengaruh perkebunan yang dominan, secara ekonomis memberi ciri tertentu pada keresidenan ini. Gambaran kontras dalam bidang ekonomi dan geografis ini dibarengi dengan adanya pembagian sosial. Di lapisan atas terdapat kelas kaya yang terdiri dari pangreh praja, lurah (kepala desa), dan pedagang kaya. Pada umumnya mereka pernah mengenyam pendi- dikan Belanda dan sedikit mempunyai kebiasaan Barat. Di Pema- lang kelompok ini cenderung menjadi anggota Muhammadyah. Di desa yang setaraf dengan golongan ini adalah haji, sebutan yang diper- oleh seseorang setelah melakukan perjalanan haji ke Mekah, dan se- ring pula menjadi tuan tanah yang memperoleh sawahnya dari hasil peminjaman uang. Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh PNI yang pernah menjadi ketua Perguruan Taman Siswa di Pemalang dari ta- hun 1929 sampai 1943, menuturkan bahwa ayah mertuanya menja- di tuan atas tanah seluas 12 hektar sawah yang diperoleh dari petani yang meminjam uangnya dan kemudian tidak mampu mengembali- kan pinjaman tersebut. Mereka juga menguasai pembagian air de- ngan menyuap ulu-ulu.? Golongan kaya inilah yang memiliki tiga penggilingan padi dan keresidenan itu, sedangkan para lurah memper- oleh kekayaannya dengan jalan menyewakan tanah milik desa dan bengkoknya kepada pabrik-pabrik gula. Kalangan Cina, Arab, dan Indo-Eropa, juga termasuk dalam lapisan tersebut. Orang Arab terke- nal sebagai tukang riba, dan dapat memiliki tanah luas melalui cara pembelian tanah atas nama wanita-wanita Jawa yang menjadi istri-

“Lihat Suzannah Price, “Religion, Social Organization and Textile Production in a Javanese Village”, (Tesis MA, Australian Narional University, 1978). SUlu-ulu adalah pamong desa yang mengurus pengairan.

ONE SOUL ONE STRUGGLE

nya. Dengan demikian sentimen ras memperkuat terpecah belah- nya ekonomi.

Kalangan Islam yang merupakan golongan elite lain di keresi- denan ini terbagi dalam tiga unsur. Pertama, Islam kiri, terdiri dari mereka yang pernah terbuang ke Digul setelah pemberontakan 1962. Kedua, golongan ortodoks yang berjumlah besar, termasuk guru-guru agama di desa (kiai) dan murid-muridnya (santri) yang pada umum-

'nya anggota NU (Nahdlatul Ulama). Ketiga, di Bumiayu dan Peka- jangan, kaum Islam modernis (Muhammadyah) yang kuat penga- ruhnya.

Terakhir, yaitu pemisahan antara kota dan desa. Beberapa kota kawedanan seperti Comal terletak di jalan raya timur-barat, tempat pabrik-pabrik gula dibangun sejak abad yang lalu dan mempunyai perkampungan Cina (Pecinan). Kebanyakan “orang asing” bermukim di kawasan kota. Di sinilah tinggal bagian terbesar orang-orang yang berpendidikan Barat dalam keresidenan itu. Di ibukota kabupaten terdapat air ledeng, jalan beraspal, dan penerangan lampu listrik untuk pemukiman golongan priayi dan rumah sakit serta sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda.

Pemisahan sosio-ekonomis dan rasial di Tiga Daerah merupa- kan dasar dalam perkembangan sosio-ekonomis dan pemerintahan kolonial. Pada abad ke-18 VOC (maskapai dagang Belanda) telah berhasil mengumpulkan uang dengan mempergunakan kekuasaan politik dan sosial elite Jawa. Selama bupati yang disebut Regent me- nunjukkan kesetiannya kepada Belanda, VOC menjamin akan meng- akui kekuasaannya.

Peranan Pangreh Praja Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa (Cdluemtah Belanda yang

dimulai tahun 1830 untuk memenuhi permintaan pasaran Eropa yang memberi banyak keuntungan, ditangani oleh golongan elite Jawa dengan nama Belanda yang nantinya berakibat serius di Tiga Daerah.”

SBerdasarkan Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) tahun 1870 hanya “pribumi” yang dapat memiliki tanah.

7Penanaman nila di tanah yang dahulunya sawah sangat menghancurkan tanah, sehingga menimbulkan banyak kesulitan bagi petani. Lihat laporan L.Viralis,

12

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Jawa pada waktu itu, Bupati Tegal yang memiliki tanah luas mempunyai dua peranan seba- gai penguasa dan pengusaha. Bupati Tegal memiliki 8.179 hektar ta- nah dan kurang dari separuhnya tanah itu tidak digarap karena ke- langkaan tenaga kerja. Dia memberikan pinjaman, dan menghapus- kan utang-utang untuk mencegah agar petani tidak berpindah ke tem- pat lain. Kekayaan bupati Brebes, ditambah lagi oleh Rafles yang menghadiahkan tanah turun-temurun (Particuliere Landerijen) seluas 2.440 hektar yang sebagian ditanami tebu yang pada tahun 1856 memberi keuntungan 38.000 gulden bagi sang Bupati. Untuk menja- ga kedudukannya, ia memerlukan 2.000 pikul atau 200 ton beras setiap tahun untuk pesta menyambut kunjungan para pejabat yang jumlahnya besar dan membuatnya mengeluh."

Politik Etis tahun 1901 tidak membawa keringanan bagi para petani, malahan menyebabkan makin merosotnya hubungan antara petani dan pangreh praja. Sumber penghasilan tani tak bertambah dikurangi sesudah tanah milik desa (bengkok) lambat laun menjadi hak milik kepala desa dan para pangreh praja sebagai gaji untuk tu- gas-tugasnya. Di Keresidenan Pekalongan terpisahnya rakyat dari ta- nah desa ini merupakan beban yang lebih berat di banding dengan di keresidenan lain. Jumlah tanah yang disisihkan untuk tanah beng- kok lebih luas daripada di tempat-tempat lain dan tenaga desa pun terserap untuk menggarapnya. Di mana kepala desa jabatannya lama, di situlah beban semakin berat. Kepala desa itu menyewakan tanah milik desa yang diperolehnya dengan cara tidak sah kepada pabrik gula, sehingga tanah desa tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi petani tak bertanah, melainkan menjadi alat yang mempertajam pem- bagian yang kaya dan yang miskin di dalam kehidupan pedesaan.”

bekas,inspektur Tanam Paksa di Keresidenan Tegal tahun 1834, dalam Chr. L.M. Pendkls, Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942 (Brisbane, 1977), hlm. 27. Selanjutnya Document.

Lihat Onghoklam, “The Residency of Madiun: Priayi and Peasant in the Nineteenth Century” (Tesis Ph.D., Yale University, 1975), hlm. 139, catatan 69, selanjutnya “Madiun.”

?Hiroyoshi Kano, Land Tenure System and the “Desa” community in Nineteenth Century Java (Tokyo, 1977), hlm. 8. Kano melihat perkembangan hubungan kelas di daerah-daerah tertentu di Jawa tidak berasal dari hubungan resmi antara kepala desa, pamong desanya, dan rakyat. Lahat juga Onderzoek naar de Mindere Welvaart

13

V Pj Pa

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Walaupun di bawah kebijaksanaan rasionalisasi ekonomi (baca: penghematan) jumlah desa di Keresidenan Pekalongan berkurang 20 persen antara tahun 1907 dan 1927, areal bengkok hanya berkurang 5 persen. Dengan kata lain, pada tahun 1925, terdapat 1,6 persen penduduk yang terdiri dari kepala desa dan pamong desa yang mengu- asai 25 persen tanah sawah milik desa. Penghasilan pokok 40 persen dari kepala desa di Keresidenan itu sekitar 600-1.200 gulden setiap — tahun dibandingkan dengan pendapatan rata-rata per kapita pendu- duk yang hanya 25,79 gulden setiap tahun.'” Ketimpangan pendapat- an semacam ini membuat semakin tersisihnya kepala desa dari rakyat- nya dan menjadikan mereka lebih bersifat alat para pedagang Belanda dan pemerintah kolonial.

Dibanding lurah dan pamong desa, para wedana dan camat segan memupuk kekayaan di dalam bentuk rumah maupun tanah. Bekas camat di Kabupaten Brebes menuturkan kenangannya:

Ayah saya sendiri seorang wedana tidak mempunyai sebuah rumah

ketika memulai pensiun. Saya dibesarkan dalam tara susila bahwa akan

memalukan, apabila seorang pangreh praja selama karirnya memper- kaya diri dengan memiliki tanah dan rumah. Tentu saja waktu kami hidup jauh di atas standar kehidupan dari kebanyakan rakyat biasa."'

Ini disebabkan karena gaji sangat tinggi. Seorang wedana mem- peroleh gaji 500 gulden setiap bulan. Dengan harga beras 5 sen per kilogram, maka nilai gaji itu sama dengan 10 ton beras. Ketika pen- siun ia memperoleh tunjangan 237 gulden, yang senilai 5 ton beras. Gaji seorang bupati adalah 1.250 gulden setiap bulan, dua setengah kali gaji wedana. |

Beban Pajak

Di dalam pemerintahan kolonial menurut James C. Scott, tidak ada yang lebih menjengkelkan petani miskin daripada pemungutan

der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera, Jilid Ixc, “Overzicht van de Uitkomsten der Gewestelijke Onderzoekingen naar de Ekonomi van de desa”, Jilid III, him. 132.

1), W. Meijer, Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking (Welervreden, 1926), hlm. 122, 124, 128. Selanjutnya “Onderzoek.” Lihar juga Penders, Document, him. 101-106.

Komunikasi tertulis dengan bekas Camat Tonjong, 21 Juni 1979.

14

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

pajak.” Di Jawa, kepala desa dan pamong desa bertugas sebagai pe- ngumpul pajak. Dalam abad ke-20 penghapusan pajak di Jawa dija- dikan tujuan anarkisme rakyat gerakan orang Samin di daerah Blora, tarekat-tarekat di Banten, dan Sarekat Rakyat, yaitu organisasi massa PKI di pedesaan pada tahun 1920-an. Wajib kerja paksa di desa yang sangat berat merupakan penyebab utama timbulnya pemberontakan di Dukuh Karangcegak, selatan Tegal, pada bulan Maret 1926. Sering besarnya pajak yang dipungut tidak memadai ketimbang hebatnya akibat penderitaan. Bagi petani miskin, sisa penghasilan sete- lah dipotong pajak adalah hal yang sangat penting buat memperta- hankan hidup. Pajak pendapatan tanah (Landrenre) dipandang se- bagai pajak yang paling tidak disukai, karena dijadikan pungutan tetap berdasarkan hasil rata-rata dari kelas bawah, tanpa mempertimbang- kan kemampuan membayar atau kebutuhan hidup. Pajak dan pu- ngutan pajak ditentukan dan diatur oleh kepala desa, Fi agaimana be- ban pajak itu dirasakan oleh rakyat? Para petani Pekalongan harus membayar pajak irigasi yang sangat tinggi, sedangkan pajak desa lebih banyak ditanggung oleh petani miskin (arme grondbezitters). Para pe- tani ini membayar pajak per kepala dan per keluarga dalam jumlah lebih besar dibandingkan dengan para petani di tempat-tempat lain di Jawa. Sedangkan petani-petani kaya membayar pajak dalam per- sentase yang sama dengan yang miskin, padahal pendapatan mereka jauh lebih tinggi. Persentase penghasilan bersih yang dibayarkan un- tuk pajak tanah, pajak setempat, dan pajak desa oleh berbagai go- longan masyarakat di keresidenan itu adalah sebagai berikut: Pajak yang dibayarkan Kelompok Masyarakat (persentase penghasilan bersih)

Pamong desa 5.4 Petani kaya 12,5 Petani sedang 10,7 Petani miskin 12,5 Buruh lepas 1,2

Sumber: JW. Meyer Ranneft, Onderzoek naar den Belastingdruk op de Inlandsche Bevolking, hlm. 21, 14.

"James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia (New Haven, 1979), hlm. 191.

15

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Beban pajak yang paling berat di Keresidenan Pekalongan rupa- nya di Adiwerna. Di sini, pajak dipungut sebanyak 17 persen dari sewa tanah yang dibayarkan oleh pabrik-pabrik gula kepada petani, padahal sewa tanah rata-rata per tahun panen gula adalah terendah. Di Kecamatan Pemalang terdapat persentase pajak yang tinggi dari pajak keseluruhan. Di Tegal, seorang petani, setelah membayar pajak dan biaya penggarapan dari setiap bau (0,7 hektar) tanah mendapat

' 45,80 gulden, tetapi ini masih harus dikurangi dengan pajak peka- rangan.4

Di mana-mana terjadi kecurangan dalam pemungutan pajak desa dan pajak pendapatan tanah, yang menjadi tanggung jawab lu- rah. Tentang pajak di pertengahan tahun 1920-an seorang nasionalis menulis “pajak yang dipungut selalu jauh melebihi tingkat yang di- tetapkan, karena sikap mementingkan diri para pamong desa yang memperoleh premi 8 persen dari hasil pengumpulan pajak di desanya masing-masing.” Pajak yang dipungut dan dikumpulkan oleh ke- pala desa itu disetor ke Kantor Kecamatan. Seorang camat sebelum perang mengungkapkan kembali pengalamannya yang menarik:

Saya membuat grafik statistik selama sepuluh tahun lebih. Saya tahu,

manakala setoran pajak menurun, uangnya pasti telah digunakan oleh

lurah. Bila seorang lurah tidak bisa menyetor pajak desanya ke Kantor

Kecamatan, maka sudah menjadi rahasia umum bahwa ia akan me-

rampok desa lain dengan menggunakan gerombolan bayaran sete-

ngah bandit (Jenggaong) agar segera mendapat uang itu."

Kenaikan pangkat dalam pangreh praja tergantung pada lapor- an dan penilaian atas kemampuannya mengumpulkan pajak. “Ayah saya mencapai kedudukan tinggi (sebagai camat) karena pandai me- ngumpulkan pajak,” ujar seorang guru di Pemalang."

Menurut kenyataan jumlah pendapatan bersih petani yang da- pat dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya lebih kecil

3Rannefr, Onderzoek, hlm. 39.

“Tani dan Sawah”, Neratja, 23 November 1918.

'5S, Dingley (lwa Kusumasumantri?), The Peasants' Movement in Indonesia (Moscow International Agrarian Institute, 1926) him. 20.

'5Camat Tonjong, Wawancara, 15.10.76.

”7Guru sekolah dasar di Pemalang, Transkripsi Wawancara, 11/16 (angka romawi adalah bagian), 3.5.75.

16

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

daripada jumlah yang dibayarkan untuk pajak. Pada tahun 1928 seo- rang petani dengan satu bau harus membayar 30 persen dari pengha- silan bersihnya untuk enam macam pajak." Agar mendapatkan cukup pangan dan cukup uang tunai buat bayar pajak, para petani pun teng- gelam dalam utang. Mereka terpaksa menyewakan tanahnya dengan sangat murah dan bekerja sebagai buruh musiman di pabrik gula atau masuk dalam lingkaran “setan ijon' dengan menggadaikan tanaman sebelum panen. Utang-utang dan hilangnya milik tanah di desa ini mendorong tumbuhnya tukang riba yang terutama dikubai'oleh Arab dan CinapHal ini memperbesar kesempatan tumbuhnya tuan tanah dan tukang riba. Selain Arab dan Cina, para haji pun menjadi tu- kang riba dan sangat kaya raya karena dapat memiliki banyak ru- mah dan sawah yang diperolehnya dari sistem ijon karena sering kali si peminjam tidak mampu mengembalikan utangnya. Kekayaan ini membuat mereka sangat terpandang dan ditunjuk menjadi anggota Landroad (Pengadilan Negeri setempat untuk rakyat biasa) oleh pe- merintah kolonial. Tukang-tukang riba sering menyita barang-barang berharga dari rumah pengutang. Malahan dengan tidak segan me- narik pakaian pengutang untuk memperoleh uangnya kembali. Keadaan sosio-ekonomi rakyat yang sangat lemah terlihat juga dari kenyataan bahwa jumlah peminjam yang tidak bisa dikembalikan ke Bank Rakyat (Volkscredietbank) di Tiga Daerah lebih besar dari daerah lain di Jawa, kecuali Kediri sebelum tahun 1930. Semasa Dep- resi bank-bank menolak memberi pinjaman, sehingga ketergantungan pada peminjam lain semakin meningkat. Para petani terpaksa meng- gadaikan barang-barang miliknya yang tersisa ke rumah gadai nege- ri. Di Keresidenan Pekalongan jumlah barang gadai yang tidak terte- bus meningkat dan rata-rata nilai uang yang dibayarkan untuk ba- rang-barang gadaian ternyata terendah di Jawa.” Menggadaikan ba- rang-barang emas milik mereka meningkat pada tahun 30-an di Jawa. Hal ini terbukti dari jumlah emas yang bernilai 158 juta gulden yang

|“ Tani dan Sawah”, Nergtja, 23 November 1923.

"Over den WockerGninde Regentschappen Tegal, Brebes en Pemalang”, x P

Blaadje Voor het Volkscredietwezen No. 8, 15 Agustus 1925, hlm. 139, 144. 2 Indisch Verslag 1938, tabel 128.

17

ONE SOUL ONE STRUGGLE

diangkat dari Indonesia lewat penggadaian pemerintah kolonial wak- tu itu.

Pengaruh Sosial-Ekonomi Pabrik Gula

Di atas kemiskinan yang terjadi dengan berkurangnya milik dan beban pajak, berdirilah industri gula kolonial. Jawa adalah wilayah pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Gula merupa- -kan ekspor paling penting sampai pertengahan tahun 1920-an, dan baru berakhir ketika kedudukannya digantikan oleh karet. Pabrik gula tidak di izinkan memiliki tanah untuk ditanami tebu melainkan ha- rus menyewa tanah rakyat. Terjadilah perusakan berat industri gula terhadap kesuburan tanah milik para petani, karena sepanjang tahun ditanami tebu dan irigasi menyerap air, menyebabkan petani sawah kekurangan air.

Faktor penyebab keuntungan industri gula yang melimpah ia- lah bahwa rakyat dipaksa menyewakan sawah beserta tenaga kerjanya secara murah. Sewa tanah berdasarkan pendapatan bersih dari panen padi dan palawija, bukan berdasarkan nilai tanah yang disesuaikan dengan harga gula di pasaran internasional. Dengan demikian keun- tungan yang diperoleh karena sewa yang murah itu jatuh pada orang- orang Eropa.?

Untuk menjaga agar pabrik mendapat sawah sesuai dengan ke- butuhannya, maka di setiap desa ditetapkan berapa luas tanah yang harus disewakan. Agar sistem ini berjalan dengan baik, pemaksaan penyewaan tanah terhadap kaum tani dilakukan oleh elite birokrasi setempat, yaitu kepala desa atau pangreh praja.

Menjelang pertengahan tahun 1920-an di Keresidenan Peka- longan sejumlah 17 pabrik gula telah menjepit petani padi, sehingga mereka kurang atau sama sekali tidak dapat menanami sawahnya de- ngan padi. Di samping itu penanaman tebu secara kecil-kecilan oleh

rakyat di luar perkebunan milik Eropa seperti yang dilakukan petani

2 Emas bernilai 158 juta gulden diangkac dari NI, lewat penggadaian pemerintah kolonial. W.E Wertheim, Indonesian Society in Transition (Bandung, 1956), hlm. 94. Selanjutnya “Indonesian Society.”

'2T, yan Gelderen. “The Economics of the Tropical Colony”, dalam Indonesian Economics (The Hague, 1961), hlm. 154.

18

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Jawa Timur tidak dibenarkan di Keresidenan Pekalongan. Seperti apa yang dialami lurah Pangkah yang menanam tebu dan menggiling- nya sendiri. Asisten Residen Tegal memerintahkan untuk menghen- tikan usaha itu, tetapi tidak diindahkan oleh kepala desa tersebut. Dia pun diancam, dan polisi datang untuk menghentikannya. Kepala desa itu terpaksa menghentikan usahanya, karena kalau tidak ia akan diseret ke meja hijau.?

Di Kewedanan Slawi, 31 persen dari sawah ditanami tebu“ dan di Kewedanan Adiwerna terdapat tiga pabrik gula. Inilah kenyataan mengenai apa yang terjadi pada kaum tani di tahun 1930-an. De- ngan kepadatan penduduk Adiwerna tertinggi di Jawa, hanya 21,8 persen dari angkatan kerjanya, dengan beban pajak yang bekerja da- lam pertanian, sedangkan 25,3 persen terpaksa lari ke bidang industri dan 28,9 persen lainnya merupakan tenaga kerja tidak terampil yang harus mencari pekerjaan sebagai buruh lepas. Sampai pada waktu Depresi kebanyakan mereka bekerja di perkebunan tebu orang Eropa.

Kepala desa yang menyewakan tanah desa kepada pabrik gula memperoleh premi, yaitu sebagian dari panen tebu sebagai perang- sang untuk mengambil tanah petani. Penduduk desa tidak dapat menolak perintah kepala desa, lebih-lebih perintah camat. Pabrik- pabrik gula tersebut juga melakukan penyuapan kepada guru-guru atau kiai-kiai setempat, dengan jalan mendirikan Masjid atau Surau di sekitar pabrik yang memerlukan tanah untuk disewa.

Sering terjadi protes sosial terhadap pabrik gula dengan memba- kar ladang tebu. Pembakaran ladang sering terjadi di Pekalongan men- jelang tahun 1910.” Alasan dilakukannya pembakaran itu ialah pen-

2Tokoh Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/5-7, 22.11.75.

ALandbouw Atlas van Java en Madoera, bagian ke II, tabel IV.

2Karel J. Pelzer, Pioneer Sertlement in the Asiatic Tropics (New York, 1948), hlm. 167.

'“Tokoh Nasionalis Pangkah, Wawancara, 27.11.75. Ia dibesarkan di seputar pabrik gula yang tertua di Tegal.

7Antara Juni 1910 dan September 1911, 205 kasus pembakaran sengaja dilaporkan dalam Keresidenan Pekalongan. M. van Geuns, “Het Rierbrandenvraag- stuk in Pekalongan” cetak ulang Soerabajasch Handelsblad, 1911, hlm. 4-5. Di Ma- diun dalam tahun 1913 antara 3-8 persen ladang tebu menjadi sasaran pembakaran, Onghokham, Madiun, hlm. 15-17.

19

ONE SOUL ONE STRUGGLE

duduk harus menunggu tebu berkadar gula yang tinggi, sehingga pa- nen tebu harus ditunda. Sebagai akibat pabrik gula terlambat me- ngembalikan tanah pada saat musim tanam padi sudah harus dimulai. Pembakaran-pembakaran ladang tebu menyebabkan Residen Peka- longan meminta pabrik untuk menggaji opas-opas tebu (penjaga la- dang). Karena tidak dikontrol siapa yang ditunjuk untuk menjadi opas, jagoan-jagoan desa ditunjuk untuk tugas tersebut, sehingga se- ' ring mencemaskan masyarakat desa. Di samping itu penduduk desa mendapat tugas tambahan, yaitu mengawal kebun tebu (tuinbewak- ing dienst) tanpa dibayar. Wajarlah bila kewajiban kerja tambahan ini ditentang penduduk desa, termasuk yang tidak menyewakan ta- nahnya kepada pabrik, yang harus ikut memadamkan kebakaran itu. Rakyat telah diubah menjadi “pengawal pemilik pabrik” demikian kata H. Agus Salim, tokoh Sarekat Islam.? Pabrik gula juga mempu- nyai polisi yang serupa dengan polisi umum, berwenang untuk me- nangkap dan menahan seseorang. Kenyataannya polisi desa lebih ba- nyak membela kepentingan pabrik daripada kepentingan desanya.

Penduduk yang tanahnya telah digunakan oleh pabrik untuk dipakai sebagai jalan lori (kereta api kecil pengangkut tebu) tidak di- beri ganti rugi. Apabila pabrik meminta tanah selebar delapan meter untuk jalan lori, dalam kenyataannya para mandor tebu mengguna- kan separoh dari tanah tadi untuk ditanami padi bagi kepentingannya sendiri. Lebih parah lagi, saluran irigasi tidak boleh dibangun di ba- wah jalur lori tersebut.”

Paling tidak sejak tahun 1918 para pemimpin sarekat Islam su- dah mulai memperjuangkan kepentingan petani terhadap pabrik. Sa- rekat Islam berhasil menekan pabrik agar menaikkan upah bagi buruh lepas dan sewa tanah di beberapa tempat, meski pernah juga administra- tor pabrik gula memindahkan pemimpin Sarekat Islam karena selalu membela kepentingan petani dan merugikan pabrik.' Tidak banyak

terjadi pangreh praja membela kepentingan rakyat. Seorang wedana |

28VYan Geuns, op.cit., hlm. 15-17.

2 Neratja, 23 Desember 1918.

30Tokoh nasionalis Comal, Wawancara, 15.12.75.

?Nasionalis Pangkah, Transkripsi Wawancara, 1/3, 27.11.75: Nerarja, 12 April 1919.

20

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

dan seorang kontrolir Belanda di Pekalongan memberi saran kepada administratur pabrik supaya sewa tanah dari pabrik gula disamakan dengan pembayaran antara petani sendiri. Administratur menjawab bahwa ketetapan besarnya sewa tanah sudah disetujui oleh residen.” Rakyat menyadari betapa berkuasanya seorang administratur pabrik, sehingga mereka beri dia julukan “besar pabrik.”

Kalau pembayaran sewa rendah hanya dikenakan pada mere- ka yang tanahnya disewa pabrik, maka pembagian air antara ladang tebu dan sawah dikenakan pula pada semua petani. Tebu sangat mem- butuhkan air, yaitu sebanyak hampir tiga kali kebutuhan padi. Petani mengeluh dengan semakin sulitnya irigasi bagi sawah, yang hanya dapat diperolehnya pada malam hari di musim tanam tebu. Irigasi, yang dikendalikan oleh orang Eropa, mengatur pembagian air. Pab- rik memperoleh banyak air untuk memenuhi kebutuhannya. “Persa- ingan untuk mendapatkan air bagi tebu dan sawah padi menimbul- kan pertengkaran dan penipuan yang tidak habis-habisnya.” Di da- erah yang tidak terdapat tanaman tebu, sistem irigasi diatur oleh ke- pala desa melalui pamong desa yang disebut “ulu-ulu.” Dalam ta- hun 1921 petani sering mengeluh, karena ulu-ulu sering lebih banyak menggunakan waktunya untuk menyalurkan air bagi kepentingan- nya, yakni kepala desa, daripada untuk kepentingan penduduk. Seng- keta mengenai air demikian hangatnya dan sering menimbulkan ben- trokan, sehingga sawah harus dijaga agar tidak ada pencurian air. Keter- gantungan petani pada tuan tanah kaya untuk mendapatkan pinjaman uang dan padi, terutama di musim paceklik, menyurutkan mereka untuk menuntut pembagian air yang lebih adil. “Tuan tanah kaya dapat membuat mereka menderita dengan menolak memberi pinjam-

an uang dan padi.”

2Sarimin Reksodihardjo, “Kenang-kenangan dari masa silam”, memoir teranggal 1 Januari 1965 (selanjutnya “Kenang-kenangan”), hlm. 85-85 (belum diterbitkan).

Sebutan “besar pabrik” bagi administratur pabrik masih umum di desa- desa. Rumah kediamannya yang lebih besar dari rumah kediaman bupati, disebut ”besaran.”

HJ,J van Klaveren, The Dutch Colonial System in the East Indies (The Hague, 1953), hlm. 172.

“SHoengoedia, “Verslag omtrent de oeloe-oeloe regeling in het Pemali- Tjomal,” Indisch Bouwkundig Tidschrift, 1921, hlm. 225.

21

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Kemerosotan yang menyolok bagi industri gula semasa depresi ekonomi merupakan krisis utama bagi Keresidenan Pekalongan. In- vestasi bagi pemeliharaan dan pembuatan irigasi baru terhenti, upah merosot, kerja musiman di pabrik juga terhenti. Jalan kembali ke eko- nomi subsistensi bukanlah menuju penyederhanaan kehidupan ma- syarakat pedesaan, tetapi pemiskinan dan kesengsaraan.

Ternyata depresi ekonomi memberi beban lebih berat di Indo- nesia dibandingkan dengan di negeri lain. Beban kaum tani bertam- bah dengan melihat menyusutnya penghasilan mereka. Pendapatan dari penjualan hasil perekebunan pun merosot, bahkan pernah sam- pai 70 persen.” Di pihak lain kebutuhan sehari-hari tidak berkurang, sedangkan bunga pinjaman dan pajak harus tetap dibayar. Harga padi turun lebih dari separuh di Pemalang Selatan antara tahun 1928 dan 1931, sedangkan pajak tanah naik hampir dua kali lipat.

Pulihnya industri gula di Pekalongan dan dibukanya kembali penggilingan-penggilingan tebu pada tahun 1937 tidaklah mempenga- ruhi upah di Tegal, yang terendah di Jawa. Pemulihan penanaman tebu di Pekalongan yang lebih cepat dibandingkan dengan tempat- tempat lain disebabkan karena rendahnya upah, yang merupakan daya tarik bagi pabrik-pabrik. Selain itu hanya diperlukan sedikit investasi tambahan untuk irigasi yang sudah ada.

Proses pemiskinan yang terjadi dalam tiga atau empat generasi kurang berarti dalam ingatan rakyat bila dibandingkan dengan pende- ritaan yang dialami pada tahun 1930-an. Selama dasawarsa itu, para pemimpin revolusi merasa kehilangan kesempatan buat hidup layak. Hal itu terjadi karena adanya pajak-pajak kolonial dan pabrik gula, yang didukung oleh birokrat. Peranan pangreh praja memang sangat menentukan. Sebagai pengamat keamanan dan hasil panen bagi Be- landa, peranannya diutamakan sehubungan dengan pentingnya gula dalam ekonomi. Beban pajak, kepadatan penduduk, khususnya di Te- gal, dan meningkatnya utang rakyat di satu pihak menjadikan pang-

3 Wertheim, Indonesian Society, hlm. 92.

3 fbid., hlm. 92. Wertheim mengutip Liga Bangsa-Bangsa, World Economic Surveys, tahun 1932-3, 1933-4 dan 1934-5 sebagai sumber analisisnya.

2Soekasno, “Grondwoeker als gevolg van Crediertransacties in het Pemalangsche,” Volkscredierwezen No. 24, 1936, hlm. 191.

22

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

reh praja berkedudukan sulit sebagai wakil rakyat terhadap pemerin- tah ataupun untuk dapat menolong petani. Di pihak lain mereka pun berperan sebagai pemungut dan pengumpul pajak yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasan terhadap pemimpin-pemimpin nasionalis yang sering mereka buru dengan galaknya, lebih daripada yang dilakukan oleh orang-orang Belanda sendiri. Bagi Belanda, pang- reh praja adalah pusat anti-nasionalis yang mengendalikan keamanan dan ketertiban melalui jaringan mata-mata dan informan. Kenaikan pangkat pangreh praja berdasarkan tiga hal: kemahirannya dalam me- ngelola administrasi, mengawasi kriminalitas, dan memungut pajak. Dalam mengawasi kriminalitas, seorang camat memperoleh Dana Po- lisi Rahasia (Geheime Politie Fonds) sebesar 15 gulden per bulan buat menggaji mata-mata. Karena penggunaan uang ini tidak harus di- pertanggungjawabkan dalam pembukuan terhadap para penguasa ko- lonial, beberapa camat yang menunjukkan kemampuannya dalam “menangkap orang bersalah” dan mencegah “kriminalitas serta pem- bangkangan” dalam wilayahnya, sering menggunakan gajinya sendi- ri buat menggaji mata-mata.”

Kegiatan pangreh praja tidak terbatas pada pengawasan politik dan pengumpulan pajak saja. Untuk menghadapi Sarekat Islam, kaum priayi pekalongan mendirikan organisasi dengan nama Pirukunan.” Beberapa organisasi pangreh praja anti-nasionalis serupa muncul di tempat-tempat lain di Jawa. Pada akhir tahun 1930-an misalnya, ca- bang-cabang Mardi Utama dibentuk ditengah-tengah rakyat desa yang miskin seperti yang terjadi di Pemalang Selatan. Ini merupa- kan gerakan pangreh praja dari tingkat camat ke bawah. Anggotanya kebanyakan para pemimpin dan pada umumnya menyandang sebut- an Raden Mas dan menjabat sebagai juru tulis atau pembantu juru tulis," Dengan ketuanya Camat Pulosari dan pengurusnya para pang- reh praja yang kebanyakan beranggotakan kepala desa, Mardi Utomo akrif di bidang kesehatan, olah raga, kerajinan tangan, dan kesenian.

Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 7.10,76.

“"Nerarja, 29 Agustus 1918.

#'Heather Surherland, The Making of.a Bureaucratic Elite: the Colonial Transformation of the Javanes Priayi (Singapore, 1979) hlm. 75, 123 (selanjutnya The Making).

23

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Programnya meliputi penanaman bambu dan teh untuk mencegah erosi, pembasmian tikus, pembangunan jamban di desa-desa, dan pembagian obat-obatan pemerintah guna melawan disentri, penyakit pes, dan mengurus pembagian beras merah, dan kacang bagi penderi- ta penyakit busung lapar pada tahun 1939.4 Dengan dana tambahan dari pemerintah, pangreh praja memperkokoh kekuasaan dan penga- ruhnya untuk menghadapi elite nasional dengan meringankan be- ban penderitaan rakyat. Tetapi dana ini sama sekali tidak mencukupi usaha penanggulangan bencana yang sudah semakin parah di Pe- malang Selatan pada pertengahan tahun 1939. pada bulan Juni ta- hun itu dilaporkan bahwa ada 1.436 orang terkena busung lapar, se- dangkan rumah sakit hanya dapat menampung sebanyak 200 pasi- en, termasuk 53 anak-anak. Dengan dimuatnya berita tentang benca- na tersebut, pemerintah memberi tambahan dana, yang kemudian disusul dengan penelitian tentang adanya kelaparan di Pulosari dan Belik.

Keresidenan terbagi dalam beberapa daerah berdasarkan kese- tiaan kepada pemerintahan kolonial, bahkan dalam kalangan priayi itu sendiri terjadi pula pembagian demikian. Pada masa kekuasaan VOC pada abad ke-17 dan 18, kaum priayi harus bekerja sama de- ngan VOC demi kestabilan ekonomi dan kepentingan finansial Be- landa. Di Tegal, sebagai hadiah, Belanda memberi janji kepada keluar- ga Reksonegoro untuk memerintah di Jawa sejak 1678, yang meng- anggap keturunan langsung dari Sultan Demak. Oleh karena itu priayi Tegal menghindari adanya perkawinan dengan priayi Pekalongan, ka- rena mereka dianggap sebagai keturunan kolabor pertama dengan Belanda di Semarang. Pernah terjadi perkawinan yang mengheboh- kan, mengguncangkan keluarga ini pada tahun 1936, dengan akibat merosotnya kekuasaan Reksonegoro di Tegal.

“Tokoh Pulosari, Wawancara, 29.11.74. .

13Algemeen Landbouwweekblad voor Ned. Indie, No. 14 30 September 1939, hlm. 186: De Indischman, 17 Mei 1939: Surabajash Handelsblad, 15 dan 16 Mei 1939.

24

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Bupati Reksonegoro X, mengawini Kardinah,4 saudara perem- puan Kartini. Kardinah mendirikan sebuah rumah sakit, sekolah un- tuk anak-anak perempuan, dan rumah yatim piatu anak-anak perem- puan Tegal. Karena tidak mempunyai anak, maka ketiga anak suami- nya dari istri kedua (selir) diambil dan dijadikan anak sendiri. Salah seorang dari ketiga anak itu ialah Susmono yang menjadi Reksonegoro XI, Pada tahun 1936 ia akan dipecat oleh pemerintah Belanda, karena hubungan asmaranya dengan seorang wanita Belanda (istri adminis- tratur pabrik gula Pangkah) yang akhirnya ia kawini. Belanda menu- duh Reksonggoro “telah melakukan penghinaan pada norma-norma kolonial Eropa,” sedangkan istrinya, yaitu putri bupati Batang, me- nuntut perceraian. Reksonegoro tidak mengindahkan ancaman itu dan mengira bahwa Belanda akan tetap memegang teguh janjinya kepada leluhurnya, bahkan rakyat Tegal mengirim petisi kepada pe- merintahan Belanda dan memihaknya.”

Sejak awal Belanda menganggap penguasa pribumi penting se- bagai pejabat yang mempertahankan hak-hak istimewanya, terutama kedudukan dalam adat kebiasaannya di mata rakyat. Karena itu bupati seharusnya tidak dikenai tindakan administratif secara terbuka atau direndahkan derajatnya, karena memiliki peranan adat sebagai alat untuk memperkokoh kekuasaan Belanda dengan cara-cara pribumi. Sudah bertahun-tahun kebutuhan perdagangan Belanda dan birokrasi administrasi mengurangi kekuasaan bupati, sementara bupati masih tetap mempertahankan status resminya. Biaya yang berlebihan, ko- rupsi dan tingkah laku yang aneh tidak dihiraukan oleh Belanda demi mempertahankan fungsi bupati.

Namun pada tahun 1920-an terjadi perubahan-perubahan so- sial di kalangan penduduk pribumi dan pada pemikiran penguasa

“'Kardinah menjadi korban revolusi sosial pada Peristiwa Tiga Daerah. Lihat Bab VI. Untuk bacaan lebih lanjut mengenai keluarga bupati-bupati Jawa, lihat Heather Sutherland, “Notes on Java's Regent Families.” Bagian I dan II, Indonesia, 16 Oktober 1973 dan 17 April 1974.

“Sutherland, The Making, hlm. 163.

“Ia kemudian menunjuk Mr. Besar sebagai pengacaranya, yang menjadi asisten residen Pekalongan di bawah Jepang, jabatan tertinggi yang terbuka untuk orang Indonesia di masa pendudukan itu. Wawancara, 24.7.75.

“Sutherland, The Making, hlm. 136, sumber asal analisis berikut ini.

25

ONE SOUL ONE STRUGGLE

kolonial Belanda. Para bupati itu semakin terasing dari kalangan cen- dekiawan rakyatnya, sedang pemerintah Belanda lebih mementing- kan kejujuran dan kesopanan dalam jabatannya. Perubahan dalam masalah-masalah sosial dan hubungan antara bupati dan penguasa kolonial menjadi kaku dan kurang demokratis.

Walaupun para bupati masih mempertahankan hak-hak istime- wanya, basis kekuasaanya yang tradisional mengurang, sehingga men- jelang tahun 1930-an kedudukan mereka semakin lemah. Lalu Rekso- negoro XI dapat dipaksa mengundurkan diri, karena Belanda meng- anggapnya telah melanggar tradisi sosial dan politik kolonial. Ia digan- tikan oleh seorang yang tidak menonjol, sehingga dengan menyolok merosotlah kekuasaan Bupati Tegal. Kabupaten Tegal telah diselamat- kan dari rongrongan wanita Belanda, walaupun belum tentu bisa lolos dari rongrongan rakyat yang revolusioner.

Keresahan Politik

Sebelum pemberontakan komunis tahu 1926, telah banyak ter- dengar keluhan yang menyangkut ketidakpuasan rakyat mengenai gaji dan keadaan kerja di perkebunan Eropa dan kecilnya kesempat- an untuk mendapatkan pendidikan. Pada tahun 1920-an keluhan- keluhan itu dikipasi oleh pemimpin Sarekat Islam yang aktif menye- rang diskriminasi antara priayi dan rakyat.

Anggota gerakan nasional, yaitu kaum pergerakan, merasakan tajamnya diskriminasi ini di bidang pendidikan, karena hanya meng- untungkan anak-anak priayi, terutama karena terbatasnya tempat bagi pribumi untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah dasar berba- hasa Belanda (HIS). Di pedesaan hanya mereka yang dipandang baik oleh camatlah yang mendapat kesempatan untuk dapat diterima di HIS. 8 Keluhan-keluhan lain tentang tingginya pajak pasar dan tidak demokratisnya pemilihan gemeenteraad (Dewan Kota) pun timbul. Priayilah yang mengusai Dewan, di samping itu mereka tidak mema- hami situasai di kampung dan jarang bergaul dengan rakyat.”

Guru sekolah dasar Comal, Wawancara, 16.12.75. “Neratja, 14 Desember 1918, 26 Mei 1919.

26

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Sesudah gagalnya panen di Jawa tahun 1918 terjadilah perge- rakan massa tani oleh sayap kiri Sarekat Islam Keresidenan Pekalong- an, khususnya di daerah pantai. Timbul kerusuhan-kerusuhan di perkebunan karet dan pemogokan-pemogokan di bidang industri, ditumpangi dengan memburuknya hubungan orang-orang Eropa dan pribumi seperti yang terjadi di Dinas Kehutanan Pemalang.” Pe- mogokan meningkat dalam jumlah dan jenisnya. Pemimpin Sarekat Buruh Gula menyampaikan keluhan kepada Gubernur Jenderal se- hubungan dengan adanya intimidasi polisi dan laporan-laporan pal- su yang diedarkan oleh para pejabat Belanda dan pangreh praja.”' Setelah Sarekat Islam pecah tahun 1923, banyak cabang Sarekat Is- lam menjelma jadi Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang didirikan PKI untuk para petani yang sealiran dan berada di luar pusat-pusat kota. Menjelang Januari 1926 jumlah anggota Sarekat Rakyat cabang Tegal sekitar 3.500 orang, dan cabang Pekalongan 3.230 orang (ter- masuk 160 orang Cina).” Pada tahun 1923 pemogokan buruh kereta api yang digerakkan oleh VSTP (Perserikatan Buruh Kereta Api dan Trem) merupakan awal dari pertumbuhan yang pesat dari Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan banyaknya anggota Sarekat Islam dan VSTP yang masuk bergabung.” Setelah pemogokan hak-hak VSTP Pekalongan untuk berkumpul di muka umum dibatasi oleh

penguasa kolonial."

Pada akhir Februari 1926 situasi politik di Tegal dan Pekalongan memantapkan golongan komunis untuk memberontak terhadap pe- nguasa, terutama dengan adanya ranting-ranting partai di sepanjang

2 Veratja, 14 Desember 1918: 26 Mei 1919.

8 Nerarja, 5 Agustus 1920, 18,22 dan 25 September 1920. Dalam tuntutan- tuntutan ini termasuk juga jam-jam bebas kerja bagi sembahyang Jumat.

““De Communistische Beweging in de Residentie Pekalongan Voor dan na de Beperking van het Vergaderrecht” lampiran dalam laporan Jasper (Residen Peka- longan) kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda (GG v NI) 26 Januari 1926, Mailrapporc (Mailr) 151/26 (dua angka terakhir menunjukkan tahunnya).

“3Residen Pekalongan (Schilling) kepada GG v NI, 28.2. 1927, Mailr. 354x/ 27. (“Xx rahasia).

“Ruth T. Mc Vey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca, 1965) hlm. 151 (selanjutnya cummunism). Lain-lain daerah dalam cakupan verggaderverbad (larangan berapat) yang dikenakan pada VSTP adalah Semarang. Kediri, Madiun, Priangan, dan Surabaya.

27

ONE SOUL ONE STRUGGLE

pantai antara Cirebon dan Pekalongan.” Sarekat Buruh Kereta Api berperan sebagai penghubung utama antara kota dan pedalaman.

Meningkatnya kegiatan kaum kiri mendorong Belanda untuk meningkatkan pula kewaspadaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Belanda, maka golongan kiri membentuk jaring-ja- ring bawah tanah di samping memelihara organisasi partai yang ada.” Organisasi kaum komunis ternyata masih lemah, sehingga pemberon- takan yang meletus di beberapa tempat gagal. Dengan adanya pembe- rontakan-pemberontakan tersebut, diadakanlah penangkapan-pe- nangkapan oleh polisi Belanda yang justru menambah ketidakpuasan rakyat karena adanya pajak yang bersumber dari pemungutan pajak, pemaksaan kewajiban jaga dan ronda malam (ronde-diensten), serta bersumber pula dari larangan-larangan untuk menyelenggarakan ra- pat.

Kejadian yang meletus di Dukuh Karangcegak, Kecamatan Ta- rub, merupakan salah satu akibat dari ketidakpuasan rakyat, di sam- ping pajak yang dipungut, keharusan untuk bekerja di kecamatan pun dirasakan oleh rakyat sangat berat. Mulai tanggal 24 Februari 1926, menjadi penjaga dan peronda desa merupakan tugas kewajiban. Kewajiban ini ditentang oleh suatu kelompok yang disebut “Persa- oedaraan Setia Hati” yang dipimpin oleh Suleiman, seorang tokoh Sarekat Rakyat. Walaupun Suleiman dan kawan-kawannya telah di- tangkap, rakyat tetap melanjutkan tindakan menentang tugas kewa- jiban itu. Karena itu Wedana Adiwerna dan Camat Tarub datang ke Dukuh Karangcegak untuk menyaksikan keadaan sebenarnya. Ada- pun yang dianggap sebagai “perlawanan” itu hanyalah wajah para pe- tani yang menantang sewaktu mereka sedang dalam perjalanan pu- lang ke rumah dari tempat kerjanya. Karena keadaan itu dianggap serius, keesokan harinya enam orang polisi didatangkan untuk meng- atasi “huru-hara” tersebut. Polisi itulah yang sebenarnya menciptakan huru-hara, karena mendobrak pintu rumah para pemimpin Sarekat Rakyat yang dituduh memimpin penentangan terhadap wajib jaga

8Mc Vey. Communism, hlm. 331. 3 bid. Juga lihat Mailr. 354x/27 untuk “Organisasi di Bawah Tanah" di Tegal tahun 1926.

28

KAUM NASIONALIS DAN ELITEBIROKRAT

tersebut, sehingga membangkitkan kemarahan rakyat yang segera me- ngepung wedana. Keesokan harinya wedana meminta bala bantuan dari polisi. Rakyat yang marah meningkat jumlahnya, lebih dari 200 orang: dengan bersenjatakan pentung, bambu runcing, dan parang pemotong tebu, mereka bersiap siaga. Sambil meneriakkan “Sabilil- lah” mereka menyerbu rumah seorang haji setempat, karena terdapat beberapa polisi dan agen PID yang sedang bersembunyi di tempat itu. Insiden ini menbawa kerusakan perabot rumah dan luka ringan di kalangan yang bersembunyi di rumah haji. Residen Pekalongan pa- nik dan mengirim kawat kilat kepada Gubernur Jenderal di Bogor. Kemudian datanglah bala bantuan polisi dari Sukabumi, Semarang, dan Kudus ke Karangcegak untuk menumpas “pemberontakan” itu. Sejumlah 5.326 anggota Sarekat Rakyat diinteograsi atau ditahan di sembilan kecamatan, dan sebanyak 3.510 kartu keanggotaan disita polisi.” Dalam tahun 1926 dari Karangcegak sedikitnya 8 orang te- lah dibuang di Boven Digul dan lebih dari 60 orang dipenjarakan di beberapa tempat di Jawa.”

Pada bulan September 1926 di Desa Bangle, Kawedanan Adi- werna, pabrik gula Pagongan menolak mengembalikan tanah yang: disewa, padahal sesuai kontrak, tanah itu harus dikembalikan kepada rakyat pada waktu dimulainya penanaman padi. Pabrik menolak pe- nebangan tebu, karena kadar gula masih rendah, sehingga menimbul- kan pertengkaran. Mandor tebu lalu melaporkan kejadian itu kepada Wedana. Enam orang yang berdiri membawa pisau penyabit rumput ditembak di tempat sebagai tindakan balas dendam Asisten Residen.”

Di antara daerah-daerah revolusioner yang penting yaitu Ujung- rusi, kota pabrik gula, di Kawedanan Adiwerna yang berpenduduk padat itu. Tokoh Ujungrusi dan pemimpin Sarekat Buruh Sugono Reksoputro yang selalu menekankan kemiripan ajaran suci Al-Gur'an dengan Marxisme meninggal di dalam penjara, dan menurut Belanda

“ Overzicht van de Inlandsche-Maleisch-Chineesche Pers, 16,17 April 1926, berjudul “De Ongeregelheden in Tegal.” Laporan Bupati Pekalongan, 28 Maret 1926: Mailr. 397x/26.

"Nama rakyat Karangcegak yang ditahan dan dipenjarakan tercarar di dalam “Buku Keanggotaan Perintis Kemerdekaan Cabang Tegal.”

“3Mailr. 354x/275 Overzichr 36, 4 September 1926.

29

ONE SOUL ONE STRUGGLE

ia bunuh diri. Alasan yang diberikan Belanda membangkitkan kema- rahan teman-teman dan keluarganya, sehingga Belanda terpaksa men- jaga makamnya selama 40 hari. Pahlawan Ujungrusi ini akan tetap mengilhami perjuangan mereka."

Perlawanan PKI yang meletus bulan Agustus dan September 1926 menunjukkan adanya semangat tinggi tanpa organisasi partai yang kuat. Perlawanan yang meletus sebelum matang ini membuat Belanda dapat membersihkan gerakan revolusioner dengan bantuan mata-mata dan informannya. Belanda dapat menangkap seluruh pim- pinan partai di Tegal dan Pekalongan sebelum 12 November 1926, yaitu tanggal yang direncanakan untuk memulai revolusi.S! Dengan adanya penangkapan itu, banyak tempat-tempat yang telah memper- siapkan diri untuk memberontak, menjadi tidak berdaya.

Arus revolusi PKI yang terlalu cepat dan pecah sebelum waktu- nya di tahun 1926 bukanlah tidak ada kelanjutannya. Di samping kegagalan-kegagalan dan penangkapan-penangkapan yang dialami, kejadian itu telah menjadikan PKI sebagai pelopor revolusioner di Tegal, yang dengan gigih telah melawan pajak-pajak, kerja paksa (cor- vee) yang berat, dan pabrik gula.

Meskipun Pekalongan tetap dianggap Belanda sebagai satu dari dua keresidenan yang aktif dalam bidang politik di Jawa Tengah pada tahun 1930,9? namun sayangnya kegiatan mereka terpecah belah dan terbatas pada kelompok-kelompok kecil di ibukota kabupaten. Mere- ka sangat tergantung pada kejelian PID (Polisi Intel Belanda) dan pemimpin-pemimpin mereka yang tidak berada di penjara, yaitu be- berapa pengikut Soekarno, PNI-baru dan kaum Nasionalis Islam. Adapun kegiatan PNI di kota Pekalongan pada enam bulan terakhir tahun 1929 berada di bawah komando Kromo Lawi, (lihat lampiran biografi) yaitu seorang bekas anggota Angkatan Laut Belanda yang dipecat karena “condong ke komunis.” Sampai dengan Desember 1929, PNI mempunyai lebih dari 500 anggota. Mereka berhasil mele-

@Lihat McVey, Communism, hlm. 340,478, catatan 7: Mailr. 354x/27.

S!McVey, Cummunism, hlm. 341-44.

S1 Memorie van Overgave (M.v.O.) PJ. van Gulik, Gubernur Jawa Tengah 1930. Mailr. 126/30. Lain daerah adalah Semarang.

30

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

takkan program-programnya secara teratur dengan dana keuangan yang cukup banyak. Penggeledahan rumah-rumah anggota dan pe- nangkapan Kromo Lawi pada akhir Desember 1929 diikuti dengan penahanannya selama lima bulan, mengakibatkan banyaknya peda- gang Minangkabau yang menjadi pendukung PNI, kembali ke Pa- dang. Gerakan itu lalu surut, walaupun para pedagang itu tetap mendukungnya sampai tahun 1930. Dalam bulan Mei 1930, Kromo Lawi dibebaskan dari tahanan, tetapi PNI kemudian dibubarkan pada bulan April 1931.

Pada masa itu Tegal tidak mempunyai tokoh pengikut Sukarno yang kuat seperti Kromo Lawi, yang dapat membangkitkan kembali sisa-sisa pergerakan setelah adanya malapetaka 1926. Budi Utomo, yang dipimpin oleh seorang ahli hukum “sayap kiri” Mr. Sastromul- yono, dan Muhammadiyah merupakan satu-satunya tanda kehidupan politik di Tegal pada akhir tahun dua puluhan.8 Selain PNI terdapat pula dua partai nasionalis lainnya yaitu Partindo (Partai Indonesia) dan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Lemahnya pergerakan di Tegal karena lebih banyaknya gangguan, baik dari PID maupun dari polisi, menyebabkan kondisinya lebih parah daripada Pemalang, oleh karena pemberontakan pada tahun 1926. Kelompok aktif, Indonesia Muda, yang didirikan dan dipimpin oleh Supeno, seorang mahasiswa dari Tegal, dibekukan ketika polisi meminta semua anggotanya me- nandatangani pernyataan bahwa mereka telah meninggalkan organi- sasi itu. Beberapa dari mereka kemudian mendirikan Islam Studie Club, sebagian lainnya bergabung dengan Muhammadiyah, dan Su- peno masih mengadakan hubungan erat dengan kelompok Indonesia Muda, baik di tahun 1930-an maupun semasa pendudukan Jepang.

Kelompok Islam Modernis kedua, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia), walau tidak mengalami gangguan, juga ditimpa kemero- sotan seperti setelah keberhasilannya yang singkat di Pekalongan ta-

S!M.v.O., JJ.M.A. Propelier, residen Pekalongan, Oktober 1929- Januari 1932. Mailr. 339/32, Bijlage: Politiek Toestand.

“Residen Tegal mencatat bahwa keadaan politik “sangat memuaskan” dan penggeledahan rumah dalam Desember 1929 terhadap PNI di Pekalongan sebe- narnya tidak perlu dilaksanakan di Tegal, karena tidak ada cabangnya di Residensi Tegal, J.C. Brinks, M.v.O.

31

ONE SOUL ONE STRUGGLE

hun 1929. Baru setelah tahun 1931, ketika kantor PSII cabang kere- sidenan pindah ke Batang, organisasi itu menjadi lebih efektif kem- bali.55 PSII, partai besar tertua sebelum perang berasaskan Nasionalis- me dan paham non-koperasi yang merupakan kelanjutan perkembangan Sarekat Islam pada tahun 1920-an, dan mempunyai pembinaan kader yang efektif di Tegal di bawah kepemimpinan Wondoamiseno.Ss Di wilayah pedesaan, orang-orang sengaja menggunakan alasan agama me-

— nentang pengambilan contoh darah oleh petugas kesehatan dalam prog-

ram pemberantasan penyakit pes. Para pemimpin gerakan rakyat ini menjelang tahun 1932 dipenjarakan setelah adanya bentrokan-ben- trokan dengan petugas Dinas Kesehatan. Selain para pendukungnya di ibukota-ibukota kabupaten, Muhammadiyah juga mempunyai dua banteng yang kuat di Keresidenan Pekalongan, yaitu pertama, kota per- dagangan makmur Bumiayu (di bagian Kabupaten Brebes) dan ke-

| dua, Pekajang,/pusat tekstil tenun tepat di selatan Pekalongan. Di bi- . dang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan HIS Muhammadiyah

untuk menberi pendidikan kepada yang tidak berhasil memasuki HIS pemerintah. Selain adanya perbedaan dalam aliran keagamaan, tokoh PSI! K.H. Abu Suja'i, yang mengfang pengambilan darah dari tubuh jenazah, tidak bersedia bekerja sama dengan Muhammadiyah karena mereka dianggap sangat moderat dan pro-pemerintah kolonial.”

Di Kabupaten Brebes, sebelum perang pergerakan menghadapi masalah-masalah yang berbeda-beda, yaitu terbaginya secara fisik an- tara Brebes dan Ketanggungan sebagai pusat yang lebih aktif, dan terletak di jalur penting kereta api di daerah selatan. Di Ketanggung- an, Taman Siswa dipimpin oleh orang-orang pergerakan, sedangkan di Brebes tidak demikian halnya. Ketanggungan juga menjadi pusat, baik gerakan Islam modern maupun NU (Nahdlatul Ulama), serta mempunyai satu dari dua sekolah menengah pertama (MULO) swas-

“SMailr. 339/32.

“Ola kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pertama Amir Sjarifuddin tahun 1947, lalu Wakil Perdana Menteri kedua dalam kabinet kedua Amir, mewakili PSIL.

“Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis (selanjutnya “Jawaban”) 6 November 1972 .

32

. KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

ta yang terdapat di Tiga Daerah tersebut.

Pemalang agak berbeda dari lain-lain kabupaten, hal ini dise- babkan oleh adanya tokoh Sarino Mangunpranoto, ketua Perguruan Taman Siswa, seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh di Pe- malang dalam tahun 1930-an. Ia juga memimpin koperasi dengan dukungan kepala-kepala desa sampai tahun 1943. Sarino mengajak Partindo dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menggunakan gedung Taman Siswa bagi rapat-rapatnya, walaupun ia sendiri bukan anggota suatu partai. Selain itu, ia juga pemimpin organisasi kepanduan. Karena hubungan pribadinya yang dekat de- ngan pejabat Belanda dan polisi, maka tokoh nasionalis moderat Pe- malang ini tidak mengalami gangguan polisi dan pangreh praja seperti di daerah lainnya. Taman Siswa tidak pernah ditegur karena mengi- zinkan Partindo atau Indonesia Muda menggunakan gedung-gedung- nya untuk rapat-rapat politik, atau karena dengan sengaja tidak mengi- barkan bendera Belanda pada hari ulang tahun kelahiran Ratu Wi- helmina, ataupun karena tidak memecat seorang pengajarnya berda- sarkan peraturan Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie) pada ta- hun 1933.

Kaum nasionalis radikal di keresidenan ini sesudah November 1926 kekurangan pemimpin karena banyak pemimpinnya dibuang ke Boven Digul atau dipenjarakan.” Kaum radikal yang tinggal disa- lurkan ke Persi (Persatuan Sopir Indonesia) cabang Cirebon yang ber- ada di bawah pimpinan Mr. Mohammad Yusuf.”

“€Sarino, Wawancara, 9.7.76. Lihat juga Anton Lucas, “The Bamboo Spear Pierces the Payung: the Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945” (Ph.D. The Australian National University,1980) selanjutnya Bamboo Spear, him. 33 catatan 102-4.

Untuk “Sekolah Liar” lihat Bernard H.M Vlekke, Nusantara: History of Indonesia, (Den Haag dan Bandung, 1959), hlm. 384, “Sekolah Liar” dianggap oleh Belanda sebagai sekolah yang tidak terurus baik karena guru-gurunya “tidak bermutu.”

"Mereka yang paling awal kembali dari Digul karena bersedia me- nandarangani pernyataan janji untuk tidak berperan serta lagi dalam kegiatan politik apa pun.

? Kemudian memimpin PKI yang didirikan kembali di Cirebon pada November 1945. -

33

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Para Lenggaong

Salah satu kelompok sosial yang berperan dalam perkembangan politik dan memainkan peranan penting sebelum Oktober 1945, adalah para “bandit” atau lenggaong. Mereka mempunyai keduduk- an yang istimewa di mata masyarakat baik karena kebaikannya mau- pun kejahatannya, suatu campuran antara pemenuhan kewajiban ke- sejahteraan sosial dan religio-mistisnya dengan perampokan dan pe- merasan yang mereka lakukan. Sedang kelompok lain yaitu pokrol bambu yang bekerja untuk membantu orang-orang lemah yang hak- haknya dilanggar menjadi membantu di pengadilan demi kepenting- an kaum miskin.

Arti lenggaong dipergunakan dalam istilah yang berbeda-beda. Mereka dianggap mempunyai “derajat” tertentu di mata penduduk setempat karena tingkat pengetahuan (nge/mu) yang hanya dikuasai oleh orang-orang terbatas saja atau “kanuragan” dan kekuatan magis (kesakten) yang diberikan oleh ngelmu itu melalui inilah para lengga- ong bisa mencapai berbagai tingkat kekebalan dan semacam kesuci- an.”

Pada ujung terbawah dari skala ini terdapat bajingan dan pencu- ri, sedangkan kawasan kota menghasilkan pencoleng yang berkualitas lebih tinggi. Beberapa kelompok dikenal karena keahliannya berkelahi dan beberapa lainnya lagi menghimpun pencuri-pencuri lebih ren- dah. Jago-jago berkelahi dan pemimpin pencuri (pentolan ini diang- gap memiliki kekebalan lebih tinggi yang mereka peroleh dari azimat yang lebih kuat dan bersifat melindungi. Mereka mempunyai kebera- nian lebih besar dan kontak-kontak lebih rapi.

Masyarakat petani setempat memandang lenggaong dengan rasa segan, takut, dan takjub. Priayi dan penguasa kolonial pura-pura bersikap lebih unggul, menyebutnya sebagai kecu, garong, dan begal walaupun ada ketergantungan tertentu pada lenggaong. Belanda di Comal menjulukinya “anggaok,” artinya burung gagak (pemakan

?Onghokham, “Madiun,” hlm. 64: lihat juga AJJ. Stockwell, British Policy and Malay Politics during the Malayan Union Experiment, 1942-1948 (Kuala Lumpur, 1978), Bab 8, mengenai kekuasaan polirik dan sifat magis-spiritual dari kultus di dalam kehidupan pedesaan di Malaysia sesudah Perang Dunia II.

34

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Bangkai). Bagi penduduk pribumi, mereka dipandang sebagai jago, pendekar, atau sang juara, sebutan yang menunjukkan tingginya status mereka di dalam kehidupan pedesaan.

Seorang nasionalis dari Kawedanan Comal tempat terdapat ba- nyak lenggaong, melukiskannya sebagai berikut:

Kalau pencuri hampir setiap desa ada orang yang kerjanya mencuri,

. tetapi lenggaong tidak mesti. Lenggaong adalah orang yang kuat se-

cara fisik dan punya ilmu-ilmu (ngelmu) dalam, untuk menjadi leng- gaong memerlukan waktu lama belajar sifat dan ilmu-ilmu dalam. Dan kalau sudah mendapat sebutan lenggaong nafkah hidupnya bu- kan dari mencuri, tetapi dari orang lain yang memerlukan perlin- dungannya. Pada zaman penjajahan umumnya disegani oleh rakyat sebab tindakannya tidak mengganggu rakyat, dan yang diganggu ada- lah aparat Belanda atau kalau yang rakyat yang diganggu yang dikate- gorikan tuan tanah.

Kadang-kadang seorang lenggaong mempelajari silat di pesan- tren, dan kembali ke desanya dengan sedikit pengetahuan tentang kata-kata Arab. Di mata rakyat ia memiliki pengetahuan keagamaan yang tinggi dan ilmu kanuragan, sehingga badannya kebal terhadap senjata, berilmu siluman, yaitu kepandaian seseorang untuk bisa memasuki dan meninggalkan rumah tanpa diketahui orang lain.” Adanya unsur-unsur magis religius yang kuar di daerah pedesaan Is- lam menyebabkan tidak sedikit kiai-kiai di desa-desa Keresidenan Pekalongan yang dipuja-puja karena ilmunya itu.

Di Pemalang Selatan makam seorang lenggaong terkenal hingga kini masih diziarahi karena sewaktu hidup di masa paceklik, ia mencu- ri makanan dari orang-orang kaya dan dibagi-bagikan kepada mereka yang merintih kelaparan.” Pada akhir abad ke-19, Gentoloyo Nayo Genggong dari Pacul (Tegal) adalah satu dari tiga lenggaong terkenal pesisir barat yang suka mencuri kerbau, mengubah bentuk tanduk- nya sehingga tidak dapat dikenali lagi oleh pemiliknya, lalu disem-

Tokoh nasionalis Comal, Jawaban, 15.6.76.

Lihat Geirge Guinn, “The Javanese Science of Bulgary,” Review of Indonesia and Malaysian Affairs, Jilid 9, No. 1 Januari-Juni 1975, hlm. 33-34.

7Lurah Kreyo (Pemalang Selatan), Wawancara, 8.2.75. Orang ini disebut “maling pandung aguna.”

35

ONE SOUL ONE STRUGGLE

belih, dan dagingnya dibagi-bagikan kepada si miskin. Tahun 1919, yaitu tahun panen terburuk, perampokan merajalela di Pekalongan, rakyatnya berada diambang kelaparan dan makanannya bercampur dedak (serbuk halus dari kulit padi untuk makanan ayam—Peny.) dan beras. Gerombolan perampok mempergunakan senapan patah yang disebut “blosdrong” untuk merampok emas dan pakaian orang- orang kaya.” Di zaman kolonial, tokoh-tokoh lenggaong ini berperan sebagai kuasa penengah antara desa dan dunia luarnya, maupun antara lurah dan rakyat di dalam desanya sendiri.” Mereka sering kali mem- punyai hubungan timbal balik dengan kepala desa dalam menjamin keamanan desa, bertindak sebagai pengawal pribadi pada perayaan- perayaan desa seperti di dalam tayuban (berjoget bersama ronggeng diiringi gamelan). Tayuban yang popular di pedesaan digunakan oleh para lenggaong untuk tempat pertemuan dan mempertebal kesetiaka- wanan, sehingga hampir di setiap kecamatan terdapat tempat perte- muan semacam itu. Penguasa kolonial memang tidak membersihkan lenggaong secara tuntas, walaupun diakui bahwa mereka itu kasar na- mun masih diperlakukan sebagai alat mengontrol rakyat oleh golongan elite birokrat.

Desa-desa yang didiami lenggaong memang masih sulit dikon- trol oleh penguasa, karena tanah yang dapar disewa dengan murah tidak dapat diperoleh dengan mudah, dan tanah tersebut harus dikembali- kan pada batas waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu Belanda meng- anggap perlu pangreh praja yang akan ditempatkan di kecamatan- kecamatan daerah pabrik harus diberi percobaan dulu. Ekonomi mo- neter telah memasuki kehidupan daerah pabrik, sehingga pelacuran, judi, minuman “du” (minuman keras terbuat dari ampas tebu) dan perampokan menjadi sebagian dari kehidupan rakyat di daerah terse- but.

Keadaan sosial ini menjadi strategi PKI dalam menarik unsur- unsur “di luar hukum” itu ke dalam partai selama tahun 1920-an.

"Tokoh nasionalis Tegal, Wawancara, 20.11.75. Gentolo Nayo Genggong adalah kakek K.H. Abu Suja'i, tokoh PSII Tegal. “Gento” menurut logat Tegal berarti “pencuri yang mahir atau berguna.”

"7 Neratja, 3 September 1918, 11 Januari 1919,

"Lihatlah pembahasan tentang jago dalam Onghokham, Madiun, hlm. 63-69.

36

KAUM NASIONALIS DAN ELITE BIROKRAT

Mereka tertarik kepada PKI “...sebagian karena ketidakpatuhannya kepada penguasa dan bukan karena kepentingan kelas atau doktrin.” Dalam bulan Maret 1925, Alimin mendesak pimpinan partai setem- pat untuk mencari kampung-kampung sasaran bagi penjahat yang akan memimpin teman-temannya dalam perampokan, dan dua perti- ga hasil perampokan akan dibagikan kepada PKI." Tidak sedikit to- koh Sarekat Rakyat yang menjadi kerja sama dengan lenggaong di desanya selama periode ini.

Sementara itu pokrol bambu merupakan sebuah barometer penting yang menunjuk sejauh mana rasa sakit hati atau keresahan rakyat terhadap elite birokrat di Tiga Daerah. Bila lenggaong sebagai calo kekuasaan bertindak atas nama rakyat pedesaan yang jumlahnya semakin membesar, maka pokrol bambu adalah calo hukum pembela di dalam maupun di luar gedung pengadilan dari ketamakan tukang- tukang riba yang sebagian besar adalah orang-orang Arab dan peja- bat yang kelewat bersemangat. Meski terdapat banyak macam pokrol bambu di seluruh Jawa, namun semuanya mempunyai pengetahuan tentang bagaimana sistem hukum yang sebenarnya berlaku tanpa me- nyandang gelar resmi di bidang pendidikan hukum.?'

Di Tiga Daerah hampir setiap desa mempunyai seorang pokrol bambu. Pokrol bambu menjadi sumber nafkah hidupnya, karena se- ring didapatnya sejumlah uang dengan melakukan pembelaan atau upaya hukum dalam kasus-kasus pinjam-meminjam, penggadaian sawah, harta warisan, dan gugatan-gugatan terhadap kepala desa mau- pun pejabat yang lebih tinggi. Bila si pemerkara tidak punya uang, paling tidak dia biasa mengajak pokrol bambu makan sate di kota. Para pokrol bambu ini dibenci hampir oleh semua pangreh praja, karena mungkin dianggap terlalu lincah, pandai menulis surat, pandai berbicara dan mahir berdebar, terutama sejak mereka memiliki kebi-

9McVey, Communism, hlm. 229.

“Harry T. Benda and Ruth T. McVey (editors) The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Document (Cornell University Modern Indonesia Project, 1960 hlm. 3,10.

#IDaniel S. Lev, “Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia” dan Claire Holt (ed.) Culture and Polirics in Indonesia (Ithaca, Cornell University Press, 1972), hlm 259.

37

ONE SOUL ONE STRUGGLE

asaan suka menulis surat kepada wedana dan menyingkap korupsi para kepala desa dan camat. Perannya diduga mengandung arti lebih penting di dalam adat kebiasaan, yaitu bahwa menentang penguasa berarti mengundang semacam tulah (petaka—Peny.) atau ketidakber- untungan untuk dirinya. Selama tahun-tahun 1930-an, banyak pok- rol bambu menjadi anggota Partindo di ranting-ranting pedesaan, dan mereka itu membantu membela si lemah terhadap penindasan — pangreh praja.” Yang menarik lagi ialah bahwa seorang pokrol bambu yang tersohor ternyata seorang Indo-Belanda yang mengirim surat dalam bahasa Belanda kepada bupati tentang para wedana yang me- lakukan paksaan, bahkan dia mampu menghidupkan proses sidang pengadilan dengan sengatannya yang jenaka.)

2?Sarino Mangunpranoto, Wawancara, 2.1.76. 23Camat Tonjong (Wadyono), Wawancara, 21.1.76.

38

BAB DUA

PENGALAMAN MASA JEPANG: SWASEMBADA PENUNJANG PERANG, BEBAN EKONOMI YANG BERAT

MASA kolonial Belanda yang panjang telah mengakibatkan berba- gai bentuk penderitaan bagi berbagai lapisan masyarakat, khususnya lapisan terbawah. Kenyataan-kenyataan ekonomi yang buruk semasa pendudukan Jepang mengembangkan adanya korupsi dan penindas- an elite tradisional terhadap rakyat kecil. Dari sebab itu rakyat belajar melawan tuntutan-tuntutan yang keterlaluan dari penguasa. Tidak sedikit reaksi mereka timbul dengan lenyapnya harapan para Jepang sebagai juru selamat yang akan membebaskannya dari kekuasaan ko- lonial.

Bagi rakyat, beban ekonomi semasa Jepang meningkat beratnya dibanding dengan zaman kolonial. Jepang mempergunakan kaum elite birokrat dan tokoh-tokoh rakyat untuk politik penjajahannya yang memberatkan lapisan bawah. Politik Jepang inilah yang mem- perlebar jurang perbedaan antara rakyat dan para pemimpinnya, dan menimbulkan rasa dendam yang meledak sejak Agustus 1945.

Setelah Belanda menyerahkan Hindianya kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, maka pada tanggal 17 Maret, penguasa baru itu tiba di Keresidenan Pekalongan, di saat wilayah ini belum pulih dari pergolakan sosial dan huru-hara dengan jatuhnya pemerintahan kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gudang, jembatan, instalasi pelabuhan di sekitar Te- gal, termasuk tangki penyulingan minyak BPM (Bataafsche Petroleum

39

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Maatschappi) juga dihancurkan. Di Pekalongan, Belanda memerin- tahkan agar semua mesin pabrik gula, pemintalan, dan tenun diprete- li. Sampai rantai sepeda harus dibuang dari sepedanya ke sungai agar tidak dapat digunakan musuh.' Wedana Wiradesa yang wilayahnya berpantai itu diperintahkan mengawasi langsung penenggelaman pe- rahu-perahu kecil penangkap ikan, tetapi dia memerintahkan me-

nyembunyikan perahu itu dengan menariknya ke hulu sungai meng- — Ingat perahu adalah alat vital bagi kehidupan nelayan.?

Pabrik-pabrik gula karena sulit diberi penyamaran diperkirakan akan menjadi sasaran utama pemboman Jepang, ternyata tidak kun- jung terjadi. Rakyat menyadari bahwa penguasa kolonial tidak menge- tahui situasi peperangan yang sebenarnya, sehingga tidak mempu- nyai suatu rencana apa yang harus dilakukan. Atas perintah sebuah badan baru yang bernama Dinas Perlindungan Serangan Udara (Luchtbescherming Dienst) rakyat menggali lubang perlindungan yang cukup luas bagi setiap keluarga yang bertempat tinggal di sekitar pabrik. Sampai-sampai orang sering bercanda, “Bila bom jatuh tidak perlu lagi digali lubang kubur, karena sudah tersedia.”?

Dengan jatuhnya kekuasaan Belanda, pangreh praja di keresi- denan itu bagaikan kehilangan tulang punggung kekuasaannya. Ber- bagai milisi ciptaan Belanda membubarkan diri. Pangreh praja ha- nya bisa menunggu tanpa daya sambil menyaksikan adanya peram- pokan yang menyebar cepat dari kecamatan yang satu ke kecamatan lainnya. Toko-toko milik Cina, rumah-rumah gadai, dan penggiling- an padi di kebanyakan daerah menjadi sasaran utama. Pangreh praja sendiri kadang kala hampir tidak menghindari serangan dan sering kali menjadi obyek intimidasi massa yang bangkit kemarahannya." Polisi Belanda dan para administratur tampak bingung untuk memak- sakan kewenangannya.

'Sujono, Transkripsi 1/4, 29.7.73. Sujono waktu itu adalah Sekwilda Kabupaten Pekalongan. Pada awal revolusi menjadi sekretaris keresidenan, dan residen pada periode gerilya. Lihat fotonya di Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah (Djakarta, 1953-1954), hlm. 76.

?Sarimin Reksodiharjo, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 87.

Tokoh nasionalis Pangkah, Transkripsi I/Il, 27.11.75.

“Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 88.

40

PENGALAMAN MASA JEPANG

Terlihat suasana yang luar biasa di mana-mana. Waktunya ber- tepatan dengan waktu panen padi pertama. Serombongan petani wa- nita berduyun membawa ikatan padi hasil bagi upah menuai (ba- won), sewaktu mereka menyaksikan sekelompok orang menjarah se- buah toko, lantas melemparkan padinya begitu saja dan mengikuti tindakan mereka tanpa canggung. Penduduk Cina kabur mencari per- lindungan di kantor-kantor pemerintah mendengar desas-desus bah- wa barang-barang tergadaikan dikembalikan tanpa tebusan, maka ra- tusan petani dengan kartu gadainya melimpahi halaman rumah gadai Pemalang. Karena rumah gadai itu masih dijaga ketat oleh sekelom- pok milisi yang setia, maka segerombolan massa itu pun mulai berte- riak “beras dibagi”, dan tiga penggilingan padi milik Cina pun di rampok sedangkan mesin-mesinnya dirampas. Lima belas orang di- nyatakan tewas ketika bangunan besar penimbunan padi roboh, lalu masa itu pun menyerbu sekitar 100 toko milik Cina, menjarah isinya dan mengangkutnya ke desa masing-masing. Wedana Pemalang me- lepas tembakan peringatan ke udara, namun sia-sia belaka. Kosong- nya pengawalan Belanda memungkinkan para narapidana menjebol dua buah rumah penjara di Pekalongan, lalu kabur menggabungkan diri ke dalam arus pemberontakan umum itu. Hubungan rakyat de- ngan pangreh praja tercermin dari apa yang tengah terjadi di Kabupa- ten Pekalongan. Setelah Satuan Penjaga Kota (Stadswacht) dan polisi membubarkan diri, muncullah serombongan orang menyerbu me- masuki halaman Kabupaten dan mengambil pedang-pedang polisi yang tergantung di rumah jaga. Selagi istri Bupati terdengar menjerit memin- ta bantuan, Bupari Raden Ario Suryo terkejut dan jatuh pingsan. Sekre- taris Bupati segera menelepon residen Belanda, melaporkan apa yang sedang terjadi." Belanda sudah tidak berdaya menghadapi “pemberon- takan-pemberontakan” itu. Keamanan dan ketertiban Orde Lama te- lah lenyap untuk selama-lamanya.

“Penjahit di pasar Pemalang, Wawancara, 4,12.74. SSujono, Transkripsi 1/3, 29.7.73.

41

ONE SOUL ONE STRUGGLE

1 Politik Ekonomi Jepang Divisi ke-16 tentara Jepang adalah yang pertama mendarat di bumi Indonesia. Merekalah pelaksana semua tugas penting Tokyo untuk membangun apa yang mereka sebut “Asia Timur Raya yang makmur sejahtera di bawah pimpinan Dai Nippon” dengan jalan se- cepatnya memperoleh dan menguasai sumber alam dan manusia, khususnya bahan pangan dari Jawa, guna memenuhi kebutuhan ten- tara Jepang. Jawa semakin menjadi penting sebagai basis suplai Jepang, sebagai sumber beras dan garam bagi Malaya. Sebaliknya Malaya me- rupakan satu-satunya sumber bagi gula dan biji-bijian. Rokok, kina, dan bahan pokok logam juga merupakan ekspor penting dari Jawa.” Pada akhir masa perang, Jepang melaksanakan kebijaksanaan politik ekonomi “mencukupi kebutuhan sendiri” (genchi jikatsu) di wilayah pendudukannya. Pada akhir tahun 1943, angkutan khusus- nya kapal, antara Jepang dan daerah pendudukannya di Asia Tenggara menjadi sukar atau bahkan tidak mungkin. Banyak bagian wilayah itu masih menggantungkan diri pada suplai dari Jepang atau surplus dari wilayah lain. Ketika posisi Jepang dalam peperangan melemah, penguasa Jepang memerintahkan semua pasukan di wilayah pendu- dukannnya agar mampu berswasembada. Kebijaksanaan inilah yang mendasari kewajiban paksa mengumpulkan semua hasil perkebunan oleh pemerintah Jepang, pembagian dan penjatahan surplus produksi pertanian rakyat, khususnya padi dan lain-lain bahan kebutuhan hi- dup yang semakin langka serta perekrutan paksa tenaga kerja untuk berbagai proyek di wilayah masing-masing maupun di luar Jawa. Ke- takutan akan serangan dari selatan mendorong Jepang melakukan pengumpulan cadangan logistik, mesiu, dan bahan pangan di tempat- tempat terpilih di Jawa. Tertutupnya pasaran ekspor, membuat indus- tri gula di Jawa gulung tikar, jumlah pabrik yang beroperasi menu-

'Miyamoto, Shizua, “Economic and Military Mobilisarion of Java, 1944- 1945' dalam Anthony Reid dan Oki, Akira (eds.). The Javanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942-1945 (Ohio, 1986). Tabel 3 dan 4, hlm. 283- 239.

8Jbid,

42

PENGALAMAN MASA JEPANG

run dari 85 di tahun 1942 menjadi 13 di tahun 1945. Dua dari yang 13 ini, yakni Pangkah dan Banjaratma, berada di wilayah Keresidenan Pekalongan.

Setibanya di Keresidenan Pekalongan, yang kemudian namanya diganti menjadi Pekalongan-shu, asisten residen baru Jepang yang bernama Toshio Ota, menyatakan:

Saya merasakan terbelahnya secara tajam masyarakat ini antara si kaya

dan si miskin. Hanya segelintir pejabat tinggi berpendidikan Barat

versus sebagian besar rakyat Indonesia yang miskin. Selain itu ekono- mi di tangan orang-orang Cina penduduk mempunyai kesempatan kecil sekali untuk memperoleh uang tunai, kecuali bagi pekerja kasar yang hanya diberi makanan harian... Perkebunan-perkebunan Belan- da menguasai tanah yang terlalu luas atas kerugian kaum tani, se- hingga banyak penduduk meninggalkan desa-desanya buat mencari kerja. Tampak di sini banyak petani miskin... Saya merasa berkewajib- an mengurangi perbedaan kesejahteraan ini sejauh mungkin."

Betapapun prakarsa semacam ini nampaknya tidak tersebar luas di Keresidenan Pekalongan, pelaksanaan politik swasembada ini dian- dalkan sepenuhnya kepada pangreh praja, yang jaman kolonial Belan- da mempunyai peran ekonomi penting sebagai pengumpul pajak. Sedangkan kini peran itu ditambah dengan pengaturan pembagian bahan sandang dan bahan-bahan baku lainnya dari tingkat kecamatan ke bawah. Mereka pun bertanggung jawab atas penambahan romusha yang dikirim ke berbagai proyek di dalam wilayah keresidenan ma- sing-masing. “Senanciasa orang-orang Jepang itu menengok kami, kami adalah pengawas ekonominya,” ujar seorang camat.

Kemauan baik semula terhadap Jepang dengan segera berubah menjadi guncangan batin dan rasa muak setelah berkenalan dengan cara-caranya yang kasar itu. Tak ada kelompok masyarakat di Pekalong-

“Produksi gula secara mencolok jatuh dari 1.326.000 ton dalam tahun 1942 menjadi 84.000 ton dalam th. 1945. B.R.O,G. Anderson, 'Japan: “The Light of Asia”, dalam J. Silverstein (ed.), Southeast Asia in World War II: Four Essay, (New Haven, Yale University SEA studies No. 7), hlm. 40.

"Toshio Ora, Jawaban tertulis atas pertanyaan penulis 10.2.78. (Saya berterima kasih kepada Akira Oki untuk semua terjemahan korespodensi dengan Ora). Selanjutnya dikutip “Jawaban.”

43

ONE SOUL ONE STRUGGLE

an, bahkan pangreh praja pun tak tahan atas penghinaan dan tindak kekerasan Jepang. Mereka itu khususnya pejabat, merasa sakit hati bila dipanggil #owe (kamu dalam bahasa Jawa ngoko) atau bakero (tolol dalam bahasa Jepang) atau kena tempeleng gara-gara tidak menun- dukkan kepala lebih rendah sewaktu melewati depan pos jaga tenta- ra Jepang."' Seluruh masyarakat Jawa menderita dan hubungan antara pangreh praja dan petani menjadi lebih buruk dibanding dengan pada

zaman Belanda.

Wajib Setor Padi

Kewajiban paksa menyetorkan padi kepada penguasa Jepang merupakan kewajiban terberat bagi mayoritas di antara sekian ba- nyak kebijaksanaan politik Jepang di masa perang itu. Petani diwajib- kan menyetorkan pajaknya kepada negara. Mengapa demikian? Terli- hat di table 1 betapa luas kebutuhan beras bagi pemerintah militer Jepang dalam keadaan perang. Setelah kebutuhan tentara dan sipil Jepang terpenuhi, beras dibagikan kepada petani berbagai kelompok pendukung perang yang dianggap penting, yang disebut “semi mili- ter”, yaitu Peta (Pembela Tanah Air), Heiho (pasukan bantuan), romu- sha, pangreh praja, kerja bakti (kinrohoshi), dan “tenaga ahli.”

Dengan adanya politik menyediakan cadangan beras yang di- mulai pada tahun 1943 guna menghadapi kemungkinan bahaya se- rangan dari selatan, Miyamoto menulis, “Nampaknya para tentara dan sipil mengumpulkan bahan pangan dalam jumlah yang melebihi batas... menafsirkan perintah itu secara berlebih-lebihan.”'? Harga belinya pun menjadi amat rendah, hampir seperti penyitaan. Menurut perhitungan kasar, jumlah permintaan padi seluruhnya mencapai 38 persen dari produksi padi se-Jawa pada tahun 1944 (lihat tabel 1).

"Ora, asisten residen, menulis bahwa, “Kami berusaha melarang orang-orang Jepang menyentuh bagian badan di atas leher, yang merupakan pantangan umum Idi antara orang-orang Jawa)” Ota, Jawaban.

'?Miyamoto dalam Reid dan Oki (ed.) The Japanese Experience, tabel 11 hlm. 247

44

PENGALAMAN MASA JEPANG

Tahel 1 Kebutuhan Beras untuk Penguasa Jepang dan Pendukungnya di Jawa

| Golongan : Jumlah Ton Beras Orang Jepang yang tinggal di Jawa 17.000! Angkatan Darat Jepang Divisi ke-16 380.0002

Kebutuhan-kebutuhan semi-militer (Romusha) 239.440? 636.4404

Catatan:

1. Miyamoto menghitung konsumsi beras untuk 74.000 orang Jepang di jawa pada akhir pendudukan sebagai 640 gram per kapita per hari (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japa- nese Experience, p.246.

2. Ibid.,p. tabel 9

3. Miyamoto menyebutkan jumlah seluruh semi-militer (Peta, Heiho, romusha, pangreh praja, kerja bakti, tenaga achli) yang menerima jatah beras di Jawa dan Sumatra sebanyak 2.623.691 orang. (ibid., tabel 11, hal 257). Dengan perkiraan 250 gram sehari per kepala (yang mungkin terlalu rendah) jumlah beras yang harus disediakan adalah angka itu.

4. Angka ini adalah 14 persen dari produksi beras se-Jawa pada tahun 1944, yaitu 4.630.000 ton (ibid., tabel 9, hal 244).

Di tingkat keresidenan ke bawah keadaan yang sebenarnya lebih buruk lagi. Secara pukul rata di Keresidenan Pekalongan terjadi pe- nambahan jumlah setoran untuk menutup yang menguap karena ko- rupsi. Menjelang tahun 1945, korupsi dalam sistem penyetoran padi sedemikian luasnya sehingga harus ditambah 18 persen di atas jumlah setoran yang ditetapkan pemerintah pusat, berarti dari jumlah 80.000 menjadi 94.000 ton." Jumlah setoran di tingkat kabupaten ditetap- kan oleh pejabat setempat.

'3Problem of Rice” (terjemahan dari bahasa Jepang dengan pengantar oleh Ben Anderson), Indonesia, II (Oktober 1966), hlm. 99. (selanjutnya dikurip “Problem of Rice”).

45

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Dari tabel 2 bisa dilihat bahwa jumlah wajib setor padi berbe- da-beda antara kabupaten, dan bahkan antara kecamatan dan desa di dalam sistem pemasaran baru ditetapkan bahwa di tingkat pedesa- an, para petani tidak lagi diizinkan membawa hasil panen padinya ke rumah, dan langsung menggilingnya sendiri. Mereka hanya diizin- kan untuk membawa pulang padinya yang kira-kira cukup untuk benih dan makan saja. Selebihnya harus disetorkan ke kelurahan atau ke panitera kelurahan (carik), dengan begitu pejabat setempat lang- sung terlibat dalam paksaan. Seperti daerah-daerah lain, jumlah seto- ran padi didasarkan atas tingkat atau kelas sawah yang berdasarkan pada klasifikasi yang dipakai oleh Belanda dalam menetapkan besar- nya pajak. Petani hanya menerima “separuh dari harga pasaran” un- tuk padi mereka. Sedangkan harga resmi di Pekalongan awal Januari 1944 Rp 4 per kilogram, karena berbagai “penyusutan” yang terjadi di pusat-pusat pengumpulan, petani hanya menerima harga Rp 1,88. Mencari untung dengan jual beli beras di pasar gelap menjadi luas kare- na harga semula Rp 6 per kilogram melompat menjadi Rp 40 pada masa akhir pendudukan.'

Faktor-faktor yang mempengaruhi dampak wajib setor padi da- ri daerah yang satu dengan daerah yang lainnya adalah kualitas tanah, sikap para carnat dan kepala desa sebagai pejabat setempat, dan juga sikap pejabat Jepang sendiri. Cara menentukan setoran paksa dan pelaksanaannya juga berbeda dari satu daerah ke daerah lain.

Misalnya di Brebes, kejamnya sistem setoran padi paksa agak- nya melunak dengan adanya suatu perjanjian antara Bupati Sarimin dan penguasa Jepang, bahwa bagian kuota setoran kabupaten dapat disetorkan dalam bentuk beras. Sebelumnya seperti di daerah-daerah lain dalam keresidenan ini, semua setoran harus dalam bentuk padi dan harus diserahkan kepada penggilingan swasta milik Cina. Setelah diambil untuk kebutuhan Jepang (militer dan sipil), barulah sisanya didistribusikan melalui koperasi pertanian (nogyo kumiai). Dengan adanya penggilingan padi setoran oleh pabrik-pabrik Cina ini berarti bahwa hasil sampingan seperti meniran, dedak, dan sekam yang ber-

WJbid., hlm. 87. 'Jbid., hlm. 94.

46

PENGALAMAN MASA JEPANG

Tabel2 . Setoran Paksa Padi di Berbagai Wilayah di Tiga Daerah Semasa Pendudukan Jepang

Jumlah rata- , Hasil rata-rata rata yang di 1 Sumber Lokasi (ton/Ha) minta lang nasi Wawancara

panen

Kabupaten Brebes |

Kecamatan Brebes — 2.0-2,5 10 50 Camat

Kecamatan Losari 2,5 1,0 50 Camat

Desa Ketanggungan 2,0-3,0 0,4-0,61 14-25 Panitera Desa (Carik)

Seluruh kabupaten — Padi bulu? 50 Bupati

Padi cere 50

Kabupaten Tegal

Kecamatan 24 0,3 14. Noji pad?

Bumijawa

Kecamatan Talang — 2,0-4,0 10 25-50 Cama

Kabupaten Pemalang

Kewedanan Belik 14 15 1054 Wedana

Desa Cibuyur 21-28 0,5 14-16 Lurah

Kecamatan Taman — 2,1-3,5 0,8-1,8 40-50 Camat

Desa Ambowetan — 2,8-4,2 2,6-3,9 955 noji padi

Kecamatan Pemimpin

. 6 Ampelgading 2,8 — 1 50 Seinendan

Sumber: Data Hasil wawancara

Catatan:

(1) 0,6 ton dari sawah “bagus”, 0,4 ton dari sawah “rata-rata.”

(2) Padi bulu menghasilakan beras kualitas tinggi: padi cere memang hasil kuantitasnya lebih tinggi daripada padi bulu, tetapi apabila dimasak te- rasa agak keras dan tidak seenak beras padi bulu.

(3) Noji padi adalah orang yang ditugaskan Jepang mengumpulkan padi di pedesaan untuk koperasi Jepang (kumiai).

(4) Lihat halaman 35 yang membahas bagaimana hal ini terjadi.

(5) Menurut peraturan petani di desa ini hanya diizinkan memakai lima persen saja dari hasil panen “rata-rata” untuk diri sendiri.

(6) Dalam praktik, 50 persen hasil panenan disetor kepada kumiai.

harga bagi petani (yang merupakan 33 persen dari hasil panennya), lenyap sehingga petani terpaksa harus membeli kembali dari pabrik penggilingan guna memberi makan unggas dan ternaknya. Di da- lam peraturan baru di Brebes, penumbukan padi diizinkan untuk dilakukan di tiap desa. Para penumbuk bekerja dengan “upah” berupa

47

ONE SOUL ONE STRUGGLE

beras, meniran, sekam. Para pedagang lalu mengumpulkan beras itu guna disetorkan ke pusat-pusat pengumpulan yang ditentukan. '

Lain lagi sistem setoran paksa di beberapa daerah dalam Kabu- paten Pemalang di mana jatah berdasarkan jumlah pembayaran pajak, suatu cara yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan kualitas tanah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di Kawedanan Belik (Pemalang Selatan) yang berbukit dan bertanah gersang itu hanya menghasilkan rata-rata 1,4 ton beras per hektar. Di daerah ini sebelum perang, setiap penduduk wajib membayar pajak satu rupiah untuk seti- ap sepersepuluh hektar tanah yang dimiliki. Waktu Jepang datang, seti- ap pembayar pajak satu rupiah diwajibkan menyetor 150 kilogram be- ras, artinya 1,5 ton per hektar atau 105 persen dari hasil rata-rata pada musim baik di Belik. Wedana lapor kepada Jepang bahwa tidak mungkin menyediakan padi melebihi produksi yang ada (lihat tabel 2).

Melintasi perbatasan Kabupaten Pemalang- Tegal di Kawedanan Bumijawa, menurut ingatan bekas seorang noji padi, jatah setoran tidaklah begitu tinggi dibandingkan dengan beberapa kawasan ber- pantai. Bagaimanapun juga, karena hasil padi di sini tergantung pada hujan, maka ketiadaan irigasi dan kekurangsuburan tanah mengaki- batkan beban rakyat di sini semakin berat. Luas areal sawah sangat kecil dan hanya mereka yang menyetorkan padi saja yang mempunyai hak untuk membeli sepotong bahan sandang, satu dua meter lembar blacu untuk satu kuintal padi. Untuk menggalakkan penyetoran padi, noji padi mempunyai sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pembantu, yang masing-masing bertanggung jawab untuk 3 desa."

Beberapa aspek dari korupsi dalam sistem wajib setor beras per- lu dibahas lebih lanjut. Karena kekacauan ekonomi masa perang, ko- rupsi beras dilakukan dalam jumlah besar. Laporan kepada Chuo Sangi-in (Dewan Penasehat Pusat) pada bulan Januari 1945 melapor- kan bahwa di seluruh Keresidenan Pekalongan dalam setahunnya se- jumlah 1.200 ton menguap."

'Sarimin, Kenang-kenangan, 1965, hlm. 99,

'"Wedana Belik, Transkripsil/10, 22.5.73. Bandingkan Problem of Rice, hlm. 87, catatan kaki 29, dengan ketidakadilan yang besar di Belik.

'8Noji padi Bumijawa, Wawancara, 16.2.73. Lihat tabel 2.

"Di Pemalang jumlah padi yang dijual ke pabrik penggilingan oleh pangreh

48

PENGALAMAN MASA JEPANG

Sudah terlihat bahwa tindak kejahatan menyalahgunakan jabat- an memang telah meluas. Jepang mengganti peranan Cina pemilik penggilingan dengan lurah sebagai perantara dalam sistem setoran padi, seperti dilihat di Keresidenan Pekalongan kelurahan menjadi kunci dalam pengumpulan padi hasil panenan. Dengan begitu lurah menjadi kunci dalam pengumpulan padi oleh Jepang dengan pelu- ang baru buat mengecoh dan menipu petani. Korupsi demikian me- luasnya di semua tingkat, sehingga sebuah kata lama “tanggem” kini digunakan secara popular untuk menyebut korupsi.

Bahwa kepala desa memainkan peranan penting, terlihat dari desa Ambowetan di perbatasan timur laut Pemalang. Di sana sistem penyerahan beras paling memberatkan. Petani hanya diizinkan me- nyimpan 5 persen dari hasil rata-rata panenan buat makan dan benih. Itu berarti 95 persen harus diserahkan ke kelurahan (lihat tabel 2). Di sinilah empat cara baru tindak korupsi oleh kepala desa bermula, berlaku dalam penyerahan padi oleh masing-masing petani kepada petugas penerima. Cara-cara itu: 1) lurah menaksir setoran kurang dari berat sebenarnya dengan dalih padi terlalu basah, sehingga me- ngurangi rata-rata 3 persen per kuintal dari berat sebenarnya, 2) ba- nyak gabah jatuh ke tanah sewaktu ditimbang di halaman kelurah- an, sehingga sekitar 1 kilogram dari setiap kuintal gabah jatuh ke ta- ngan lurah, 3) dengan menilai sangat rendah panenan lurah sendiri dari tanah bengkoknya, dan menutup jatah setorannya dengan padi penduduk, sedangkan padinya sendiri dilempar ke pasar gelap: 4) dengan menggunakan ducin (rimbangan) yang hanya berkapasitas maksimum 60 kg, sehingga harus menimbang dua kali untuk setiap 1 kuintal. Kecurangan gampang terjadi karena lurah bisa “mencuri” 1-2 kilogram padi setiap kali timbang.

Bila petani memprotesnya, lurah dengan mudah mengatakan bahwa kekurangan timbangan itu untuk mengganti kerugian padi yang hilang dalam pengangkutan dari keluruhan ke noji padi atau ke penggilingan. Ini tidak seluruhnya benar, karena sebagian besar

praja sebesar 1.064 ton, tetapi menurut angka-angka pemerintahan sendiri hanyalah 786 ton dibeli sah oleh pabrik. Pihak pabrik sendiri mengakui bahwa di pemalang 140 ton “hilang.” Problem of Rice, hlm. 95 dan 99.

49

ONE SOUL ONE STRUGGLE

mengalir ke rumah lurah pada tahap awal proses pengangkutannya.

Noji padi yang bertanggung jawab atas pengumpulan setoran paksa, juga memiliki peluang yang besar untuk menipu petani, yaitu mendapat padi untuk dirinya sendiri dengan mengurangi jumlah be- ras yang diperoleh dari penggilingan. Dengan demikian menciptakan sendiri kondisi yang bagus untuk menipu jumlah setoran padi. Ia dapat pula mengatakan bahwa padinya gabug (kosong) disebabkan karena penyakit arau disimpan terlalu lama. Namun peluang ini ada batasnya. Seorang noji padi yang jujur mengakui walaupun ia “tanggem kecil-kecilan” tidak mungkin menjual beras kepada peran- tara, sebab bakal ketahuan para pembantunya, apa yang ia perbuat hanya tergantung “tahu sama tahu” dengan para pembantunya.?

Selain itu, beberapa penguasa mengambil tindakan untuk mengawasi korupsi. Misalnya di Tonjong (Brebes) tidak ada distribusi dari kumiai (koperasi yang dibuat Jepang) melalui kepala rukun kam- pung dan rukun tetangga sehingga akan memudahkan pengawasan. Di sini, camat menggilir mereka yang ditunjuk untuk melakukan dis- tribusi, sehingga tidak selalu harus lurah. Bila terjadi korupsi di salah sebuah desa dalam kecamatannya, camat mengganti semua pegawai di desa tersebut. “Anda bisa menyebutnya sebagai sistem penyele- wengan bergantian,” katanya. Setidaknya mereka tidak dapat berbuat curang untuk jangka waktu yang lama.?

Penjatahan Beras

Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintahan Jepang mengutamakan distribusi beras antara lain untuk kepentingan “semi militer” yaitu pendukung-pendukung pentingnya antara lain pegawai pangreh praja. Sebagian besar elite yang berpendidikan Barat ini me- mang berdiam di kota-kota dan merekalah yang mendukung Jepang dan dianggap penting, sedangkan arti genyumin (pribumi, inlander) yang diberikan oleh Jepang terhadap penduduk pedesaan sebagai go- longan rakyat dianggap tidak berarti. Walaupun pada akhir masa pen- dudukan pedesaan sebagai golongan rakyat dianggap tidak berarti.

2Noji padi Ambowetan, Wawancara, 19.10.76. 2Camat Tonjong, Wawancara, 19.10.76.

50

PENGALAMAN MASA JEPANG

Walaupun pada akhir masa pendudukan pembagian beras kepada penduduk kota mengalami penurunan dalam jumlah dan kekerapan- nya, tetapi bagaimanapun juga mereka masih mempunyai listrik, se- kolah, dan kendaraan umum, sedangkan untuk pergi ke pasar tergan- tung pada sepeda dengan ban mati.

Dalam pembahasan mengenai kebijaksanaan beras Jepang di Jawa pada bulan Januari 1945, laporan kepada Chuo Sangi-in tadi menunjukkan bahwa di luar ibukota keresidenan dan kota kabupaten di Jawa, distribusi beras secara teratur hanya terbatas pada pegawai negeri, sedangkan distribusi untuk rakyat biasa “selain tidak teratur juga jauh dari mencukupi.” Tabel 3 menunjukkan jatah beras di Kere- sidenan Pekalongan, walau sangat bervariasi dari daerah satu ke daerah lainnya namun, tidak pernah sampai 230 gram per orang per hari, angka yang tercantum dalam laporan kepada Chuo Sangi-in.

Di kota, Jepang membagi setiap kelurahan menjadi beberapa kampung. Kepala kampung bertugas menyelenggarakan pembagian beras dan barang-barang lainnya. Mereka juga memutuskan siapa yang berhak menerima jatah beras yang sering kali dilakukan dengan cara sewenang-wenang seperti dituturkan kembali oleh seorang bekas pegawai pangreh praja di Pemalang:

Ya, orang kota itu dikasih pembagian beras, tetapi rakyat luar tidak. Sebab itu' kan di sana produksi berasnya 'kan di desa-desa, jadi peme- rintah Jepang itu menganggap orang desa tidak perlu mendapat pem- bagian beras. Tapi, itu orang kota. Wong itu ada yang lucu... umpama- nya, kampung ini, itu dianggap orang di luar kota, padahal masih satu kampung... Saya umpamanya yang menjadi korban, sebab saya itu rumahnya melangkah persis di luar kota, persis di depan rumah saya itu mendapat pembagian, saya tidak dapat... Itu saya dapat ceri- ta itu karena saya mengalami sendiri, tetapi karena saya seorang pe- jabat jadi saya dapat hubungan dengan pabrik-pabrik.?

Kenyataan bahwa banyak pejabat mendapat beras langsung dari pabrik penggilingan menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan besar dalam laporan pangreh praja dan laporan pabrik tentang jum- lahnya setoran beras. Terlepas dari penentuan kualitas beras dan pene- rimaannya dalam sistem penjatahan, maka soal kualitas sendiri men-

2Transkripsi 1/14, 3.5.75.

51

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Tabel 3 Jatah Beras di Beberapa Tempat di Keresidenan Pekalongan | Daerah Jatah Sumber

(gram/orang/hari)

Konsumsi beras rata-rata yang 640! Miyamoto, Jawa

Dijadikan dasar oleh militer

Jepang

Pekalongan? “Problem of Rice,” hlm.

Pengumpulan paksa beras 9.

Kota Pekalongan pangreh praja

Kota Pemalang pemimpin pergerakan

Bojongbata (Pemalang) azacho (kepala rukun Kampung)

Kota Tegal pemimpin pergerakan Slawi pemimpin pergerakan Adiwerna guru sekolah

Talang pegawai rumah gadai Kecamatan Brebes camat

Romusha di Brebes pemimpin romusha

Romusha di Sukowati kurir bawah tanah Romusha rata-rata

Romusha di tambang batubara

Di Bayah, Banten Selatan

Margasari istri camat

Tawanan perang Inggris dan interniran lainnya di Bandung Romusha di Pangkah pemimpin pergerakan

Catatan dan Sumber: 1. Miyamoto in Reid and Oki (1986), hal. 246 2. The Problem of Rice tidak menjelaskan apakah Pekalongan berarti keresidenan seluruhnya, kabupaten atau kota, mungkin saja maksud- nya kota.

. Angka ini untuk seluruh keluarga.

. Ini jatah resmi, kemudian menjadi dua kali lipat (400 gram).

. Sidik Kertapati, Sekitar, hlm. 18.

. Angka ini dikurangi menjadi 200 pada tahun 1945. Lihat Tan Mala- ka, Dari Pendjara ke Pendjara, Part II, hlm. 157 dan 159.

7. Laurence yan der Post. The Night of the New Moon, hlm. 38.

Am Dn &»

52

PENGALAMAN MASA JEPANG

jadi masalah. Sering pembagian beras dicampur dengan kerikil dan pasir agar menjadi lebih berat. “Dalam 100 kilogram beras,” kenang seorang dokter yang pernah bekerja di Pekalongan, “terdapat sekitar 25 kilogram kerikil. Gigi-gigi menjadi cepat rusak.”?2

Besarnya setoran padi dan jumlah sisanya yang dibagikan seba- gai jatah terlihat dalam tabel 4 yang menyajikan suatu gambaran pen- deritaan yang nyata di Keresidenan Pekalongan. Dengan asumsi bah- wa petani berhasil menyembunyikan 30.000 ton padi dari jatah pe- nnyetoran paksa, sulit menyembunyikan padi sebanyak itu, apalagi mengingat berat hukumannya apabila ketahuan. Sejumlah 73.886 ton beras disediakan bagi lebih 3 juta rakyat atau 63 gram per orang sehari secara pukul rata. Besarnya ketidakcukupan yang menyolok merupakan hal tersendiri yang cukup gawat, ditambah masalah terha- Tangnya suplai dan distribusi menyebabkan kekurangan makanan dan kelaparan. Masalah ini berasal dari politik swasembadanya Jepang yang melarang perdagangan beras antarkeresidenan guna menambah suplai.“ Situasi tahun 1944 bahkan semakin diperburuk dengan mu- sim kemarau yang sangat panas, terlambat tibanya musim hujan dan kelanjutannya, yaitu panenan buruk dengan hasil yang jauh di bawah harapan.

Pada umumnya banyak penduduk desa dalam Keresidenan Peka- longan keadaannya lebih buruk ketimbang penduduk kota, paling tidak sampai tahun akhir masa pendudukan. Hal ini tampaknya saling ber- tentangan. Kiranya sistem padi sawah tetap merupakan penyangga bagi mereka yang menguasai tanah dan panen serta yang biasa me- nyembunyikan beras dari setoran. Sekalipun hal itu mungkin benar demikian bagi segelintir kecil petani kaya, tetapi bagi petani menegah yang memiliki sawah satu bawatau kutan, jumlah beras yang disembu- nyikan tidak akan tahan lebih dari beberapa bulan setelah panen.2

2Dr. Sumario, Wawancara, 8.9.71. Informan-informan lainnya yang menyebutkan praktik ini, memberi taksiran lebih rendah, yakni bahwa 10 persen dari setiap jatah diturunkan mutunya dengan cara ini.

“Tidak mengherankan bila penduduk berpikir larangan ini “penindasan” yang berat. Miyamoto, Jawaban.

25Mengenai situasi Jawa pada awal 1944, Van der Plas mengatakan “Jepang sedang membeli beras hasil pancnan dan hanya meninggalkan sisa makanan untuk tiga bulan bagi petani”, di luar sistem penjatahan “tidak ada beras lain yang tersedia.”

53

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Kondisi di desa-desa selama masa-masa pendudukan sedemikian bu- ruknya, sehingga rakyat berpaling kepada pengganti beras yang secara tradisional hanya dimakan pada masa kelaparan, antara lain singkong

1 yang dijadikan bubur bolit.? Selain itu banyak orang terpaksa makan

ufnbi badur yang mula-mula harus dipotong tipis-tipis dan diren- dam dalam garam buat menghilangkan getahnya yang beracun.” Bonggol pisang juga dimasak untuk dimakan, demikian pula daun kelapa yang disebut “bulung.”

Organisasi wanita yang disponsori Jepang, Fujinkai, sering kali menyelenggarakan demonstrasi untuk merancang resep-resep ma- kanan baru, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak pernah dimakan sebelumnya, tetapi dianggap oleh Jepang mempunyai nilai gizi tertentu. Mereka mendemonstrasikan bagaimana memasak beki- cot dan “roti Asia” yang merupakan adukan hitam terdiri dari gula merah dan bekatul, dan “bubur perjuangan” yang terbikin dari ubi jalar, singkong dan bekatul. “seperti makan makanan ayam rasanya,” tutur seorang tokoh nasionalis Pemalang,” saya mau muntah.” “Pen- deknya orang takjub kalau melihat beras,” ujar seorang bekas pe- mimpin Seinendan, “busung lapar dan kutu terdapat di mana-mana.” Busung lapar sedemikian hebatnya di Kecamatan Margasari, sehingga istri camat menuturkan bahwa “lalat hinggap ditulang-tulang orang yang tidak tertutup lagi oleh daging.” Kekurangan gizi kronis di daerah pedesaan juga mengakibatkan rrachoma dan koreng, sedang- kan penyakit pes (yang berhasil ditumpas oleh Belanda) muncul lagi di wilayah Pangkah.

Menurut tokoh seorang Seinendan Kecamatan Ampelgading sejak kira-kira pertengahan masa pendudukan, rakyat di wilayah Am- pelgading banyak yang mati kelaparan ketika sedang mengais-ngais sisa makanan, dan mereka dikuburkan tanpa idenrifikasi di desa terde-

Situasi di Hindia Belanda,” tertanggal 19 Februari 1944, Pemerintah Australia, Departemen Luar Negeri, Netherland Indies Information and Intelligence, 1944- 46 (Australian Commonwealth Archives Item P1/46/2/7/1 selanjutnya dikutip N/ Intelligence). 2 Bolit, bodin, dan pw'ung (puhung) adalah nama setempat untuk singkong. “Di sedikitnya sacu kawasan, Kecamatan Moga, terdapat seorang pejabat yang diangkat Jepang untuk mengawasi penanaman badur (walur atau walui). 2Nyonya Sulaiman, Wawancara, 22.2.73.

54

PENGALAMAN MASA JEPANG

kat di tempat mereka meninggal. Seorang pemimpin Barisan Pelopor Tegal yang menulis mengenai kondisi yang sama di tahun 1945, me- nuturkan pengalamannya kemudian:

Setiap hari berkeliaran mayat-mayat hidup. Mayat-mayat hidup pe-

nuh tumo (kutu) menghias pakaiaannya yang compang-camping ter-

buat dari bahan karung goni-waring atau kulit pulutan. Bangkai-

— bangkai manusia terdapat di mana-mana, lobang-lobang perlindung- an, di bawah kolong-kolong jembatan, di kuburan-kuburan Cina, bahkan ada yang menggelerak di tempat-tempat pembuangan sam- pah.?

Politik Swasembadanya Jepang juga memaksa penanaman po- hon jarak di seluruh keresidenan. Penanamannya diawasi oleh seorang mantri jarak di setiap kecamatan, yang ditunjuk oleh pangreh praja setempat. Di Kewedanan Banjarharjo (Brebes) penanamannya dilaku- kan di atas tanah petani, di samping sawah, di sepanjang tanggul su- ngai, dan di halaman rumah di bawah pengawasan lurah. Apabila petani jarak tidak mau menanam pohon jarak, menurut penuturan seorang bekas mantri jarak maka,

Orang-orang Jepang akan marah kepada lurah, kemudian lurah yang

takut kepada orang-orang Jepang menjadi marah kepada pstani.”

Setelah kegagalan penanaman pohon jarak atas tanah seluas 100 “

hektar lebih di satu desa di dataran Pantai Pemalang, lurahnya bunuh diri dengan melompat dari puncak pohon kelapa. Di daerah pedesa- an dalam keresidenan itu, penguasa Jepang mengaitkan setoran biji jarak dengan jatah minyak tanah. Seorang petani yang menyetor biji jarak dapat membeli minyak tanah dengan “harga rendah” di keca- matan. Penguasa Jepang juga mewajibkan beberapa hal, yang tam- paknya sepele, untuk bermacam-macam kepentingan. Sejenis tum- buh-tumbuhan yang bernama iles-iles juga dikumpulkan, konon un- tuk keperluan obat-obatan atau bahkan untuk bahan mesiu. Bunga matahari juga dikumpulkan, mungkin karena kandungan minyaknya,

”Marsum Hr, “Ceritaku: Percikan Peristiwa Bersejarah di Sekitar Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Daerah Tegal dan sekitarnya,” naskah ketikan, November 1974 (selanjutnya dikutip “Ceritaku”).

“Mantri jarak, Transkripsi 1/4, 13.4.73.

55

ef

Th #

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Tabel 4 Perkiraan Produksi, Penyetoran, dan Konsumsi Beras di Keresidenan Pekalongan, tahun 1944

| (ton)

| Perkiraan Perkiraan Produksi — jumlah

143.884

Jumlah yang 1 : Ham Sisa Konsumsi

: beras per kepala disetorkan —. penduduk (ton)- padu) (ton)

88.000 dari 43.884, ditambah 63 pemerintah kira-kira 30.00 gram/hari Pusat, dinaikkan ton yang tidak menjadi 100.000 disetor jumlah ton oleh semua 73.884 Keresidenan ton.

3.180.5572

Catatan :

(1) Angka produksi ini diperkirakan dengan asumsi bahwa produksi beras

di keresidenan ini antara 1939-1944 telah naik dengan angka-angka yang rata-rata di seluruh Jawa pada periode itu sebesar 6,8 persen, dari 3.933.050 ton Statistical Pocket Book of'Indonesia, 1941. Tabel 55 hlm. 37) menjadi 4.630.000 ton (Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience, tabel 9 hal 244. Menurut Sato, "The Japanese Mili- tary Administration" hal 144 (mengutip Indisch Verslag 1941. Tabel 193). Produksi padi di karesidenan Pekalongan pada tahun 1940 adalah 534.400 ton padi (atau 283. 762 ton beras). Apabila memakai angka ini jumlah padi yang wajib: disetor kepada pemerintah adalah 16 persen dari total produksi beras karesidenan Pekalongan menjadi 19 persen setelah dinaikan oleh karesidenan menjadi 100.000 ton padi.)

(2) Angka penduduk Pekalongan didasarkan atas sensus tahun 1930,

yang diadakan terakhir kali sebelum pecah Perang Dunia II tahun 1939. Angka tersebut mengandaikan pertumbuhan yang secara kasar rata-rata antara tahun 1930 dan 1961 di Jawa sebesar 1,33 persen dapat dikenankan di Pekalongan antara 1930-1944, periode di mana tidak pernah ada sensus.

dan sejenis ubur-ubur, yang diingat orang apabila tersentuh tangan menjadikan gatal. Sekalipun dampak kewajiban ini tidak seberat se- toran beras dan biji jarak, semuanya ini telah menambah perasaan an- tilurah, karena lurahlah yang memaksa perani untuk tugas paksa itu.

56

PENGALAMAN MASA JEPANG

Penjatahan Bahan Sandang

Sebagai bagian dari politik swasembada Jepang, juga dilemba- gakan penjatahan bahan sandang dan bahan keperluan pokok lain- nya. Seperti halnya pengumpulan beras dan pengerahan tenaga kerja, pangreh prajalah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sistem penjatahan, namun begitu, bila para camat tidak mendapat keun- tungan yang tidak sah langsung dari sistem paksa setor tadi (kecuali mengambil dari apa yang diperolehnya dalam penggeledahan rumah- rumah di desa). Maka mereka terlibat langsung dalam sistem penja- tahan bahan sandang. Dampak dari penjatahan ini berbeda-beda an- tara daerah yang satu dengan yang lainnya dalam keresidenan ini. Dr. Muryawan, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, mengatakan mengenai sistem penjatahan, yang ditulisnya pada awal 1946:

...pembagian, penjerahan tenaga, pengesahan bahan-2 makanan,

jang semua dirasakan sedalam-2nja oleh pendoedoek. Perasaan den-

dam ini ditoejoekan pada Pangreh Pradja jang seharusnja menindak- kan perintah dari atas. Teroetama di dalam soal pembagian, pendoe- doek merasa bahwa ini hal didjadikan ta' begitoe dari semestinja. Ten- tang kesoekaran-2 tentang pembagiannja barang jang hanja sedikit, pendoedoek mungkin tak memikir lagi. Jang didengarkan dan dilihat oleh oemoem jaitoe hal-hal perdjalanan pembagian tadi, kecoerang- an-2 si pembagi-2 tadi hingga djadi publik geheim (rahasia umum)

di kalangan pendoedoek. Soeasana ini jang ta? memoeaskan jang hing-

ga mengandoeng gespannenheid (ketegangan), meroepakan satoe

uruchtbare bodem (tanah yang subur) oentoek menerima peneran- gan-2 jang sangat memocaskan mereka.

Pada awal masa pendudukan, pemerintah Balatentara Jepang mengambil alih pabrik-pabrik tekstil di Jawa, termasuk perusahaan Belanda terbesar di Tegal yang setiap tahunnya memintal bahan baku kapas seharga 15 juta rupiah dan mempekerjakan 12.000 pribumi. Setelah tidak mungkin lagi mendatangkan suplai dari Jepang, cadang- an sebesar 50 juta yard (dalam tahun 1944) berangsur-angsur di kelu-

3 Dr. Muryawan, “Ikhtisar,” (1946), Proc. Gen. “JH. Boeke, The Evolution of the Netherlands Indies Economy, New York, 1947, hlm. 119, 122.

57

ONE SOUL ONE STRUGGLE

arkan untuk kebutuhan tentara dan “didistribusikan kepada orang sipil hanya bila ada kelebihan setelah kebutuhan tentara terpenuhi.” Pihak tentara selanjutnya berusaha menambah produksi lokal dan penanaman kapas sebagai monopoli negara, sedang pemintal lokal tidak diperbolehkan menggunakan kapasnya sendiri. Ketentuan ini dengan sendirinya telah menghancurkan industri tekstil lokal seperti . di Banjarharjo di sebelah barat daya Brebes, yang sebagai gantinya terpaksa ditenun semacam kain tipis dari kapuk yang tidak dapat di- pakai setelah beberapa bulan saja. Dengan begitu Banjarharjo kehi- langan sebuah sumber penghidupan penting maupun perannya seba- gai pemberi suplai bahan sandang.”

Di Keresidenan Pekalongan, penjatahan bahan sandang dise- suaikan dengan setoran beras. Tadinya penjatahan sangat dibatasi bagi mereka yang tidak dapat menjual padi, pada akhir pendudukan penja- tahan ini dihentikan sama sekali karena kekurangan persediaan. We- dana Belik, yang membawahi 3 kecamatan, menuturkan mengenai kebijaksanaan tersebut: |

Lalu, ini, apa, pembagian ini, pembagian itu yang sukar, saya rasa inilah salah satunya sebab yang menimbulkan huru-hara di tiga daerah itu, sebab cuma suratnya yang dari Pekalongan itu cuma menyebut- kan, “Ini adalah pakaian untuk orang yang sangat membutuhkan.”

Itu 'kan relatif sekali. Saya dapat banyak bahan, itu permintaan sana

untuk dijadikan celana, dikatakan... saya bikin aturannya “11/4 yard.”

Ya sudah, sejadinya 11/4 yard. Saya punya istri. Saya tidak bisa, ya,

orang mbok itu Iho, kawan-kawan kita pelayan-pelayan kita itu, itu

mbok diberi, saya tidak, ya, yang untuk rakyat yang sangat membu- tuhkan, itu saya pegang teguh, lalu, ya, bisa.

Selain pembagian yang adil (setiap orang mendapac 11/4 yard) wedana ini juga berusaha mengambil langkah-langkah untuk meng- halau tersebar luasnya kecurigaan bahwa para pejabat memperkaya dirinya sendiri, dengan jalan menggunakan pendopo Kawedanan se-

bagai gudang. Rakyat dengan mudah dapat melihatnya dan tahu pasti,

2Miyamoto, Jawa. “Tokoh Muslim Banjarharjo, Wawancara, 12.12.75. ?Wedana Belik, Transkripsi 1/6, 22.5.73.

58

PENGALAMAN MASA JEPANG

kapan tibanya jatah bahan sandang dan minyak tanah datang, dan berapa jumlah yang tersedia. Pembagian bahan sandang tidak lagi dikaitkan dengan setoran beras di Belik, yang merupakan tanggung jawab lansung tiga camat, sedangkan istri camatlah yang mengatur pembagian bahan sandang. Walaupun Wedana telah mengingatkan bahaya dari cara-cara ini dan menyarankan para camat agar memben- tuk panitia distribusi, dan disetujuinya, namun dalam praktiknya ti- dak pernah dilakukan. Rakyat telanjang, tiada pakaian untuk menu- tupi tubuhnya, sementara “lurah dan keluarganya memperoleh ba- han pakaian.”8 Menimbun barang sudah lazim di kalangan para pe- jabat, dan rakyat di Belik dan kawasan-kawasan lainnya sudah menge- nakan karung goni atau pakaian bikinan sendiri dari serabut pohon kina.

Camat Taman dikenal baik karena upaya-upaya untuk meri- ngankan beban rakyat dari politik penindasan Jepang, ia menunjuk panitia yang terdiri dari lima orang yang bertanggung jawab terha- dap distribusi bahan sandang pemberian kumiai. Sudah merupakan pengetahuan umum waktu itu bahwa pengurus koperasi mengam- bil 20 persen dari bahan sandang itu, demikian pula camat dan istri- nya. Untuk mencegahnya, Camat Taman mengharuskan bahan san- dang dari kumiai itu dibuat jadi pasangan kemeja dan sarung, lalu didistribusikan kepada mereka yang sama sekali tidak menerima ba- han sandang apa pun, yakni mereka yang sama sekali tidak mempu- nyai padi untuk disetorkan. Sisa-sisa potongan, dikenal sebagai “po- tongan gotong-royong” dibikin untuk baju anak-anak yang tidak lagi pergi ke sekolah karena tidak punya baju apa pun, juga untuk anggo- ta-anggota Seinendan (Barisan Pemuda) dan kesebelasan sepak bola setempat.” Sisa-sisa yang sudah tidak dapat digunakan dikirim ke Ru- mah Sakit Pemalang untuk dijadikan pembalut.

Camat Taman merupakan suatu pengecualian. Seorang pejabat yang ditunjuk Jepang untuk mengawasi sistem jatah dan setoran padi di tingkat Kabupaten Pemalang pada tahun 1944, menuturkan peng-

alamannya di beberapa daerah sebagai berikut:

“Wedana Belik, Transkripsi 1/7, 22.5.73 Camat Taman, Wawancara, 9.11.71.

59

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Saya melihat bahan sandang penuh di pendopo Kawedanan Pema- lang, Taman, dan Petarukan, juga di Comal dan Randudongkal. Ka- pan dibagikan dan siapa yang menerima, saya belum sempat me- ngumpulkan data-datanya. Di Randudongkal di mana kakak ipar saya menjadi camat, saya melihat kasurnya diisi dengan bahan pakaian

dan bukannya kapuk. Begitu pula gulingnya.”

Benang tenun amat berharga, sehingga hampir setiap orang yang tinggal di sekitar pabrik tekstil Tegal dapat hidup dengan mencu- rinya. Pada malam hari benang tenun dilemparkannya lewat tembok pabrik dan dijual di pasar gelap.”

Di kota-kota kecamatan, rakyat memperoleh jatah bahan san- dang, juga bahan pokok lainnya, melalui badan baru yang dibentuk Jepang, yakni Kepala Rukun Kampung (azacho) dan Kepala Rukun Tetangga (kumicho). Mereka ini diangkat oleh lurah, karena ini me- rupakan bagian tak terpisahkan dari aparat penindasan Jepang. Fungsi utamanya adalah mengatur penyelenggaraan distribusi jatah bahan kebutuhan pokok, seperti minyak tanah, sabun, gula, rokok, dan ka- dang-kadang bahan sandang. Selain itu mengorganisasikan kerja bakti dan latihan pemuda.

Di kota pun sukar sekali diperoleh kain pada bulan-bulan terak- hir masa pendudukan. Kain sedemikian langkanya sehingga ikat pe- nutup kepala pun dijadikan celana pendek, dan kain seprei dijadikan kain sarung wanita, bahkan juga kain kafan cocok untuk pakaian. Kemudian goni penuh dengan kutu dan sarung karet yang kasar yang dicat menyerupai kain palekat, melekat di badan bila hari panas dan mudah sobek. Ketika bahan-bahan ini habis, rakyat membuat sen- diri pengganti “kain”-nya dari sejenis serat (waring) yang diambil dari sejenis daun berserat, dari kulit kayu pulutan yang kecil, ataupun dari klotokan (kulit kayu yang dikelupas—Peny.) kayu serat.

Langkanya minyak tanah diperburuk pula oleh kualitas bahan bakar yang terlalu kental untuk dapat dinyalakan. Sebagai gantinya orang menggunakan sumbu yang dicelupkan ke dalam semangkuk minyak tanah, suatu proses yang menyebabkan rumah penuh jelaga

3Pegawai Kabupaten Pemalang, Transkripsi, 1/10, 3.5.75. 2Pemimpin KNI Tegal, Wawancara, 19.10.75.

60

PENGALAMAN MASA JEPANG

dan membuat hidung hitam oleh asap, kata orang yang mengingat masa itu. Tidak ada gregetan atau korek api, sebagai gantinya diguna- kan sabut kelapa (sepet) yang hanya dapat dinyalakan selama bebera- pa jam saja.

Kerja Paksa (Romusha)

Penguasa Jepang dengan proyek-proyek romushanya yang ba- nyak jumlahnya telah menbuat Keresidenan Pekalongan sebagai proyek kerja paksa raksasa. Kalau alasan bagi romusha di Jawa “un- tuk pelaksanaan kebijaksanaan mencukupi kebutuhan sendiri di daerah-daerah yang bersangkutan,” maka tentara Jepang menugaskan sejumlah 228.000 orang untuk bekerja di luar Jawa. Tetapi karena kesukaran transportasi, yakni kelangkaan kapal, pelaksanaan prog- ram itu sepenuhnya terhambat.” Karena kurangnya gizi dan perla- kuan-perlakuan yang di luar batas perikemanusiaan terhadap romusha yang dikirim keluar Jawa, maka pelaksanaan proyek-proyek di dalam Keresidenan Pekalongan, dan sikap para pemimpin pergerakan yang terlibat, membuat situasi lebih rumit. Seperti halnya penyetoran paksa padi dan penjatahan, dampaknya memang berbeda-beda menurut sikap pangreh praja setempat. Sistem romusha berbeda dengan sis- tem setor paksa dan penjatahan, karena pengerahan romusha melibat- kan para pemimpin pergerakan setempat. Mereka bersama pangreh praja dimanipulasi oleh pemerintah Jepang menjadi pelaksana kerja paksa. Tetapi para pemimpin pergerakan ini berusaha memanipula- sikan sistem romusha untuk melindungi rakyat dan mengurangi aki- bat-akibatnya yang kejam seperti akan terlihat.

Dalam teori Jepang mempunyai dua macam pengerahan tenaga yaitu Kinrohoshi, “kerja bakti” yang diselenggarakan di tingkat kabu- paten ke bawah, dan romusha, buruh kasar yang diorganisasikan lang- sung oleh penguasa militer pusat. Perekrutan dan transportasi romu- sha menjadi tanggung jawab Romu Kyokai, atau semacam Jawatan Tenaga Kerja setempat. Perekrutan dipimpin oleh seorang anggota

“'Miyamoto dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience. Wertheim menunjukkan 300,000 orang dikirim ke luar Jawa dan hanya 70.000 orang yang selamat kembali. Indonesian Society, hlm. 262.

G1

ONE SOUL ONE STRUGGLE

pangreh praja yang juga menjadi ketua BP3 (Badan Pembantu Prajurit Pekerja) setempat. Jawatan Tenaga Kerja tadi berkewajiban menentu- kan jatah romusha di tingkat kabupaten dan kewedanan. Kinrohoshi mengerjakan proyek-proyek pertahanan militer, yang dalam kenyata- an juga merupakan kerja paksa. Karena itu, kata romusha umumnya digunakan untuk semua bentuk kerja paksa, sedangkan mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan disebut kerjantara. Di Pemalang orang-orang Cina dapat terbebas dari Kinrohoshi, sedangkan orang- orang Arab setempat dipaksa membangun proyek pertahanan pantai. Mereka juga sekali atau dua kali sebulan dikirim ke hutan di sebelah selatan Pemalang untuk menyusun kayu jati gelondongan menjadi tumpukan-tumpukan. Sekalipun mereka mendapat jatah makanan (nasi pongol) jumlahnya tidaklah mencukupi dan harus ditambah oleh pekerja-pekerja Arab itu sendiri.

Perbedaan keterlibatan pangreh praja dan pergerakan pertama- tama terletak dalam tanggung jawabnya yang menentukan golongan tenaga kerja yang direkrut. Pangreh praja berkewajiban mencarikan romusha yang akan diperkerjakan di dalam dan di luar wilayah keresi- denan (lihat tabel 5), sedangkan kaum pergerakan diberi tugas propa- ganda untuk “Asia Timur Raya” dan jadi pembangkit semangat bagi pelaksanaan program-program Jepang. Barangkali karena peran se- macam inilah maka pergerakan tidak menghimpun kebencian rakyat seperti pangreh praja yang sering hanya memberi janji-janji kosong demi jatah setoran padi, bahkan mengirimkan mereka yang tak kuasa menentangnya untuk kerja paksa. Para pemimpin pergerakan berusa- ha menggunakan proyek-proyek romusha sebagai pembagian ma- kanan bagi si miskin, walaupun tidak mungkin mengawasi jatah ma- kanan harian mereka yang dikirim ke luar wilayah keresidenan. Be- rikut ini pengalaman 2 pengerah tenaga romusha bekerja yang kebe- tulan adalah tokoh nasionalis penganut Sukarno di keresidenan itu. Kartohargo, tokoh Brebes, membawa 300 orang romusha jatuh sakit dan mati di wilayah Bayah (Banten Selatan), dan seorang lagi mati di kereta api”. Jepang memberi cukup makan selama mereka berada

di sana"!

“!Kartohargo, Wawancara, 16.12.72.

62

PENGALAMAN MASA JEPANG

Tabel 5 Pengerahan Romusha dari Beberapa Daerah di Keresidenan Pekalongan

Jumlah orang per desa atau

per minggu Sumber

Kewedanan Pangkah Kewedanan Pangkah

A. Dikirim ke proyek di luar keresidenan

Pemimpin nasionalis Pangkah

Pemimpin nasionalis Pangkah

21-42 per desa per minggu

30 per desa per dua minggu

Kecamatan Brebes — 100 per minggu! Camat Brebes

Kecamatan Losari 25-50 per desa? Camat Kabupaten Tegal 100 per minggu? Bupati

B. Untuk proyek di lingkungan keresidenan

Kecamatan Brebes — 860 dari 43 desa per hari" Pemimpin proyek dan Wanasari

Kecamatan Ampel- 300 dari 15 desa? Pemimpin proyek gading

Sumber: Data dari wawancara.

Catatan:

1. . Naik menjadi 250 pada menjelang akhir pendudukan. . Angka untuk keseluruhan kabupaten.

. 20 orang per desa untuk proyek saluran Sungai Pemali.

Aa SDN

Angka untuk keseluruhan kecamatan.

. 20 orang per desa untuk proyek butanol Comal Baru.

Kromo Lawi, seorang Sukarnois dari Pekalongan angkatan la-

ma, selaku ketua Putera (Pusat Tenaga Rakyat) Keresidenan Pekalong- an, terlibat dengan urusan pengiriman romusha ke luar wilayah kere- sidenan sejak awal masa pendudukan. Ia selalu pergi mengunjungi romusha dari Pekalongan di tambang batu bara Bayah karena sebagai

kepala Putera merasa cukup berwibawa untuk memastikan bahwa

para romushanya memperoleh perlakuan layak, dan memperoleh gi-

liran penggantian setiap dua minggu. Dengan demikian tidak ada

orang-orang yang harus tinggal lama di sana dan dapat kembali ke

63

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Pekalongan dengan selamat.” Barangkali tokoh-tokoh ini merasa puas dengan proyek-proyek romushanya setelah kemudian diketahui bah- wa di daerah-daerah Jawa lainnya banyak romusha yang tidak dapat kembali dengan selamat.

Tan Malaka, dalam kesaksiannya Dari Pendjara Ke Pendjara memberikan keterangan yang sangat berbeda mengenai kesejahtera- an romusha di tambang batu bara Banten Selatan. Ia mengatakan ' bahwa, “sukarelawan romusha” dari Pekalongan dan Kedu adalah anggota-anggota Seinendan. Lebih dari 15.000 romusha bekerja di tambang itu, dan antara 400 sampai 500 setiap bulannya meninggal karena penyakit dan kurang gizi.

Tentu saja bagi para pemimpin pergerakan setempat terdapat perbedaan yang nyata antara proyek romusha yang mereka pimpin di Banten dan proyek-proyek romusha seperti di dalam Keresidenan Pekalongan. Mengapa terjadi demikian? Akan lebih jelas kalau dili- hat pelaksanaan beberapa proyek pada waktu itu seperti misalnya pe- nebangan pohon hutan jati di Pemalang Selatan untuk menyediakan kayu untuk bahan pabrik Comal, tiang pancang proyek pertanian Pantai Pemalang, dan proyek pembuatan kapal Jepang di Tegal, Pekalongan dan tempat-tempat lain di pantai utara.

Prioritas Jepang setelah penyetoran padi ialah pembuatan kapal kayu, yang akan dipergunakan untuk mengirim suplai untuk tenta- ra Jepang antara lain di Papua New Guinea. Di Jawa 44.000 pekerja Indonesia di bawah pengawasan 215 insinyur Jepang bekerja di 150 proyek galangan kapal yang bertenaga diesel. Dalam tahun 1943, 127 kapal telah diluncurkan, dan tahun 1944 target yang begitu muluk yakni 700 yang kemudian diturunkan menjadi 343 kapal. “Untuk tujuan inilah telah dilakukan penebangan kayu secara besar-besaran,” kata Miyamoto. Di sinilah pentingnya proyek romusha di hutan jati Pemalang sebagai penyedia bahan baku bagi pembuatan kapal.“ Se-

“2Kromo Lawi, Transkripsi, 1/7-8, 29.5.73. “5Tan Malaka, Dari Pendjara ke Pendjara, Bagian II, Yogyakarta, tiada tanggal, hlm. 157, 159-60. | “4Miyamoto menyebut lain-lain tempat, seperti Cirebon, Semarang, Juana, dan Lasem, di mana kapal-kapal dibikin. (dalam Reid dan Oki (eds) The Japanese Experience, hlm. 242, 243-244.

64

PENGALAMAN MASA JEPANG

orang mantri kehutanan kelahiran Ambon, bernama Holle, mene- rangkan:

...Saya menerangkan kepada camat bahwa daripada dikirim ke Banten

sebagai romusha dan mati di sana, lebih baik dikirim ke Sukowati di-

mana nanti saya mengatur pemotongan kayu. Saya memberikan ja-

minan sungguh bahwa setiap hari mereka dapat makan sekuat-kuat- nya ini adalah prinsipnya, dari Kenpeitai itu.

Karena Holle dari Ambon, Jepang semula waspada dan curiga bila dia akan memihak kepada Belanda. Namun karena terkenal di kalangan masyarakat setempat dan semangatnya yang mencolok da- lam mengatur proyek-proyek besar romusha, kecurigaan Jepang itu berubah dan proyek itu mendapat pujian secara luas. Holle diberi tambahan persediaan kain, beras, dan ikan asin bagi romushanya di Sukowati oleh Kenpeitai. Berbeda dengan biasanya, didapatnya pu- la seperangkat gamelan untuk hiburan para romusha. Dengan me- manfaatkan sepenuhnya kepercayaan Kenperai itu, Holle ini cukup aman selama Kenpetai percaya bahwa ia lebih berhasil dibanding de- ngan pengatur proyek-proyek lain di keresidenan itu dalam mengor- ganisasi proyek dan menggunakan tenaga kerja penduduk Pantai Pe- malang.

Di lain tempat di Keresidenan Pekalongan terdapat pemim- pin-pemimpin pergerakan yang memanipulasi sistem ini guna men- dapatkan perlakuan yang lebih baik bagi romusha. Di samping pe- ngacau desa dan pencuri kecil, sebagian besar desa mengirim orang- orang miskin yang kelaparan ke proyek itu agar mereka mendapatkan makanan. Kepala Jawatan Penerangan Pangkah berhasil mendapat- kan jatah pembagian harian sebanyak 500 gram beras dari Kumiai bagi setiap romusha. Separoh jatah ini boleh dibawa pulang untuk keluarganya di rumah. Residen Jepang meninjau tempat ini dan mengeluh bahwa di Indonesia tak seorang pun akan menghabiskan 500 gram dalam sehari, sehingga dianggapnya jatah itu terlalu ba- nyak. Tetapi dengan bantuan Bupati Tegal (Mr. Besar), jatah itu dapat

“Holle Transkripsi 1/3, 24.6.76. Lihat juga di bawah bab 3. ““Tokoh nasionalis Pangkah, Wawancara, 10.10.72.

65

ONE SOUL ONE STRUGGLE

dipertahankan.”

Permainan jatah beras telah membantu memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Seorang pemimpin proyek di Brebes menu- turkan:

Dari jumlah 860 orang yang seharusnya dikerahkan, hanya sekitar 25 persen yang bisa bekerja sepanjang hari. Kebanyakan mereka ber- ada dalam kondisi fisik sedemikian buruknya sehingga tidak sang- gup bekerja untuk waktu lama. Setiap orang romusha memperoleh jatah 3 ons (300 gram) per hari, dan untuk itu mereka harus memba- yar 3 sen. Upah setiap harinya berkisar antara 5 sampai 25 sen. Seti- ap pagi saya menulis di papan tulis berapa banyak romusha datang dari masing-masing desa. Beberapa orang menginap di tempat proyek karena darang dari desa yang jauh (misalnya 20 km). Jaranglah desa yang mengirim kuota penuh 20 orang, beberapa desa mengirim sepa- ruhnya yang lain kurang lebih 5 atau bahkan 3 orang. Krasak (desa saya) sering kali tidak mengirim seorang pun! Pemimpin kelompok (hancho) selalu pamong desa, yang datang mengambil jatah beras un- tuk kuota penuh 20 orang romusha (yang dibagikan di antara mere- ka yang datang). Mereka yang terpilih biasanya adalah orang-orang tua. Kami dapat memberikan kepada setiap kelompok jatah berasnya secara penuh setiap hari, tidak peduli berapa pun yang sebenarnya da- tang, sebab pengawas kami, inspektur irigasi, selalu mengatakan kepa- da pejabat Jepang bahwa jumlah romusha adalah betul... Maka ia sela-

mat selama revolusi dan dijaga pemuda.

Di daerah lain, berkat sebagian tekanan Bupati Brebes Sarimin, didirikanlah dapur umum yang dianggap lebih efisien karena jatah romusha tidak dikurangi oleh orang-orang yang memasaknya. Na- mun, lurah yang mengawasi pemasakan itu sering kali tidak jujur dan hanya meberikan separuh jatah kepada romusha, sehingga pada masa revolusi sosial ia menjadi sasaran serangan para bekas romu- sha, demikian menurut ingatan seorang bekas pemimpin romusha.

“Pemimpin Jawatan Penerangan (Senden In) Pangkah, Transkripsi 11/22, 27.11.75. Tokoh ini kemudian menjadi ketua KNI dan Wedana Revolusioner Pangkah sesudah Proklamasi Kemerdekaan.

“Pekerja proyek romusha, Wawancara, 26,11,75.

66

PENGALAMAN MASA JEPANG

Kondisi di pabrik-pabrik gula (yang diubah fungsinya) di masa. romusha bekerja benar-benar menggambarkan kekejamannya. Di sa- lah satu pabrik di Tegal para romusha mengenakan pakaian dari ka- rung goni, dan tidak mendapat upah sepeser pun. Mereka bekerja sejak pukul 7 pagi sampai sore, di antaranya membuat kecap, pelem- bungan makan yang tahan air dan juga kapal selam mini. Mereka harus mengangkut barang-barang yang berat, seperti misalnya un- tuk membalik sebuah kapal selam sepanjang 10 meter memerlukan 40 sampai 50 orang agar dapat dilakukan pengelasan dengan tepat. Salah satu kapal selam yang mempunyai delapan silinder dan torpedo bergaris tengah 72 cm yang dibuat keresidenan, dipasang di pabrik di Slawi.

Romusha tidak menerima tambahan jatah untuk jenis peker- jaan semacam ini jatah hariannya hanya nasi, singkong, dan jagung yang dibungkus dengan daun pisang. Sebaliknya, para ahli yang da- tang dari seluruh Jawa mendapatkan hak-hak istimewa. Pernah Jepang mengadakan perlombaan untuk melihat siapa yang berhasil mem- buat kapal selam yang tercepat. Setiap regu yang terdiri dari 14 orang, apabila dapat menyelesaikan pembuatan sebuah kapal selam dalam 7 hari, mereka mendapat hadiah berupa kaleng udang kering, 1 kg daging kering, dan 3 kg kacang tanah, kata bekas pemimpin regu tersebut. Pada umumnya setiap regu dapat menyelesaikannya dalam tempo 10 hari.”

Pabrik gula Comal baru seperti pabrik Slawi telah ditutup dan diubah menjadi pabrik pembuat alkohol yang disebut butanol. Menu- rut orang-orang Jepang butanol itu akan digunakan sebagai minyak pesawat terbang.” Di Kecamatan Ampelgading, nama pabrik gula tertua, para lurahnya mengancam rakyatnya akan dikirim ke proyek romusha di luar daerah, apabila menolak bekerja pada proyek-proyek di keresidenannya sendiri. Pada awal masa pendudukan, romusha ini

diupah 31 sen sehari dan kadang-kadang diberi sebungkus rokok pu-

"Tenaga ahli romusha, Wawancara, 26.11.75.

''Ota mengatakan kapal yang sedang mengangkat mesin-mesin yang diper- lukan untuk produksi butanol di pabrik Comal tenggelam dalam perjalanan ke Jawa, “mengakibatkan produksi buranol tidak dapat dikerjakan.” Jawaban.

67

ONE SOUL ONE STRUGGLE

tih Kooa yang harganya 12,5 sen. Sedangkan menjelang akhir pendu- dukan rokok putih merupakan barang mewah yang hanya tersedia bagi Jepang. Para penguasa Indonesia pun tidak dapat memperoleh- nya, apalagi para romusha, tentu tidak memperolehnya”! Apabila seorang lurah gagal memenuhi kuota harian romusha, menurut salah seorang dari mereka:

Beberapa hari kemudian camat akan memanggil lurah dan akan me- marahinya: “Kalau kamu besok pagi tidak memenuhi jatahmu lagi, awas! Saya akan melaporkan kepada Kenpetai.”?

Biasanya lurah mengirim orang-orang miskin dan sangat me- larat. Noji padi Ambowetan mengatakan bahwa para pejabat mengi- rim orang-orang yang sangat melarat dari desanya dengan bujukan manis seperti “Kamu segera diberi pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari kehidupan di sini sekarang.” Mereka kemudian ditangani oleh para penguasa Jawatan Tenaga Kerja di Pekalongan dan diberi 10 sam- pai 20 rupiah sebagai uang saku selama perjalanan.” Camat Brebes tinggal di pinggir jalan kereta api Semarang-Cirebon. Dia memenuhi kuotanya dengan cara lain:

Jatah romusha untuk setiap kecamatan berbeda-beda, ada yang 50 atau 100 atau 150 atau 200 per minggu. Saya mendapat kuota 100. Sembilan puluh di antaranya berasal dari pelarian. Kereta api berhenti di depan rumah saya, dan membawa romusha dari Semarang. Pe- ngawal-pengawal Jepang tertidur dan mereka lari. Saya mendaftar kembali mereka sebagai romusha saya, dan dengan begitu memenuhi kuota saya.”

Bupati Tegal Mr. Besar harus menyediakan 100 romusha seti- ap mninggu. Ia sengaja mengajukan orang-orang tua, dan 80 persen di antaranya biasanya ditolak.

Berlawanan dengan itu yang terkenal paling jahat sebagai pe- ngumpul romusha ialah Wedana Tanjung, menurut rekannya:

...Lha itu Pak Slamet itu carinya romusha cuma ngadang (meng-

hadang) romusha yang datang, pulang dari Banten itu, lalu ditang-

3 Weekly Intelligence Summary No. 75, 16 Juni 1944. NI Intelligence. 5?Pemimpin Seinendan Ampelgading, Transkripsi 11/17, 8.11.75. 3?Noji padi Ambowetan, Wawancara, 6.11.75.

s4Camat Brebes, Wawancara, 1.12.72.

68

PENGALAMAN MASA JEPANG

kap lagi, dimasukkan gudang. Dari itu Banten dapatnya romusha lebih banyak daripada teman-teman. Lha itu salah satu kesusahan yang kita hadapi, cari romusha itu. Tapi Daerah Tanjung baik. Sebab itu ada romusha yang pulang dari Banten itu dihadang di jalan.” Dari mana...?” Masukkan lagi. Jadi itu Pak Slamet itu dari Jepang namanya baik sekali, ya tho? Karena romusha banyak, Iha itu serentak ada per- golakan ya terpaksa dia lari tho? Sebab mata rakyat tidak bisa dikela- bui, bukan?”

Seperti diuraikan di atas, kondisi romusha berbeda-beda dari satu proyek ke proyek yang lain, dalam wilayah keresidenan sendiri berbeda. Meskipun kadang-kadang jatah beras dapat dimanipulasi oleh para pemimpin setempat untuk kepentingan sebagian romusha, tetapi semua proyek romusha secara potensial telah merusak rakyat, mengingat kondisi kesehatan penduduk yang buruk dan jarak yang ditempuh mereka ke dan dari tempat proyek. Pada umumnya desa mengirimkan mereka yang buruk kondisinya, lapar, atau mengang- gur, karena proyek romusha dianggap merupakan salah satu tempat di mana rakyat miskin dapat memperoleh nasi pada akhir masa pen- dudukan.

Biasanya pangreh praja tidaklah dibenci rakyat karena peranan- nya sebagai pengumpul romusha, tetapi justru peranannya sebagai pengumpul beras dan usaha memperkaya diri sendiri lewat korupsi, khususnya jatah bahan sandanglah yang dibenci oleh rakyat dan masih dikenang hingga sekarang.

Memburuknya hubungan rakyat dan pangreh praja dapat dilihat dari keluhan yang diterima oleh Seksi Kesejahteraan Umum Putera, seperti apa yang Hatta sarankan dalam laporan pertamanya “...dapat dipakai sebagai barometer untuk mengukur kondisi dan keadaan umum rakyat.” Termasuk juga keluhan-keluhan terhadap peraturan- peraturan atas penjualan dan panenan padi, dan pungutan pajak yang kejam. Keluhan yang mencolok adalah mengenai “...sikap pangreh praja terhadap rakyat yang sama buruknya atau kadang lebih buruk daripada waktu penjajahan Belanda.” Dalam laporan kedua bulan Maret 1944, Hatta menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat de-

“STranskripsi 1/12, 22.5.73.

69

ONE SOUL ONE STRUGGLE

ngan pangreh praja dan polisi sudah memburuk. Masalahnya yaitu, antara lain, tentang makin sukarnya transportasi dan pemasaran be- ras, permintaan akan air irigasi yang tidak diperhatikan dan masalah- masalah penahanan, perampasan, penangkapan dan pemukulan oleh polisi dan pangreh praja. Di dalam laporan tersebut juga disebut- sebut tentang penarikan pungutan dan sumbangan desa oleh pang- reh praja di beberapa tempat, juga dimuat “dan... permintaan perlin-

dungan atas gangguan yang terus-menerus oleh pangreh praja.”

II. Tanggapan Terhadap Kebijaksanaan Jepang

Bagaimanakah rakyat dan kaum pergerakan memberikan tang- gapan terhadap kebijaksanaan Jepang? Pertama, ada pemimpin per- gerakan yang berusaha meringankan beban rakyat dengan memben- tuk koperasi. Kedua, rakyat berusaha menghindari setoran paksa, ke- tiga, rakyat melawan penguasa Indonesia dan Jepang dengan keke- rasan.

1. Usaha Koperasi

Di Pemalang seperti di tempat lain, ditempuh beberapa usaha untuk meringankan beban kebijaksanaan Jepang di daerah pedesaan, dibentuklah koperasi. Yang pertama yaitu Kopi (Koperasi Indone- sia) yang didirikan oleh Sarino Mangunpranoto, yang mencakup para pejabat tertinggi pangreh praja di kota, dengan bupati sebagai pelin- dung, jaksa sebagai ketua kehormatan, dan Abdul Mutolib, ketua Mu- hammadiyah sebagai pelaksananya. Dengan menggunakan kekuasaan Bupati Pemalang, Sarino dapat menghimpun cukup modal dari hasil penjualan saham Kopi kepada para lurah untuk membeli sabun, gula, kain, dan minyak goreng.

Koperasi ini mendistribusikan barang-barang kepada masing- masing lurah menurut kebutuhan setempat. Kopi berjalan lancar sam-

pai tahun 1943, ketika Sarino pindah ke Pati. Setelah itu Kopi mero-

Mohammad Hatta, The Putera Reports: Problem in Indonesian-Japan War- time Coorperarion, diterjemahkan oleh W.H. Frederick (Cornell University Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 55, 56,102, 104.

70

PENGALAMAN MASA JEPANG

sot, kerena Abdul Mutolib dengan cepat mendapatkan julukan se- bagai penipu terbesar di Pemalang.

Lain dengan pesaing utama Kopi, yaitu Pekope (Penolong Kor- ban Perang), sebuah badan koperasi yang didirikan oleh beberapa orang dari pergerakan, dipimpin oleh Supangat mantri juru rawat senior Pemalang dan beberapa tokoh Islam. Restoran Fuji yang enak makanannya, terutama satenya, menjadi tempat pertemuan anggota Pekope, tokoh-tokoh Islam nasionalis. Selain itu juga menjadi tem- pat pertemuan orang-orang gerakan bawah tanah yang akan dibahas kemudian, serta tempat istirahat bagi para kadernya yang lolos dari kejaran Kenpeitai di Jakarta, Solo, dan Jawa Timur.

2. Usaha Penghindaran

Karena keadaan yang berar, lebih separuh dari jumlah petani terpaksa “mencuri” padinya sendiri, biasanya dengan memaneni seca- ra diam-diam di malam hari, lalu menyembunyikan di dalam tanah atau di atas langit-langit rumah. Dengan berbuat begitu mereka me- nempuh risiko besar kalau sampai kerahuan polisi desa dan dilapor- kan ke lurah, atau lebih mengerikan lagi kepada Kenpeitai. Penggeledahan oleh pejabat setempat dan Kenpeitai terjadi sekali da- lam beberapa bulan, sampai-sampai rakyat percaya bahwa Kenpeitai mempunyai telepon rahasia dan kompas khusus yang bisa menunjuk- kan di mana padi itu disembunyikan.

Di beberapa tempat tindakan menghindari pengumpulan paksa itu dapat berhasil, tergantung kepada kemurahan hati para penguasa- nya. Kadang-kadang sebanyak 30 persen dari setoran dapat ditahan. Dalam keadaan demikian para pejabat itu sama rawannya dengan para petani terhadap retribusi Jepang.

Kejadian di Ambowetan melukiskan kerawanan bagi siapa saja yang kedapatan menyembunyikan padi oleh Jepang di desa itu. Di rumah seorang lenggaong setempat didapati empat ikat padi dan di- katakan sebagai milik seorang janda miskin. Padi dibawa ke kelurahan sebagai barang bukti pencurian, tetapi celakanya Jepang lalu meng- geledah tempat itu dan menuduh lurah menggelapkan padi tersebut serta menempelengnya, sehingga mengakibatkan lurah jatuh sakit de-

71

ONE SOUL ONE STRUGGLE

lapan hari lamanya.” Pejabat-pejabat yang jujur mengalami perlakuan serupa. Di tempat lain, carik desa berusaha mencegah mantri polisi menyita bedeng padi yang akan digunakan untuk hajatan (selamat- an) oleh petani miskin pemiliknya. Akibatnya pertama, rumah carik itu segera digeledah dan 90 persen padinya disita, walaupun ia teleh memenuhi jatah setorannya, lalu terjadi pertengkaran dan perke- lahian, mantri polisi itu kalah dan akhirnya terpaksa masuk rumah sakit. Sorenya Kenpeitai datang, menahan carik itu dan membawa ke markasnya untuk disiksa selama tujuh hari. Dua bulan kemudian carik desa yang malang itu diajukan ke depan pengadilan Pemalang dan dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena menghalang-ha- langi penggeledahan padi.”

Harga kejujuran begitu mahalnya, dan bila penguasa desa saja sudah memperoleh perlakuan semacam itu dari atasannya sendiri dan pihak Jepang, apalagi petani yang tidak akan memperoleh belas kasih- an dari siapa pun, baik dari Kenpeitai maupun pamong desanya sendi- ri. Seorang nasional dari Tegal menuturkan:

Tidak hanya kekejaman Jepang yang membuat rakyat takut, tetapi

kira sendiri yang harus dipersalahkan. Misalnya, ketika para petani

dari (Kecamatan) Brebes pergi ke Ketanggungan untuk ikut memban- tu panen, mereka mendapat upah mungkin seperlima atau sepere- nam dari hasil kerjanya. Mereka pulang sekali seminggu dengan mem- bawa padinya, mereka lebih suka menyimpan padi daripada uang.

Para petani itu diperintahkan oleh anggota Seinendan untuk menjual

padinya kepada pemerintah, untuk memenuhi jatah lurah.”

Bagi anggota-anggota Seinendan agaknya tidak hanya sekedar menyadari pentingnya pengumpulan padi, tetapi lebih merupakan pengalaman baru yang menarik untuk dapat menggunakan kekuasa- annya itu. Dan bagi kaum tani yang telah sarat dengan beban, hal tersebut dirasakan sebagai tambahan penghinaan saja.

Korupsi semakin meluas karena jatah setoran padi harus ditam- bah. Di Karesidenan Pekalongan inilah satu-satunya daerah di mana

'TNoji padi Ambowetan, Wawancara, 28.10.75. 2#Panitera Desa (carik) Pamutih (Kecamatan Ulujami), Wawancara, 4.11.75. Wawancara, 20.10.75.

72

PENGALAMAN MASA JEPANG

praktik ini masuk dalam laporan resmi kepada pemerintah. Akibat- nya pangreh praja menerima ekstra beras, yang berarti jatahnya adalah yang tertinggi di Jawa. Bila residen dan asisten residen Jepang itu ada- lah orang-orang yang berpendidikan dan masih jujur, maka kepala bagian ekonominya adalah seorang Jepang yang lalim kejam yang de- ngan keras melaksanakan politik pelarangan perdagangan beras dan bahan sandang antarkecamatan dan daerah, yang menimbulkan kesu- karan-kesukaran besar. Kelebihan beras dari Brebes yang biasanya mengalir ke Tegal dihentikan dan Kabupaten Tegal yang hanya dua dari sembilan kecamatannya mempunyai surplus beras tidak dapat mendatangkan beras dan jatahnya pun sangat sedikit.

Tenggang rasa para petani memang besar, namun ada batasnya, dan kini telah mencapai titik kritisnya.

3. Perlawanan dengan Kekerasan

Ditempuh perlawanan pasif oleh petani dengan cara menghin- dar dari kewajiban setor paksa padi. Disusul dengan tindak perlawan- an lebih keras melawan tindak korupsi oleh pangreh praja. Sementa- ra itu pendudukan Jepang masih tetap berlanjut. Kebencian kepada pangreh praja lebih daripada kepada “tuan besar” Jepang, karena elite tradisional ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai patron petani. Sebaliknya di mata petani, pangreh praja dianggap ber- tanggung jawab atas krisis Jepang yang mengancam kehidupan subsis- tensi ekonominya.

Insiden Comal merupakan sebuah contoh perlawanan jelas. Pembunuhan terhadap Camat Comal adalah akibat dari intimidasi kejam yang dilakukan Camat dan para pembantunya, lurah, carik, dan polisi terhadap kaum tani. Seperti tindakan Camat Raden Bam- bang Basirun, yang memasuki dan naik ke langit-langit rumah petani untuk mencari padi yang disembunyikan. Lebih-lebih lagi dia mem- punyai nama buruk sebagai pejabat Jepang yang biasa menggunakan kekerasan fisik terhadap rakyat dengan seenaknya menampar muka orang. Kira-kira tengah hari pada suatu Jumat Kliwon menjelang per- tengahan 1943, seorang petani yang belum menyetorkan padinya se- waktu pulang dari sawahnya mendapati Camat dan tiga orang pem- bantunya sedang menggeledah rumahnya. Perselisihan timbul, se-

3

ONE SOUL ONE STRUGGLE

orang pembantu Camat memukul petani itu, yang kemudian lari dan meminta bantuan. Sejumlah besar orang datang dan berteriak da- lam bahasa Jepang “Atsumare?” (Kumpul-kumpul!). Tidak lama kemu- dian Raden Bambang Basirun dikeroyok dan terbunuh dengan bam- bu runcing, sedang ketiga pembantunya berhasil lolos dari kejaran orang banyak.

Berita kerusuhan ini sampai ke Wedana, yang segera tiba untuk menenangkan suasana dengan membagi-bagi rokok putih Kooa, sam- bil berkata, “Jangan takut, saya akan mengurus sebagaimana mesti- nya!” Setengah jam kemudian beberapa truk tentara penuh serdadu Jepang tiba dan mulailah menangkapi rakyat dan membawanya ke Pekalongan. Ratusan lebih yang ditangkap dan ditahan selama dua minggu, tetapi ternyata Jepang tidak dapat menemukan “pemimpin” kerusuhan itu, setiap orang “mengaku” telah membunuh Camat, bah- — kan juga mereka yang sama sekali tidak bersangkut-paut dengan de- ngan kejadian itu.

Kira-kira satu setengah bulan kemudian, di kecamatan sebelah- nya, yaitu Petarukan, seorang pemuka agama, Haji Dulgani, mulai memprotes setoran padi paksa, dengan menolak menyetorkan padi- nya ke Kelurahan Kendaldoyang. Ia menganjurkan rakyat agar mem- bawa pulang padi hasil panennya dan bukannya dibawa ke tempat pengumpulan. Ketika mendengar Haji Dulgani dan sekelompok orang desa menuai padinya tanpa melapor lebih dulu, lurah yang ber- nama Tarjo segera memerintahkan seorang polisi untuk pergi ke sa- wah dan menghentikan panen itu. Tidak seorang pun menghiraukan- nya, sehingga polisi desa itu kembali melapor ke kelurahan. Lurah Tarjo bergegas pergi ke sawah, mendapati sebagian padi telah dipaneni dan diangkut pulang. Haji Dulgani menentang perintah Lurah Tarjo untuk membawa padi ke Balai Desa dan timbullah pertengkaran yang berakhir dengan perkelahian. Lurah Tarjo dipukuli dan dilemparkan ke sawah. Dia kemudian pulang dengan basah kuyup dan tubuh pe-

“Wawancara dengan Mokhrar, jabatan terakhir Gubernur Jawa Tengah (1959-1965), diangkat Jepang menjadi Wedana Comal setelah “pergolakan” ini, Sijono, sekretaris Kabupaten Pekalongan dan Suparjo, pemimpin Seinendan

. Ampelgading.

74

PENGALAMAN MASA JEPANG

nuh lumpur. Penggeledahan yang dilakukan Kenpeitai tidak berhasil menemukan Haji Dulgani, tokoh Islam pembela rakyat, berbulan- bulan lamanya sampai berakhirnya masa pendudukan.'

Perselisihan dengan pangreh praja semakin hebat, disebabkan meluasnya sistem wajib setor padi dan adanya korupsi. Pangreh praja dianggap sebagai penggerak utama sistem wajib setor padi dan korup- si. Kelompok pengimbang elite yang berkuasa, yaitu kaum nasionalis dan pemuka Islam, tidak terlibat dalam politik kejam ini dan terbe- bas dari noda korupsi. Inilah yang membedakan mereka di mata rak- yat. Kenyataan bahwa mereka terlibat bekerja sama dengan Jepang bagi proyek-proyek romusha tampaknya tidak menjadikan rakyat me- rasa dikhianati seperti halnya penindasan dan korupsi oleh para pang- reh praja yang telah mengundang perlawanan terhadap diri mereka. Lebih jauh lagi, ternyata bahwa penindasan di masa pendudukan di Tiga Daerah itu lebih kejam dibanding dengan daerah-daerah lain- nya di Jawa.

Politik Jepang

Toshio Ota wakil Residen Pekalongan, menyadari perlunya “menghapuskan pengaruh dan kedudukan kelompok-kelompok yang bekerja sama dengan Belanda semasa kolonialisasi dan mendukung kekuatan-kekuaran baru sebagai tandingan elite lama yakni golong- an nasionalis dan Islam.” Dalam upayanya untuk menciptakan ke- pemimpinan “resmi,” Jepang mendirikan Dewan Penasihat Keresi- denan (Shu Sangi Kai) yang beranggotakan dua belas orang, enam di antaranya ditunjuk oleh Jepang. Tiga orang pejabat tertinggi pang- reh praja, tiga orang kaum nasionalis dan lima orang dari kelompok Islam dan satu orang dari golongan lain (lihat lampiran). Walaupun cara ini tidaklah menghapuskan secara keseluruhan kekuasaan elite birokrat lama, Islam diberi kesempatan baru sebagai penasihat peme- rintah,

Di Kota Pekalongan, tokoh nasionalis Kromo Lawi, dengan menggunakan front resmi Putera, yang diketuainya, dan dalam ke-

S'la bersembunyi di makam yang dianggap keramat, yang menjadi tempat pertemuan lenggaong setempat. 52Ota, Jawaban,

75

ONE SOUL ONE STRUGGLE

dudukannya sebagai anggota Shu Sangi Kai keresidenan, menyeleng- garakan kursus-kursus politik dan mengadakan pertemuan-perte- muan. Di daerah pedesaan, kegiatan ini diseleggarakan camat setem- pat, yang oleh Kromo Lawi adalah dijuluki sebagai “bidak (pion) pe- merintah kolonial.” Menurut seorang nasionalis Pekalongan yang me- nyertai Kromo Lawi dalam rapat-rapat, “para camat setempat itu ta- kut... mereka memperlalukan kami sebagai orang Jepang.” Ini tidak- lah mengherankan, mengingat Kromo Lawi adalah seorang ketua. Ba- gaimanapun juga Kromo Lawi dan rekan-rekan nasionalis lainnya te- lah mendorong rakyat agar menghadiri pertemuan-pertemuan serna- cam itu guna mengecam Jepang sebagaimana halnya pangreh praja. Sekalipun secara resmi dipimpin oleh pangreh praja, kegiatan sehari-hari Badan Pembantu Prajurit Pekerja (BP3) Badan Pembantu Prajurit (BP2) juga berada di tangan kaum nasionalis. BP2 yang mengatur jatah dan hiburan bagi Peta dan Heiho dipimpin oleh Su- bagio Mangunharjo, yaitu seorang pemimpin PNI-baru, kelahiran Tegal, teman akrab Mohammad Hatta, dan tokoh gerakan nasiona- lis masa perang. Walaupun bekerja sama dengan Jepang, kelompok nasionalis dan Islam yang merupakan pengimbang elite penguasa In- donesia, di mata rakyat tidaklah menempuh jalan kompromi. Menjelang akhir pendudukan, hubungan antara pangreh praja dan rakyat telah rusak tanpa bisa diperbaiki lagi. Pangreh praja juga kehilangan dukungan dari pergerakan. Mengutip lagi dr. Muryawan bahwa ketidakjujuran para pangreh praja dalam sistem distribusi me- rupakan “rahasia umum” pada waktu itu, dan bahwa rakyat mempu- nyai rasa dendam yang amat kuat terhadap pangreh praja. Ia masih ingat benar suatu percakapannya dengan seorang pasien, seorang sais

dokar mengenai ketidakadilan itu:

Perasaan pembalasan dendam, boleh saja gambarkan dengan pembi- tjaraannja toekang dokar, ketika saja masih mendjalankan koewadjib- an sebagai dokter, bahwa mereka sebagai orang kerjil merasa dimakan oleh jang atasan, dan kemoedian hari menoeroet kejakinan mereka akan ada pembalasannja." ()

23Sarli, Wawancara, 16.10.76. “dr. Muryawan, “Ikhtisar” (1946), Proc. Gen.

76

BAB TIGA OPOSISI DAN PERLAWANAN

MENJELANG tahun 1944 dukungan semakin bertambah bagi setiap aksi kecil melawan penguasa Jepang, dan kaum elite birokrat di mata rakyat semakin menjadi alat penindasan Jepang. Politik oposisi dan perlawanan di tingkat lokal yang dilakukan dengan hari-hati dan su- sah payah di zaman pendudukan itu juga mencakup gagasan-gagasan tertentu yang hendak dilaksanakan manakala kelak Jepang dika- lahkan.

Perlawanan politik yang terorganisasi dan menonjol di Tiga Daerah sepanjang menyangkut pembentukan kekuatan politik baru pada tahun 1945 adalah jaringan terselubung komunis yang telah melakukan kegiatannya semasa pendudukan Jepang.' Munculnya ke- pemimpinan revolusioner komunis di Tiga Daerah ini berasal dari berbagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan bawah tanah dan mempunyai kaitan langsung dengan apa yang menganggap dirinya sebagai “PKI ilegal” yang didirikan atas dorongan Muso, seorang ve- teran pergerakan nasional dan pemimpin PKI lama yang mengun-

jungi Surabaya pada akhir 1935 hingga awal 1936. Muso yang berhu-

'Lihar Anton Lucas (penyunting), Local Opposition and Underground Resis- tance to The Japanese in Java, 1942-1945, Monash University, Centre of Southeast Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 13, 1986. Selanjutnya dikutip Local Opposition. Berbagai penafsiran terhadap kegiatan komunis semasa pendudukan Jepang dapat dijumpai dalam literatur antara lain Jacgues Leclere, “La Condition du Parti: Revolutionares Indonesiens a la Recherche d'un Idenrtire (1928-1948)”, Cultures et Development jilid X-1, 1978, Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, Edisi ketiga, Djakarta, 1964: dan Dokumentasi Pemuda Sekitar Proklamasi Indonesia Merdeka, Yogyakarta Pusat SBPI, 1948.

77

ONE SOUL ONE STRUGGLE

bungan erat dengan Gerakan Komunis Internasional datang mem- bawa Garis Dimitrov mengenai pembentukan Front Demokrasi Me- lawan Fasisme. Pada saat itu juga, para aktivis tua dari periode 1926- an mengedarkan bacaan-bacaan yang berisi kutukan terhadap imperi- alisme dan seruan agar rakyat lebih berani melawannya. Bacaan-ba- caan itu disampaikan pada kulit muka yang menarik menyerupai ik- lan-iklan perdagangan.' Kegiatan-kegiatan sedemikian menjadi lebih nyata dengan terbentuknya Gerindo cabang Surabaya pada tahun 1938 sebagai organisasi front legal dari kegiatan bawah tanah. Ta- hun 1939 sewaktu Pamuji aktif di Gerindo, terbitlah Menara Merah dengan ukuran saku sebagai sarana ilegal yang beredar terbatas di ka- langan kader dan anggota-anggota gerakan bawah tanah. Waktu itu Menara Merah berisi artikel-artikel tentang Marxisme dan situasi in- ternasional yang diselingi dengan resep-resep masakan dan petunjuk pemakaian mesin jahit dan iklan-iklan seperti dalam kulit mukanya.? Dibentuklah kelompok-kelompok bawah tanah di beberapa kota di Jawa Timur seperti Madiun, Nganjuk, Blitar, Pasuruan, Jember, dan Banyuwangi, juga di Semarang, Bandung, dan Jakarta, sedangkan kegiatan kaderisasi dilakukan di antara pekerja-pekerja BPM Cepu dan kereta api. Sebuah artikel Menara Merah yang ditulis pada akhir tahun 1941 oleh Pamuji (lulusan Sekolah Guru Purwokerto, Kweechool) memberikan analisis tentang situasi internasional yang ga- wat dan mendesak pemerintahan kolonial Belanda untuk mempersen- jatai rakyat melawan fasisme Jepang. Sebelum bala tentara Jepang mendarat di Jawa, dikeluarkan seruan untuk memboikot perdagangan dengan Jepang. Gerakan bawah tanah menyiapkan dan menghasut rakyat melawan fasisme Jepang. Pernyataan-pernyataan itulah yang mengakibatkan terjadinya perpecahan antara kelompok Semarang, yang antara lain beranggotakan Sayuti Melik dan istrinya, S.K.

?Sumber tentang iklan ini adalah gubernur Jawa Tengah.M.v.O. dari J.C. de Vos, November 1933 — 1937, Mailr.1007/37, Wawancara dengan bekas aktivis/ pemimpin bawah tanah, 4.7.78, Sarli. Wawancara 28.8.76, Penulis-penulis lain mengatakan bahwa bacaan ini beredar sampai tahun 1938. Lihat juga Local Opposition, hlm 5.

3 Local Opposition, hlm. 7-8: Kertapati. Sekitar, hlm 5 menekankan pentingnya Menara Merah pada periode iru dalam memperkokoh front persatuan anti fasis di kota-kota Jawa Timur.

78

OPOSISI DAN PERLAWANAN

Trimurti. Sayuti Melik sendiri menjelaskan bahwa ia tidak menyetujui propaganda komunis bawah tanah yang menyerukan agar rakyat “membunuh orang-orang Jepang.” Buruh pabrik gula di Jawa Timur telah menyabotase laboratorium pabrik, bahan-bahan kimia, dan ba- han-bahan makanan, sehingga barang-barang tersebut hampir tidak dapat dipakai waktu Jepang datang.

Pemerintah Belanda memberikan uang dalam bentuk cek kepa- da Mr. Amir Syarifuddin sebagai anggota gerakan bawah tanah yang kemudian diketahui oleh Jepang melalui jaringan mata-mata dan in- formasinya yang telah meluas dengan cepat.” Pada bulan April 1942, Jepang mulai menangkapi tokoh-tokoh Gerindo dan komunis ba- wah tanah di Solo, Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, terma- suk di antaranya Pamuji, pemimpin “PKI ilegal,” yang meninggal di penjara Surabaya pada bulan Desember 1942 akibat siksaan yang di- alaminya.S Beberapa tokoh lainnya telah dihukum gantung pada awal 1944 kecuali Amir Syarifuddin yang hukuman matinya diubah men- jadi seumur hidup.”

Gerakan bawah tanah dalam situasi gawat ini dalam tulisan ta-

hun 1948 digambarkan sebagai berikut:

...Hampir semoea sel partai ataoe PKI di Djawa Timur telah dihan- tjoerkan, kader-kadernja ditangkap dan kekedjaman jakni siksaan ber- lanjoer dan mendjalar sampai ke Djawa Tengah dan Djawa Barat. Kaoem revoloesioner hampir kehilangan semoea kadernja. Sekalipoen demikian, dengan kerdja efisien, generasi kedoea dengan tjepat meng- gantikan kedoedoekan mereka jang telah tertangkap. Pergerakan ka- der dari satoe tempat ke tempat lainnja dimoelai... sedemikian tjepat- nja sehingga gerakan bawah tanah, dapat membangoen kembali ke-

kocarannja lagi."

“Sayuti Melik, dalam sebuah wawancara, di Berita Buana, 13 Januari 1977.

SLihat kesaksian van der Plas dalam Enguete-commissie, Regerings beleid 1940-1945. Verslag houndende de Uitkomsten van het onderzoek. deel 8, A dan B, Militair Beleid 1940-1945 terugkeer naar Nederlandsch Indie (The Hague, 1956) hlm. 1353.

" Penghela Rakjat, 8 Februari 1946.

?Kertapati, Sekitar, hlm. 29 dan Dokumentasi Pemuda, hlm. 45 menyebut siapa yang ditangkap, disiksa dan dihukum mari.

8 Dokumentasi Pemuda, hlm. 45.

79

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Pembangunan kembali organisasi bawah tanah dibebankan ke- pada “angkatan kedua.” Salah seorang tokohnya adalah Widarta yang mendapat kepercayaan memegang tampuk pimpinan partai dari Pa- muji sesaat sebelum tertangkap. Widarta lahir di Jawa Timur sekitar tahun 1913. Sesudah Muso mengunjungi Surabaya, ia terpilih seba- gai kader yang bekerja di gerakan buruh di luar Jawa yaitu di Sumate- ra, Tahun 1936 ia bekerja pada penyulingan minyak BPM Plaju dekat Palembang, mendirikan serikat buruh dan mengorganisasi pemogok- an menuntut perbaikan kondisi kerja. Akibatnya ia harus menjalani tahanan rumah tetapi melarikan diri ke Pulau Sambu. Belanda menge- tahuinya dan ia diperintahkan agar meninggalkan pulau itu dalam waktu 12 jam. Ia kembali ke Jawa dan menulis untuk Pesat, sebuah harian di Semarang yang dipimpin Sayuti Melik, sampai ia menjadi pimpinan partai kemudian menyusul penangkapan Pamuji dan to- koh-tokoh tertinggi PKI ilegal.” Widarta adalah seorang yang ber- pengalaman dalam tantangan liku-likunya perjuangan.

Dalam mengorganisasi kembali gerakan bawah tanah pada awal 1943, pemimpin baru melanjutkan strategi front persatuan melalui Menara Merah. Sabotase kecil-kecilan kadang-kadang dilakukan, seperti di Jawatan Kereta Api, lapangan terbang, penyulingan minyak, ga- langan kapal dan sebagainya, tetapi kegiatan utamanya adalah melin- dungi kader dalam penyebaran propaganda anti-Jepang. Kader yang beruntung lolos dari sergapan Kenpeitai semasa pendudukan, pada tahun 1970-an menuturkan kembali pengalamannya tentang bagai- mana rumitnya kode-kode cara penyampaian informasi, penyamar- an kader yang dikejar, sabotase, dan pencurian perlengkapan Jepang untuk membiayai kegiatan partai. Di beberapa daerah, dana partai didapat orang-orang tertentu yang memberi sumbangan dan diambil oleh kurir secara teratur."

Menjelang pertengahan 1944, Kenpeitai melakukan razia di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan menghancurkan sel-sel bawah ta- nah. Tetapi basis bawah tanah Keresidenan Pekalongan tetap utuh, yakni daerah hutan jati di Sukowati di Pemalang Selatan di bawah

”Wawancara,7.6.78, Kader Jawa Barat, Wawancara, 5.7.78, "Lihat Lucas, Local Opposition, hlm. 51-62.

80

OPOSISI DAN PERLAWANAN

bimbingan Holle, seorang mantri kehutanan asal Suku Ambon." Holle dilahirkan tahun 1914 di Pulau Nusa Laut, Kepulauan Maluku, anak seorang pendeta yang menginginkan putranya itu mengikuti jejaknya. Ia gagal karena kurang kuat dalam pelajaran Bahasa Belanda, dan akhirnya melalui Sekolah Kehutanan di Bogor, ia memulai kari- ernya di hutan jati Sukowati ketika Jepang tiba. Baru dalam masa pendudukan itu ia memasuki gerakan bawah tanah, dan membantu menyembunyikan tokoh-tokoh pelarian pada keluarga bawahannya.

Selain karena daerah hutan Sukowati merupakan tempat Holle melakukan kegiatan, ada beberapa faktor lainnya yang memungkinkan Pemalang menjadi tempat penampungan sementara para buronan dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Salah satunya ialah jumlah penguasa Jepang di kabupaten ini sedikit, yaitu hanya kepala polisi, kepala pen- jara, dan perwira-perwira pelatih yang diperbantukan kepada kom- pi Peta. Dengan penempatan pasukan Kenpeitai di ibukota keresiden- an di sebelah timur dan kota industri Tegal itu di sebelah barat, ditam- bah satu garnisun di Pekalongan, maka Jepang tidak merasa khawatir akan keamanan Pemalang.

Faktor penting lainnya ialah adanya kelompok bawah tanah yang aktif di Pemalang, di bawah pimpinan seorang yang cakap dan ber- pengalaman yang bernama Amir, veteran PKI lama (lihat lampiran biografi). Setelah pemberontakkan 1926, ia sempat mendekam di penjara 6 tahun lamanya, lalu bekerja sebagai tukang emas selepas dari penjara. Ia juga merupakan aktivis penting dalam kelompok kecil kaum pergerakan yang radikal. Tahun 1941 ia kembali ditangkap oleh Belanda karena kegiatan-kegiatan “ilegal”-nya, dan Jepanglah yang kemudian membebaskannya.

Organisasi

Dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai pejabat senior kehutanan di Sukowati, Holle dapat menempatkan delapan pelarian dari Kenpeitai berikut keluarganya untuk tinggal bersama pejabat ba- wahannya. Mereka itu dijadikan mandor pengawas penebangan po- hon jati yang dikerjakan oleh para romusha dan membantu pem-

M bid, hlm. 27-50.

81

ONE SOUL ONE STRUGGLE

bagian jatah makanan dan pakaian. Dituturkan oleh kurir dari Lasem: Orang-orang dikirim untuk menebang pohon... Setiap hari dapur di dekat rumah Holle menerima pemberitahuan berapa banyak romu- sha yang harus diberi makan, kalau ada 30 orang, kami membuat kupon untuk 60 orang. Jatah beras secara “resmi” adalah 200 gram per hari, tetapi kami melipatduakannya. Kenpeitai tidak pernah da- tang. Kalau bukannya Holle yang bertugas, tak seorang pun berani melipatduakan jatah. Ia menguasai segalanya. Orang-orang bawah tanah mempunyai suatu sistem yang de-

ngan cermat dilaksanakan untuk membawa mereka yang datang de-

ngan kereta api ke selatan ke Sukowati:

Apabila keluarga-keluarga itu datang dari Jawa Timur, mereka turun dari kereta api di Comal Baru, di mana kepala stasiunnya, Tamjid, seorang anggota pergerakan sejak tahun 1926 dan kawan kami akan menemuinya. Ia akan menerima mereka menginap semalam, sebelum mengirimkannya ke selatan dengan sepeda ke pos kehutanan."

Seorang kader lainnya, memelihara hubungan antara para pela- rian di daerah kehutanan itu dengan tempat pertemuan kelompok Pemalang di Restoran Fuji. Ia mengendarai sepeda hampir setiap hari menghubungkan dua tempat yang berjarak sekitar 20 km.

Di kalangan pemimpin bawah tanah pada waktu itu memang terdapat hubungan kepartaian yang agak longgar, menurut kesan Holle. Sebuah kelompok inti, yang antara lain, terdiri dari Widarta, Bung kecil dan K. Mijaya, biasa datang ke Sukowati secara teratur untuk menghadiri sidang-sidang. Kegiatan-kegiatan bawah tanah di pantai utara dikoordinasi oleh K. Mijaya yang pada tahun 1942 me- larikan diri dari Solo karena dalam razia kenpeitai kedapatan tulisan yang dianggap anti-Jepang, sehingga diuber-uber oleh penguasa Je- pang. Setibanya di Keresidenan Pekalongan ia mulai memperbaharui kontak-kontak dengan anggota-anggota lama gerakan buruh. K. Mi- jaya adalah seseorang yang memainkan peranan penting dalam Gerak- an Tiga Daerah, seperti terurai dalam bab sembilan (lihat juga lampir- an biografis).

Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. BIbu Pri, Wawancara, 2.4.75.

82

OPOSISI DAN PERLAWANAN

Dana

Pengumpulan dana bagi kelompok Pemalang merupakan urus- an yang berbahaya, terutama bila bersangkutan dengan penarikan langsung dari para simpatisan, dibutuhkan kurir-kurir pilihan. Na- mun kelompok ini beruntung karena mendapatkan dua sumber dana.

Sumber pertama secara tidak langsung dari Jepang sendiri. Je- pang mengirim sejumlah besar uang dan bahan pakaian ke Sukowati untuk para romusha. Para romusha ini dibayar oleh Jawatan Kehu- tanan berdasarkan jumlah batang yang berhasil dipotong setiap hari- nya. Di samping “upah” ini, setiap tiga bulan sekali kenpeitai mengi- rimkan hadiah yang terdiri dari upah tambahan sebesar satu bulan gaji dan juga bahan pakaian. Kubota, seorang anggota kenpeitai Pekalongan, biasa datang sendiri membawa gulungan kain tambahan. Hadiah-hadiah inilah yang langsung diambil oleh gerakan bawah ta- nah lewat pejabat-pejabat kehutanan bawahan Holle, dan tidak di- bagikan kepada romusha. Gerakan bawah tanah mengajukan alasan bahwa para romusha telah mendapatkan cukup jatah pangan dan pe- layanan yang baik.

Terlepas dari apa yang menjadi motivasinya, menjelang akhir masa pendudukan, kelompok Pemalang menerima sejumlah besar dana dari pengusaha Swiss bernama Victor Stober dalam bentuk mata uang Belanda yang kemudian ditukarkan dengan mata uang Jepang. Menurut Holle, Stober telah menyimpan uangnya di dalam tanah bersamaan dengan kalahnya Belanda. Pada waktu itu, Stober merasa terancam oleh kemarahan penduduk desa yang menyerbu perke- bunan teh dan karetnya, suatu jelmaan kebencian terhadap lambang kemakmuran orang-orang Eropa. Entah karena rasa terima kasih atas campur tangan dan perlindungan Holle, atau entah karena dipaksa, Stober juga memberikan kepada Holle senapan berlaras ganda yang kemudian digunakan untuk berburu babi hutan, dan sebuah radio yang sangat bermanfaat bagi kelompok Pemalang. Tidak ada bukti bahwa Stober juga membantu Jepang, kecuali masalah produksi perkebunannya yang seluas 200 hektar itu.

83

ONE SOUL ONE STRUGGLE

Kode dan Penyamaran

Ketelitian dan kewaspadaan yang tinggi haruslah dilakukan oleh kelompok Pemalang sebagaimana pula oleh kelompok-kelompok lain dalam pergerakan dan perlindungan terhadap para kurir dan ka- der. Mereka mengikuti pola penyamaran dan kode-kode rutin yang umum dan sama seperti lazim dilakukan oleh kelompok bawah tanah mana pun juga. Menyamar sebagai penjaja barang misalnya, bukanlah suatu hal yang lucu, karena bila kedapatan dan tertangkap kenpeitai, pilihan yang tergampang ialah kematian.

Sebagai contoh, setelah sebuah kelompok di Jawa Tengah ter- bongkar dan pemimpinnya disiksa kemudian dibunuh, seorang kurir yang berhasil selamat bersama istrinya dikirim ke Pemalang, dan seti- banya di sana keduanya dikirim ke tempat yang berlainan dan tidak saling bertemu lagi selama sebulan. Kurir itu tidak boleh bertanya sesuatu apa pun yang dapat menimbulkan kecurigaan, yang mungkin mendatangkan akibat yang lebih buruk lagi. Para kurir harus melari- kan diri, lalu memperkenalkan dirinya setibanya di tempat pengungsi- an, dan secepatnya pula harus mendapatkan penyamaran bagi kegiat- annya lebih lanjut. Seorang di antaranya menuturkan kenangannya betapa suasana di rumah saudara perempuannya di Comal yang men- jadi “markas” gerakan bawah tanah sebelum dipindahkan ke pos ke-

hutanan:

..rumah itu selalu penuh orang... Selama masa pendudukan Jepang mereka datang membawa contoh-contoh kancing baju, logam, pelat nomor yang banyak dicari untuk dijual kepada tamu-tamu lainnya yang mungkin sudah berada di situ. Apabila ada permainan kartu, mereka ikut serta sampai semuanya terlibat dalam permainan itu, ke- mudian menyelinap ke belakang. Sebaliknya apabila ada tamu da- tang ketika mereka (para pelarian itu) masih di situ, maka masing- masing dari mereka itu lalu mulai bekerja apa saja, ada yang meng- ambil ember lalu menimba air dari sumur, ada yang memegang sapu dan membersihkan lantai... sangar berbahaya menyembunyikan orang, banyak orang yang ketangkap mari demikian seterusnya..."

“Kurir Lasem, Wawancara, 20.7.76. "Ibu Pri, Wawancara, 2.9.75. Ibu Pri menyebutkan S. Mustapha dari Pe-

84

OPOSISI DAN PERLAWANAN

Kegiatan

Kelompok Pemalang sepanjang masa pendudukan dapat mengikuti perkembangan peperangan lewat radio ilegal milik peng- usaha perkebunan Swiss yang tadi itu. Semua pesawat penerima radio telah disegel oleh Jepang setelah terlebih dulu diubah sehingga hanya bisa menerima gelombang dalam negeri. Segel-segel itu diperiksa se- cara berkala. Namun demikian, Holle berhasil menemukan cara un- tuk menggeser segel ini untuk sementara waktu, dengan membuka penutup belakang dan menyesuaikan kembali penerima radio, se- hingga pesawat dapat menangkap siaran dari luar Jawa,'S dan orang- orang Jepang tidak pernah mengetahui bahwa segalanya telah dirusak. Melalui para kurir Menara Merah, berita-berita perkembangan pepe- rangan dan kekalahan Jepang diteruskan kepada kelompok-kelompok

dan para simpatisan di daerah-daerah lain di pulau Jawa:

Selama (tinggal) di pos kehutanan, saya jadi kurir... kadang-kadang saya disuruh ke Semarang, Solo, dan Lasem. Di Solo saya ke tempat Pardi, dua malam kita bicarakan persiapan kemerdekaan, sehingga rakyat akan mengerti bila saat itu tiba. Bila tidak ada persiapan, ke- merdekaan tidak akan disambut dengan baik oleh rakyat. Mengenai caranya, kita percayakan kepada para pemimpin setempat, kita cuma memberikan garis-garis besar saja. Setelah Hiroshima jatuh, saya pergi ke Semarang untuk membicarakan bagaimana kami dapat mendu- duki jabatan-jabatan penting seperti RK, RT dan lurah, dan kepe- mimpinan atas pemuda. Kami harus ada di barisan depan, kami harus dapat merebut pengaruh."

Berbeda dengan kelompok-kelompok lain di Jawa pada awal masa pendudukan, kelompok Pemalang tidak secara aktif terlibat da-

malang, (sekretaris Pekope sebelum ditangkap oleh Jepang) dan Bungkuk (pemimpin bawah tanah dari Jawa Tengah bagian selatan) sebagai pengunjung di rumah Comal itu.

'#Holle, Wawancara, 24.6.76. Penggunaan radio dan teknik menggeser segel tidaklah khusus Pemalang. Pada waktu itu tiga radio ilegal terdapat di Tegal dan Pekalongan.

"Kurir Lasem, Wawancara, 27.7.76. RK (Rukun Kampung) dan RT (Rukun Tetangga) yang disebut Tonarigumi dibentuk oleh Jepang untuk memudahkan dis- tribusi bahan kebutuhan pokok sehari-hari, pengerahan paksa romusha dan se- bagainya.

85

ONE SOUL ONE STRUGGLE

lam pekerjaan menyabot instalasi-instalasi. Namun tugas mereka mencakup bagaimana membangun dukungan moral lewat hubung- an tetap oleh kurir, dan menyebarkan propaganda anti-Jepang dan berita-berita peperangan melalui Menara Merah dan dari mulut ke mulut. Isi Menara Merah mencakup ringkasan berita setempat dan informasi mengenai penindasan Jepang di daerah-daerah lain Pulau Jawa yang disampaikan oleh para kurir ke Sukowati. Menara Merah juga memuat artikel-artikel mengenai ciri atau sifat imperialisme.

Kelompok Oposisi Lokal Lain

Gerakan komunis di bawah tanah bukanlah satu-satunya ke- lompok yang mengorganisir perlawanan terhadap Jepang dan berusa- ha keras untuk selalu di barisan depan dan merebut pengaruh. Di antara kelompok-kelompok oposisi lokal terdapat juga kelompok yang menamakan dirinya Negen Broeders (sembilan bersaudara).

Sekitar pertengahan Maret 1945, kelompok sembilan orang yang semuanya berumur sekitar tiga puluh tahun, mengadakan perte- muan rahasia di sebuah rumah di jalan Kejambon 16, Tegal. Seorang dari mereka menyampaikan ikhtisar umum dari diskusi yang baru- baru saja dilakukan dengan Subagio Mangunraharjo, pemimpin PNI- Baru yang tinggal di Tegal sejak 1938 sebagai pengasingan sukarela dari Bandung. Di Bandung ia telah mendirikan Universitas Rakyat yang kemudian ditutup oleh Belanda. Ia seorang cendekiawan, yang nafkah hidupnya berasal dari perusahaan perikanan darat yang dipim- pinnya, namun yang menggunakan waktu senggangnya untuk berdis- kusi tentang filsafat politik dengan rekan-rekan seperjuangan."

Analisis Subagio mengenai situasi politik ialah bahwa Jepang tidak lama lagi akan menyerah kepada Sekutu. Persiapan harus dila- kukan untuk itu. Sebagian besar dari kelompok, yang pada malam itu memutuskan untuk menamakan diri sebagai Negen Broeders, se- benarnya sudah saling berhubungan erat sejak awal tahun tiga puluh- an. Sebagai anak keluarga pegawai rendahan Pemerintah Hindia Be- landa, semuanya telah tamat HIS bahkan beberapa di antaranya me- ngecap pendidikan MULO (sekolah lanjutan Belanda) beberapa ta-

8 Wawancara, 16.10.75.

86

OPOSISI DAN PERLAWANAN

hun. Mereka berperan serta dalam usaha mendirikan Indonesia Muda cabang Tegal. Mereka pun kenal baik dengan pendirinya, Supeno, karena mereka bersekolah bersama-sama di Tegal atau Pekalongan." Setelah Indonesia Muda diobrak-abrik sampai tidak bisa berku- tik oleh PID, satu kelompok yang menamakan diri Islam Studie Club terbentuk. Penggunaan nama ini dimaksudkan untuk menghindari pengawasan polisi daripada tanggung jawabnya terhadap Islam. Sete- lah menyelesaikan kursus pertolongan pertama di Pekalongan, bebe- rapa orang di antaranya masuk ke Seksi Palang Merah tentara Belanda dan dikirim ke Cilacap untuk membantu pengungsian tahap terakhir dengan pesawat terbang ke Australia. Mereka diinternir (ditawan) se- lama beberapa bulan, dan setelah dibebaskan mereka kembali ke Tegal. Kelompok ini tetap mengadakan kontak-kontak secara tak tera- tur, kadang-kadang bertemu secara tidak resmi dalam kursus-kursus yang diselenggarakan Regu Penolong Medis (Iryo Kyujo Dan) yang di- bentuk Jepang setara dengan Palang Merah. Mereka memutuskan bah- wa jalan terbaik menentang kekuasaan Jepang ialah dengan melaku- kan “infiltrasi” ke dalam berbagai organisasi seperti Seinendan, Barisan Pelopor, BP2, dan BP3, serta mempengaruhi anggota-anggotanya. Dua orang dari anggota kelompok ini bahkan menempuh pekerjaan berbahaya dengan menjadi agen ganda untuk kenpeitai di galangan kapal Jepang di Tegal (zosenjo). Seorang di antaranya menuturkan pengalamannya: Saya memasuki kenpeitai sebagai agen ganda. Beberapa orang di an- tara kami terlibat. Kami bisa banyak melakukan perjalanan, mende- ngarkan dan berbicara secara tidak resmi di kereta api, pasar dan di gedung bioskop. Kami biasanya memberi tahu orang-orang bahwa pihak Jepang merusak moral gadis-gadis, mengangkut semua padi dan romusha... kami tidak meledakkan jembatan, tetapi mempenga- ruhi pikiran orang...? Perlu ditegaskan bahwa orang yang tidak terlibat dalam peran “agen ganda” di sini tidak menyatakan diri sebagai anggota organisasi

9Supeno menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tahun 1945, dan Menteri Pemuda dan Pembangunan pada Kabinet Harta yang pertama. .

“ Wawancara, 2.8.76.

87

ONE SOUL ONE STRUGGLE

perlawanan dengan tujuan perjuangan yang jelas seperti halnya komu- nis bawah tanah. Terdapat perbedaan jelas antara mereka yang memi- liki motivasi tinggi dengan yang motivasinya tidak begitu jelas seperti kasus di atas.

Terdorong oleh perkiraan Subagio Mangunraharjo bahwa Je- pang pasti kalah, kelompok ini menyusun rencana kegiatan pada per- temuan rahasia di jalan Kejambon tadi. Empat di antaranya akan me- Takukan kontak-kontak dengan batalyon Peta dan Heiho di Tegal.” Menurut salah seorang, Peta dan Heiho tidak banyak mengetahui masalah-masalah militer dan “kita mengatakan kepada mereka agar tidak menginjak rakyat dan berlaku sabar.”?

Dua anggota kelompok lain memilih tugas untuk mencari tahu pangreh praja mana yang tidak disukai Jepang sesuai dengan kebijak- sanaan ekonomi Jepang. Seorang lagi akan menghubungi para peju- ang lama yang terkenal dari tahun 1920-an dan para tokoh pemuda Tegal. Kelompok ini juga menyampaikan analisis sendiri mengenai situasi peperangan dan mempersiapkan dasar untuk bertindak setelah kini ternyata bahwa Jepang pasti akan kalah. Rapat rahasia itu bera- khir dengan janji para anggota Negen Broeders bahwa mereka akan tetap merupakan teman-teman setia, apa pun yang bakal terjadi.?

Hampir pada waktu yang bersamaan, maka suatu kelompok lain yang komposisinya agak luas mengadakan pertemuan rahasia di kalangan barisan Pelopor di Tegal. Kelompok ini mencakup tiga veter- an eks-Digul (yang dipulangkan ke Jawa pertengahan tahun1930- an), dua di antaranya seorang aktivis pemuda. Yang dianggap sebagai pemimpin ialah Muhammad Nuh yang berhaluan Marxis. Menilik memoar yang kemudian ditulis oleh anggota dari kalangan pemuda,” kelompok itu tidak bulat dalam analisisnya mengenai situasi pepe- rangan, sikap terhadap kepemimpinan nasional, dan bahkan strategi

21Negen Broeders, Wawancara, 11.10.72.

2Slamet Soenarjio, “Catatan Singkat Slamet Soenarjio dalam Perjuangan Kemerdekaan Pemuda Tegal dalam enam bulan sebelum dan sesudah Hari Prokla- masi R.1.”, Naskah kerikan (tanpa tanggal).

2Wakil Ketua KNI Kota Tegal, Jawaban tertulis 1972.

“Mengenai sumber ini lebih jauh lihat tulisan penulis, “My Story' and other sources: An Oral Approach to the Indonesian Revolution,” Masyarakat Indonesia, Tahun ke-1, No. 2, Desember 1974.

88

OPOSISI DAN PERLAWANAN

yan : harus diambil terhadap Jepang. Orang-orang Maris dalam ke- lompok mengecam kepemimpinan tingkat nasional. Banyak di antara mereka yang beranggapan kepemimpinan nasional “feodal” dan “alat fasisme militer Jepang.” Adalah sangat penting untuk menetapkan prioritas-prioritas apa di daerah setempat dalam perjuangan menda- tang. Oleh karena situasi ekonomi telah mencapai titik rawan, rakyat dengan mudah dapat dimobilisasi melawan Jepang. Sedangkan pan- dangan lain tidak mempedulikan kecaman kepemimpinan nasional sebagai kolaborator, tetapi memprioritaskan perjuangan-perjuangan untuk merebut kekuasaan dari asing dan tidak pada revolusi sosial. Kelompok ini menolak perbandingan yang dilakukan Muhammad Nuh dan orang-orang Marxis lainnya antara revolusi mereka dengan revolusi-revolusi Rusia dan Perancis sebagai negara-negara merdeka dan tak dijajah. Mereka tidak harus menumbangkan kekuasaan asing sebelum revolusi-revolusi mereka dapat dimulai.

Sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan, tercapai juga kesepa- katan bahwa pembentukan kader dapat dimulai segera, sehingga rak- yat siap melawan kekuasaan Jepang dan “memukul musuh dari bela- kang” secepatnya di saat kesempatan terbuka. Diputuskan pula untuk memulai kampanye propaganda di kalangan buruh galangan kapal Jepang yang kebanyakan telah menjadi anggota Suisintai atau Baris- an Pelopor.

Kelompok bawah tanah lain yang bergerak di Kabupaten Bre- bes mendapat pengaruh lebih langsung daripada dari Negen Broedo- ers. Sunarto, yang menjadi pemimpinnya sebelum perang pecah, mengajar di sekolah yang didirikan oleh Sugra di dekat Cirebon, dan membantu membangun KRI (Koperasi Rakyat Indonesia) bersama dengan Sugra. Sugra adalah Ketua PNI-baru cabang Cirebon.? Se- telah kembali ke Brebes ia mendirikan cabang-cabang KRI di seluruh kabupaten. Di bawah kepemimpinan Sunarto, koperasi yang sangat dibatasi kegiatannya oleh Jepang, berubah fungsinya menjadi suatu jaringan rapat yang longgar dari kelompok-kelompok tak resmi yang

Mengenai biografinya, lihat B.R.O'G Anderson, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946 (Ithaca, Cornell University Press), hlm. 445. Selanjutnya Java.

89

ONE SOUL ONE STRUGGLE

bertemu secara tak teratur untuk memperbincangkan apa yang diketa- huinya mengenai perkembangan peperangan, dan prakarsa-prakarsa setempat, apa yang bisa dilakukan manakala kekalahan Jepang yang tak terhindarkan itu menjadi kenyataan.” Anggota-anggota KRI Bre- bes terdiri antara lain dari tiga orang guru desa, penjual ketupat, se- orang tukang kayu, dan seorang Cina. Sekalipun sebagian besar ang- gota koperasi terdiri dari pekerja pertanian, terdapat juga beberapa “orang lenggaong. Seorang penasihat KRI dapat bepergian bebas di seluruh kabupaten yang luas itu (sampai ke Salam yang jauh di sela- tan) untuk mengadakan kontak-kontak dan pertemuan-pertemuan. Ada sekitar delapan cabang koperasi. Kalau para pejabat setempat ingin mengetahui apa yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, jawab- annya adalah “urusan koperasi.” Tak terelakkan lagi bahwa Jepang, yang mengawasi dengan teliti semua organisasi yang ada, mulai mencurigai kegiatan itu punya tujuan-tujuan lain. Seorang petani ber- nama Karta ditahan setelah dilaporkan polisi desa bahwa ia membu- at semacam azimat pelindung yang akan digunakan untuk melawan Jepang. Bersama dengan dua orang petani lain, Karta dipukuli sete- ngah mati dan dijebloskan ke Penjara Brebes. Penasihat KRI, menu- turkan kembali kejadian itu: Tiga orang anggota KRI ditahan, dan dipukuli di Penjara Brebes. Me- reka, orang-orang Jepang itu mendapati bahwa saya anti-Jepang... ketika saya sedang diinterogasi, mereka dipanggil masuk. Mereka se- mua sudah seperti mayat. Tak seorang pun yang mengaku telah me- ngenal saya. Orang-orang Jepang berkara, “Kalau begitu pulang Sau- dara!” Kalau saya mengingat keberanian mereka, saya tanya jasa saya apa? Mereka yang berjasa... orang tani, orang buruh, tetapi mereka konsekuen dalam tindakannya.”

Dalam masa perang, kelompok-kelompok oposisi selalu dian- cam dan ditakuti. Sudah tentu orang-orang Jepang berusaha keras untuk membongkarnya, terutama gerakan komunis bawah tanah. Ru- panya gerakan komunis lebih berhasil dengan propaganda anti-fasis-

“Mengenai KRI, lihat juga Kahin, Ngrionalism and Revolution in Indonesia, asa. Cornell University Press, 1952), hlm. 112. Selanjutnya Nationalism. “78unarto, Wawancara, 29.7.76.

90

OPOSISI DAN PERLAWANAN

menya daripada usaha-usaha melakukan sabotase. Jepang sangat kha- watir bahwa apabila Sekutu berhasil menyerbu Jawa dari selatan, se- perti yang diperkirakan, peranan gerakan bawah tanah akan menjadi sangat penting.

Kondisi buruk yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijaksa- naan ekonomi perang Jepang sangat mengurangi kemampuan pang- reh praja untuk memimpin rakyat. Pada akhir masa pendudukan, dengan beberapa perkecualian, kebanyakan pangreh praja tidak men- dapat kepercayaan rakyat lagi. Sebaliknya, segelintir komunis bawah tanah, Negen Broedoers, kelompok barisan pelopor, dan Koperasi Rakyat Indonesia di Brebes muncul di permukaan sebagai pemimpin rakyat yang bebas dari noda-noda korupsi pada waktu kejatuhan Je- pang. Kecuali kelompok bawah tanah komunis, kelompok-kelompok perlawanan yang lain tidak pernah melakukan kegiatan melawan fasis- me Jepang seperti halnya komunis. Komentar Anderson mengenai situasi di Jakarta dapat juga diterapkan pada kelompok-kelompok lokal ini: pentingnya kelompok-kelompok ini”... ialah bahwa mereka itu merupakan kuncup-kuncup dari golongan dan kelompok politik yang hanya mekar pada musim semi yaitu masa kemerdekaan, dan bukan pada perlawanan mereka yang gigih terhadap pemerintah mili- ter (Jepang).”# Negen Broeders (berpendidikan Barat dan berhubungan dengan kepriayiannya) mengingatkan orang kepada kelompok oposisi pro-Sjahrir di Jakarta. Namun demikian, kepemimpinan barisan Pelo- por menonjol karena satu masalah penting, yakni tiga pemimpin tua kaum nasionalis kiri semuanya eks-Digulis, veteran (dan korban) dari pemberontakan tahun 1926. Dalam pandangan rakyat, mereka ju- ga—sebagaimana kelompok Negen Broeders dan komunis bawah ta- nah—tidak tersangkut dalam perampasan beras yang dilakukan oleh Jepang dan korupsi bahan sandang oleh pangreh praja. Selain itu, mereka juga siap bertindak pada bulan Agustus 1945. Marilah kita lihat dalam bab-bab berikut ini, bagaimana kelompok-kelompok ini membentuk kekuasaan baru setelah proklamasi di Tiga Daerah.I)

2B.R.O.G.Anderson, “The Pemuda Revolucion. Indonesian Policics, 1945- 1946" (Tesis Ph.D. Cornell University, 1967), hlm 37.

91

BAB EMPAT

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN BERAKHIRNYA KEKUASAAN JEPANG

TANGGAL 14 Agustus 1945 kira-kira lewat pukul 9.00 malam, se- orang anggota kelompok rahasia di dalam Barisan Pelopor yang sejak bulan sebelummya ikut serta dalam rapat-rapat gelap, bergegas me- nyelinap memasuki pintu belakang sebuah rumah di jalan Gilitugel, Tegal. Pandangannya yang menembus kaca jendela menangkap se- orang kawannya sedang memutar tombol radio ilegal gelombang pen- dek (short wave), yang selama ini menjadi sumber berita jalannya pe- perangan bagi Barisan Pelopor. Guna memberi pelajaran kepada ka- wannya yang ceroboh ini, ia surut ke belakang rumah, meniru ucap- an gaya logat bahasa Jepang dengan keras: “Moshi, moshi (artinya halo). Apa yang punya rumah ada?” Mendengar ini, orang itu de- ngan gugup melompat ke pintu belakang, yang ditemui bukan kenpe- itai tetapi kawannya sendiri yang bernama Marsum Hr. Keduanya lalu duduk, “melanjutkan mendengarkan berita-berita terbaru dari medan peperangan. ...dan “nger" terdengar suara orang bicara, lalu aku bertanya: “Sender (pemancar) mana itu, Bung?” “Sender Saigon entah Hanoi,” sahut kawanku. “Bahasa Inggrisnya logac Cina, ganti saja ke Australia.” Knop radio diputar-putar lagi kiri-kanan, kiri-kanan, dan “nger” se- seorang sedang bicara dalam bahasa Inggris pelan-pelan, sender itu lebih jelas suaranya. Tanyaku kemudian: “...Sender mana lagi ini Bung?” “Sender Australia, kira-kira Melbourne,” sahutnya. Aku meng- gerutu “sayang mengapa aku tidak berbahasa Inggris, salahku sendi- ri...” Sekonyong-konyong muka kawanku terangkat, dadanya wungal

29

ONE 5SOUL ONE STRUGGLE

(membusung), duduknya mengeser-geser maju mendekat radio— mendengarkan secara sungguh-sungguh, kulit muka dahinya berke- rut-kerut, suatu tanda sedang sungguh-sungguh memperhatikan sua- ra orang yang sedang berbahasa Inggris. Mendadak aku terkejut, men- dengar kawan tadi berkata: “Ha... he... ha... Jepang sudah menyerah!”

Walaupun siaran pernyataan menyerahnya Jepang oleh Kaisar

tidak diterima sampai petang hari berikutnya (15 Agustus), sebelumnya

' pemuda di Jakarta telah berhasil menangkap siaran pemancar San Fran- sisco mengenai penyerahan Jepang tanpa syarat.? Di seluruh Keresiden- an Pekalongan kelompok-kelompok lain mendengar siaran serupa pada malam itu.

Bagi kelompok-kelompok nasionalis di Keresidenan Peka- longan dan gerakan bawah tanah yang basisnya di Pemalang, berita ini menimbulkan luapan kegembiraan, walau mereka sebenarnya su- dah tahu bahwa menyerahnya Jepang hanyalah soal